Rusia Ambil Alih Aset JTI, Perusahaan Rokok Terbesar 

Pemerintah Rusia mengambil alih pengelolaan aset lokal Japan Tobacco International (JTI), perusahaan rokok terbesar di negara tersebut yang merupakan anak usaha Japan Tobacco (JT). Langkah ini dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang menempatkan saham dan aset JTI di Rusia di bawah pengelolaan sementara perusahaan yang memiliki hubungan dengan negara.

Dekrit tersebut ditandatangani Putin pada Kamis (5/11/2026) waktu setempat. Berdasarkan kebijakan itu, empat entitas JTI di Rusia akan dikelola oleh Industrial Assets atau Promyshlennye Aktivy.

Menurut laporan media Eropa, Euronews, mekanisme pengelolaan sementara eksternal di Rusia memungkinkan pihak yang memiliki hubungan dengan negara mengambil alih pengelolaan aset perusahaan asing tanpa persetujuan maupun pemberian kompensasi kepada pemiliknya.

Secara hukum, kepemilikan aset tidak serta-merta berpindah tangan. Namun, pemilik asing kehilangan kendali operasional atas bisnis mereka. Praktik tersebut dinilai menyerupai nasionalisasi atau penyitaan aset oleh negara.

Baca Juga : Bagaimana Masa Depan Nvidia Tanpa Jensen Huang?

Kremlin tidak memberikan penjelasan khusus mengenai alasan pengambilalihan aset JTI. Meski demikian, Euronews mencatat Rusia sebelumnya telah menerapkan kebijakan serupa terhadap sejumlah perusahaan asing dari negara yang dianggap tidak bersahabat.

Chosun menilai keputusan tersebut berpotensi menjadi bentuk pembalasan ekonomi terhadap Jepang yang ikut menerapkan sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

JTI Kuasai 40 Persen Pasar Rokok Rusia

JTI merupakan anak usaha Japan Tobacco yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Perusahaan ini memasarkan berbagai merek rokok internasional, seperti Winston, Camel, Sobranie, Glamour, dan LD. Selain itu, JTI juga menjual sejumlah merek lokal Rusia, termasuk Pyotr I dan Russkiy Stil.

Dengan penguasaan sekitar 40 persen pangsa pasar rokok di Rusia, JTI menjadi perusahaan rokok terbesar di negara tersebut.

Sejak mulai memasuki pasar Rusia pada 1999, JTI telah menggelontorkan investasi hingga 4,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 83 triliun selama dua dekade terakhir. Salah satu investasi besarnya adalah akuisisi produsen rokok lokal Donskoy Tabak pada 2018.

Hingga saat ini, JTI mengoperasikan empat pabrik di Rusia yang berlokasi di St Petersburg, Rostov-on-Don, Oblast Lipetsk, dan Oblast Leningrad. Keempat fasilitas tersebut mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan.

JTI juga sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Rusia. Pada 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan Order of Friendship kepada CEO JTI kala itu, Pierre de Labouchere.

JTI Tetap Beroperasi di Rusia meski Perang Ukraina

Ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, JTI memutuskan tetap bertahan di pasar Rusia. Keputusan tersebut berbeda dengan sejumlah perusahaan Barat yang memilih menarik diri dari negara itu.

JTI hanya menghentikan peluncuran produk baru dan investasi pemasaran. Sementara itu, kegiatan operasional lokal tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian pada rantai pasok.

CEO Japan Tobacco, Masamichi Terabatake, sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaannya berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan sanksi internasional.

“Selain itu, kami menjalankan bisnis seperti biasa,” ujarnya.

Namun, setelah pengelolaan asetnya di Rusia diambil alih melalui dekrit Putin, JTI menyatakan tengah mengevaluasi perkembangan situasi dan berbagai opsi bersama para pemangku kepentingan. Perusahaan menegaskan bahwa kepentingan karyawan tetap menjadi prioritas.

Baca Juga : AS Tarik 12 Pesawat Militer dari Pangkalan Inggris

Perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola aset JTI tersebut diketahui baru didaftarkan pada 16 September. Entitas itu dimiliki Sergei Dremov, mantan pejabat Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) di Oblast Kursk.

Pengambilalihan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan pola penyitaan aset perusahaan asing yang pernah dilakukan Rusia. Salah satu cirinya adalah penggunaan perusahaan baru yang terhubung dengan mantan pejabat intelijen untuk mengambil alih aset strategis milik perusahaan asing.

Hubungan Rusia dan Jepang Semakin Tegang

Rusia dan Jepang telah lama berselisih mengenai Kepulauan Kuril di Samudra Pasifik, yang dikenal sebagai Kepulauan Chishima di Jepang.

Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Jepang secara aktif bergabung dalam penerapan sanksi G7 terhadap Moskwa.

Sebagai respons, Rusia memberlakukan sejumlah kebijakan balasan. Moskwa membatasi pembayaran dividen sehingga keuntungan perusahaan asing tertahan di Rusia. Pemerintah Rusia juga menetapkan biaya tinggi bagi perusahaan asing yang ingin menjual asetnya.

Selain itu, Rusia melarang sejumlah tokoh bisnis Jepang memasuki wilayahnya. Mereka yang terkena larangan tersebut antara lain Ketua Toyota Motor Akio Toyoda dan CEO Rakuten Hiroshi Mikitani.

Baca Juga : Trump Bela Jensen Huang di Tengah Skandal Spionase China 

Pada November tahun lalu, produsen otomotif Jepang Mazda juga menjual 50 persen sahamnya di perusahaan patungan lokal di Rusia. Namun, Mazda kehilangan hak untuk membeli kembali saham tersebut dalam jangka waktu tiga tahun atau buyback option. Mazda menjadi produsen mobil asing pertama yang kehilangan hak tersebut.

Ketegangan diplomatik dan keamanan antara Rusia dan Jepang kembali meningkat sejak bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam akan memberikan respons keras setelah sejumlah perusahaan Jepang menjual drone kepada Ukraina. Moskwa menilai tindakan tersebut sebagai bentuk permusuhan.

Pada bulan yang sama, FSB menahan Imai Yuki, wartawan surat kabar Hokkaido Shimbun, ketika sedang melakukan peliputan di wilayah Sakhalin, Rusia. Imai dituduh terlibat dalam kegiatan spionase.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengeklaim pemerintah Jepang secara sistematis memanfaatkan wartawan untuk mengumpulkan informasi di wilayah Rusia.

Tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Jepang dan Hokkaido Shimbun. Keduanya mendesak agar Imai segera dibebaskan, termasuk dengan mengangkat persoalan tersebut dalam forum pertemuan G20.