Partai Republik Blokir Pemakzulan Menteri Pete Hegseth
Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik secara resmi menggagalkan upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Ia sebelumnya dituduh berulang kali melanggar konstitusi dalam menangani perang Iran dan sejumlah konflik internasional lainnya.
Mengutip The Guardian, Rabu (11/11/2026), keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara yang berlangsung sepekan setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu. Hasil tersebut disebut sebagai kekalahan terburuk partai itu dalam lebih dari setengah abad.
Upaya pemakzulan Hegseth pertama kali diajukan pada September oleh Thomas Massie, anggota DPR dari Partai Republik.
Baca Juga : Trump Akan Tagih Biaya Perang Iran ke Sekutu
Resolusi tersebut akhirnya dihentikan melalui pemungutan suara dengan hasil 211 berbanding 204. Mayoritas anggota DPR memilih melimpahkan persoalan itu ke Komite Kehakiman.
Massie menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang mendukung langkah tersebut bersama seluruh anggota DPR dari Partai Demokrat.
Presiden AS Donald Trump langsung menyambut kegagalan upaya pemakzulan tersebut. Melalui media sosial Truth Social, Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Massie.
“Partai Demokrat terus mempersenjatai dan menyalahgunakan Amerika Serikat,” tegasnya. “Mereka harus dihentikan.”
Pentagon turut menyatakan kemenangan atas keputusan DPR tersebut. Departemen Pertahanan AS menilai resolusi pemakzulan yang diajukan tidak memiliki dasar.
Juru Bicara Departemen Perang Sean Parnell mengatakan keputusan tersebut juga menjadi kemenangan bagi para personel militer AS.
“Pelimpahan pasal pemakzulan tak berdasar ini ke komite kehakiman DPR menandai kemenangan total bagi Menteri Hegseth,” ucap Parnell.
Demokrat Berpeluang Kembali Dorong Pemakzulan Hegseth
Meski upaya pemakzulan kali ini berhasil dihentikan, perdebatan mengenai posisi Hegseth diperkirakan kembali mencuat setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali penuh DPR pada Januari mendatang.
Pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries secara terbuka menuding Hegseth telah merusak keamanan nasional AS melalui kebijakan dan keputusan militernya.
“Dia telah menyalahgunakan kekuasaannya,” paparnya. “Pete Hegseth adalah arsitek perang pilihan yang sembrono dan memakan biaya besar di Iran ini.”
Resolusi yang diajukan Massie memuat delapan dugaan pelanggaran konstitusi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan keputusan menyerang Iran tanpa persetujuan Kongres dan dugaan pengabaian hukum yang melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata.
Salah satu kasus yang disoroti adalah serangan terhadap sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 168 orang.
Hegseth juga dituduh terlibat dalam pembunuhan di luar hukum terhadap 221 orang di kapal yang diduga mengangkut narkoba di perairan Karibia dan Samudra Pasifik.
Selain itu, dia dituding membatasi kebebasan berpendapat melalui tindakan balasan terhadap Senator Demokrat Mark Kelly.
Dua tuduhan lainnya berkaitan dengan keterlibatan Hegseth dalam operasi militer untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta kampanye pengeboman di Yaman.
Kebijakan Hegseth Picu Kontroversi
Hegseth, yang sebelumnya dikenal sebagai pembawa acara Fox News, selama ini menjadi salah satu figur kontroversial dalam pengelolaan militer AS.
Dia dituduh menghambat promosi puluhan perwira perempuan dan personel kulit berwarna. Hegseth juga menerapkan aturan baru yang membatasi akses awak media ke Pentagon.
Kepemimpinannya dalam perang Iran yang berlangsung selama berbulan-bulan turut menjadi sorotan. Konflik tersebut memicu tekanan terhadap harga minyak yang berdampak pada masyarakat.
Meski menghadapi berbagai tuduhan, Hegseth membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya. Dalam konferensi pers di Pentagon, dia menyebut upaya pemakzulan tersebut hanya sebagai pertunjukan politik yang digerakkan oleh anggota Kongres yang telah tersingkir.
“Ini lelucon, dan ini aksi unjuk gigi, dan semua orang tahu itu,” tutur Hegseth.
Anggota DPR dari Partai Republik Warren Davidson juga menilai resolusi tersebut merupakan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab atas keputusan pemerintah kepada Hegseth.
Baca Juga : Trump Dukung Jensen Huang di Tengah Skandal
“Ini adalah upaya untuk melimpahkan kegagalan Kongres dan keputusan Presiden Trump kepada Hegseth,” katanya. “Saya pikir Hegseth sangat efektif dalam memulihkan moral pasukan aktif.”
Nasib Pemakzulan Pete Hegseth Bergantung pada Senat
Apabila resolusi pemakzulan tersebut berhasil melewati DPR, prosesnya masih harus memperoleh persetujuan Senat.
Saat ini, Senat AS dikuasai Partai Republik dengan keunggulan 53 kursi. Namun, belum dapat dipastikan apakah partai tersebut akan memiliki dukungan suara yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan.
Sikap pemimpin Partai Republik di Senat, John Thune, juga belum diketahui. Belum jelas apakah dia bersedia membawa persoalan tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
