19 Politikus Arab Dilantik di Knesset, Netanyahu Terancam 

Sebanyak 19 politikus Arab resmi dilantik sebagai anggota parlemen Israel atau Knesset pada Selasa (10/11/2026). Jumlah tersebut mencetak rekor baru di tengah penolakan kelompok sayap kanan dan meningkatnya peluang oposisi untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, prosesi pelantikan anggota parlemen hasil pemilihan bulan lalu itu berlangsung di tengah ketegangan politik. Sejumlah politikus Arab mendapat ejekan dari anggota parlemen ultranasionalis. Sementara itu, pendukung Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama kelompok ultranasionalis menggelar demonstrasi di luar gedung Knesset.

Menurut The Telegraph, kelompok sayap kanan sebelumnya bahkan mengancam akan menggelar aksi penyerbuan seperti serangan ke Capitol Hill di Amerika Serikat (AS) untuk menggagalkan pelantikan tersebut. Meski demikian, demonstrasi pada Selasa berlangsung tanpa kekerasan.

Baca Juga : Prabowo Disebut Tidak Tolak Gibran Ajukan Niat Mundur

Ketegangan juga terjadi di dalam ruang sidang. Yousef Jabareen, pemimpin Joint List yang merupakan salah satu kelompok politik Arab, dituduh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung Hamas. Tuduhan tersebut memicu keributan di antara anggota parlemen.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah anggota Joint List dan partai Arab lainnya, Ra’am, terlihat meninggalkan tempat duduk saat lagu kebangsaan Israel diperdengarkan. Tindakan tersebut kemudian menuai kecaman dari kelompok sayap kanan.

Peluang Netanyahu Kehilangan Jabatan Perdana Menteri

Pelantikan anggota Knesset baru berlangsung ketika posisi Netanyahu semakin terancam. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot mendapat kesempatan pertama untuk membentuk koalisi pemerintahan guna menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri.

Eisenkot menilai Israel tengah menghadapi salah satu periode paling sulit sejak negara tersebut berdiri. Dia pun berjanji segera membentuk pemerintahan “darurat nasional”.

Namun, upaya tersebut diperkirakan tidak mudah. Untuk menggulingkan Netanyahu, Eisenkot perlu mempertimbangkan kemungkinan membangun pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab.

Langkah itu berpotensi bertentangan dengan janji kampanyenya untuk tidak membentuk koalisi bersama kelompok Arab. Selain itu, Eisenkot juga harus mencari kesepakatan mengenai pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks, yang selama ini menjadi salah satu persoalan sensitif dalam pembentukan pemerintahan.

Eisenkot memiliki waktu kurang dari empat minggu untuk membentuk koalisi. Dia masih berpeluang memperoleh tambahan waktu selama dua minggu.

Di sisi lain, Netanyahu harus menunggu hasil upaya oposisi tersebut. Dia berharap Eisenkot gagal memperoleh dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

Pada Selasa, Netanyahu kembali mengusulkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Dia beralasan Israel masih menghadapi ancaman dari Iran serta tekanan internasional yang diperkirakan semakin besar agar negaranya menyepakati penghentian perang.

Netanyahu menilai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang tengah didorong sejumlah pihak belum cukup untuk mengatasi ancaman program nuklir Iran.

Sebelumnya, Netanyahu juga berupaya menggugat hasil pemilihan dengan menuding adanya kecurangan dalam pemungutan suara di komunitas Arab. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tuduhannya tidak disertai bukti.

Penolakan terhadap Politikus Arab di Knesset

Penolakan terhadap kehadiran politikus Arab di parlemen Israel turut terlihat dari pernyataan sejumlah pendukung kelompok sayap kanan.

Emily Mordecai, 70 tahun, yang merupakan pemilih Partai Likud, mengatakan pemerintahan yang dipimpin Eisenkot berpotensi bergantung pada dukungan anggota parlemen Arab.

“Kami ingin hidup tanpa orang Arab di Knesset. Kami ingin negara Yahudi dan hanya ingin orang Yahudi di Knesset,” kata Mordecai kepada The Telegraph.

Partai Ra’am dan Joint List terutama mewakili warga Arab yang berstatus sebagai warga negara Israel, bukan penduduk wilayah pendudukan. Kedua kelompok politik tersebut secara resmi mendukung penyelesaian damai konflik Israel-Palestina serta pembentukan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel.

Baca Juga : AS Pernah Dipimpin Hanya dengan Presiden Hampir 4 Tahun

Meski demikian, sikap kedua kelompok terhadap Hamas masih menjadi sumber perdebatan.

Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, pekan lalu secara terbuka menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dalam konsultasi yang disiarkan televisi bersama Presiden Israel Isaac Herzog.

Abbas menjelaskan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan keselamatan keluarganya dan kemampuannya untuk menjalankan peran sebagai perantara. Namun, dia tetap mengecam tindakan terorisme dan menyatakan dukungan terhadap pelucutan senjata Hamas.

Sikap serupa juga ditunjukkan Jabareen yang menolak menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Kendati demikian, dia mengecam pembantaian yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

Pemimpin oposisi lainnya yang berhaluan kanan, Avigdor Liberman, turut mengkritik anggota parlemen Arab yang meninggalkan tempat duduk ketika lagu kebangsaan Israel dinyanyikan.

“Ini orang-orang yang ingin Anda ajak membentuk pemerintahan,” tulis Liberman melalui media sosial X.