November 13, 2026

5 Negara dengan Kekosongan Jabatan Wapres Terlama, RI 16 Tahun

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kembali pada peristiwa serupa yang terjadi sekitar 70 tahun lalu, ketika Mohammad Hatta mundur dari jabatan wakil presiden.

Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengundurkan diri setelah terjadi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.

Keputusan tersebut membuat kursi wakil presiden Indonesia kosong selama lebih dari 16 tahun, sebelum akhirnya diisi kembali pada Maret 1973.

Namun, Indonesia bukan negara dengan kekosongan jabatan wakil presiden terlama di dunia.

Sejumlah negara lain bahkan pernah mengalami kekosongan jabatan tersebut selama puluhan tahun. Salah satunya Siprus yang tidak memiliki wakil presiden sejak 1964 hingga sekarang.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut lima negara dengan kekosongan jabatan wakil presiden terlama di dunia.

1. Siprus (62 Tahun)

Siprus menjadi negara dengan kekosongan jabatan wakil presiden terlama di dunia, yakni selama lebih dari 62 tahun.

Berdasarkan Konstitusi Siprus 1960 yang dikutip Britannica, negara kepulauan di kawasan Mediterania tersebut menerapkan sistem pembagian kekuasaan berdasarkan etnis.

Dalam aturan tersebut, jabatan presiden harus diisi oleh warga komunitas Yunani-Siprus, sedangkan wakil presiden berasal dari komunitas Turkiye-Siprus.

Dikutip dari situs resmi Kepresidenan Siprus, pada 1964 wakil presiden dari komunitas Turkiye-Siprus bersama tiga menteri dari kelompok yang sama mengundurkan diri dari pemerintahan.

Sejak saat itu, akibat kondisi politik yang tidak memungkinkan, pemerintahan hanya dijalankan oleh komunitas Yunani-Siprus di seluruh kementerian.

Akibatnya, jabatan wakil presiden Siprus tetap kosong hingga saat ini.

2. Indonesia (Lebih dari 16 Tahun)

Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama lebih dari 16 tahun, tepatnya sejak 1 Desember 1956 hingga 23 Maret 1973.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, kekosongan tersebut bermula ketika wakil presiden pertama RI, Mohammad Hatta, mengundurkan diri pada akhir 1956.

Keputusan Bapak Koperasi Indonesia itu diambil setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan dan kebijakan negara dengan Presiden Soekarno.

Setelah Hatta mundur, Soekarno tidak menunjuk pengganti hingga masa pemerintahannya berakhir.

Kekosongan jabatan wakil presiden bahkan berlanjut pada tahun-tahun awal pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru.

Posisi tersebut baru kembali terisi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden pada Maret 1973.

3. Mesir (29 Tahun dan Sejak 2013)

Mesir juga pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden dalam waktu yang cukup panjang, bahkan mencapai sekitar 29 tahun.

Kekosongan tersebut berlangsung sejak Hosni Mubarak menjabat sebagai presiden pada 14 Oktober 1981 hingga mengangkat Omar Suleiman sebagai wakil presiden pada 29 Januari 2011.

Dilaporkan PBS News, Mubarak sebelumnya merupakan wakil presiden Anwar Sadat.

Namun, setelah menggantikan Sadat sebagai presiden, Mubarak tidak menunjuk wakil presiden selama hampir tiga dekade.

Pengangkatan Suleiman baru dilakukan ketika Mesir dilanda gelombang demonstrasi yang menuntut berakhirnya pemerintahan Mubarak.

Laporan Congressional Research Service (CRS) juga mengonfirmasi bahwa Suleiman merupakan orang pertama yang menduduki jabatan wakil presiden selama pemerintahan Mubarak.

Setelah itu, jabatan wakil presiden Mesir kembali kosong sejak Agustus 2013.

Dilaporkan The Guardian dan National News Agency Lebanon, kekosongan tersebut bermula ketika wakil presiden interim Mohamed ElBaradei mengundurkan diri pada 14 Agustus 2013.

Tokoh peraih Nobel Perdamaian itu mundur sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat keamanan yang membubarkan paksa demonstrasi pendukung Presiden Mohamed Morsi.

Jabatan wakil presiden kemudian sempat dihapus dalam Konstitusi Mesir 2014 dan dipulihkan melalui amendemen pada 2019.

Meski Presiden Abdel Fattah El Sisi telah memiliki kewenangan untuk mengangkat satu atau lebih wakil presiden setelah perubahan konstitusi tersebut, posisi itu belum diisi hingga sekarang.

4. Irak (Lebih dari 8 Tahun)

Irak pernah memiliki tiga wakil presiden sekaligus sebagai bagian dari sistem pembagian kekuasaan antarfaksi politik.

Kondisi tersebut berlangsung setelah invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 dan pengesahan Konstitusi Irak pada 2005.

Konstitusi Irak membuka kemungkinan adanya satu atau lebih wakil presiden. Sementara itu, ketentuan yang memungkinkan hingga tiga orang menduduki jabatan tersebut diatur melalui undang-undang pada 2011.

Namun, seluruh posisi wakil presiden Irak kembali kosong pada 2018 ketika Barham Salih mulai menjabat sebagai presiden.

Sebelumnya, ketiga jabatan wakil presiden sempat dihapus pada 2015 sebagai bagian dari reformasi pemerintahan di tengah gelombang protes antikorupsi.

Jabatan tersebut kemudian dipulihkan melalui putusan Mahkamah Agung Federal pada 2016.

Menurut laporan Shafaq News pada 20 Oktober 2026, sejumlah blok politik Irak sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali dua jabatan wakil presiden.

Rencana tersebut menjadi bagian dari kesepakatan awal di dalam Koalisi Administrasi Negara.

5. Amerika Serikat (Nyaris 4 Tahun)

Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kekosongan jabatan wakil presiden selama hampir empat tahun.

Sebelum Amendemen ke-25 Konstitusi diratifikasi pada 1967, AS belum memiliki mekanisme untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa pemerintahan.

Artinya, ketika seorang wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau naik menggantikan presiden yang wafat, posisi tersebut tetap kosong hingga pelantikan wakil presiden pada periode berikutnya.

Berdasarkan laporan Congressional Research Service (CRS) bernomor 98-730, AS mengalami 16 kali kekosongan jabatan wakil presiden antara 1789 dan 1967.

Salah satu kekosongan terlama terjadi pada periode 1945–1949.

Harry S Truman menjadi presiden pada 12 April 1945 setelah Presiden Franklin D Roosevelt meninggal dunia.

Truman kemudian menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga Alben W Barkley dilantik pada 20 Januari 1949. Kekosongan tersebut berlangsung sekitar 45 bulan.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong baru tersedia setelah Amendemen ke-25 Konstitusi AS diratifikasi pada 10 Februari 1967.

Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden dapat mengajukan calon wakil presiden pengganti.

Calon tersebut kemudian mulai menjabat setelah memperoleh persetujuan mayoritas suara di DPR dan Senat AS.