Media Australia Ulas Perjalanan Gibran, dari Bisnis Kuliner hingga Polemik Ijazah

Media Australia, Australian Broadcasting Corporation (ABC), mengulas perjalanan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Dalam laporannya, ABC menyoroti perjalanan Gibran sebelum terjun ke dunia politik, mulai dari menjalankan bisnis kuliner hingga mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.

Media tersebut juga mengulas polemik ijazah pendidikan Gibran yang menjadi salah satu persoalan utama hingga berujung pada desakan pemakzulan di parlemen.

Pengunduran diri Gibran terjadi menjelang DPR menggelar rapat paripurna sebagai tindak lanjut inisiatif 120 anggota DPR yang menandatangani Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) sebagai tahap awal proses pemakzulan.

Baca Juga: Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur, Suratnya Cuma 5 Paragraf

Gibran Pernah Jalankan Bisnis Kuliner Sebelum Terjun ke Politik

ABC menjelaskan, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebelum dikenal sebagai politikus, Gibran lebih dahulu menekuni dunia usaha bersama adiknya, Kaesang Pangarep.

Sejumlah bisnis yang pernah dijalankannya meliputi usaha rice bowl, jasa katering, layanan penyelenggara pernikahan atau wedding organiser, hingga gerai martabak.

Gibran mulai terjun ke dunia politik pada September 2019 dengan mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai tersebut kemudian mengusung Gibran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020.

Gibran terpilih sebagai Wali Kota Solo dan mulai menjabat pada Februari 2021, mengikuti jejak ayahnya yang juga pernah memimpin kota tersebut sebelum menjadi presiden.

Perjalanan politik Gibran berlanjut pada 2023 ketika dirinya mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan tersebut bertentangan dengan sikap PDI-P yang saat itu mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Akibatnya, Gibran dipecat dari PDI-P.

Pasangan Prabowo-Gibran kemudian memenangi Pilpres 2024 dan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024-2029.

Polemik Ijazah Berujung Ancaman Pemakzulan Gibran

ABC menyebut persoalan yang berujung pada pengunduran diri Gibran bermula dari polemik dokumen pendidikan atau ijazahnya.

Undang-undang pemilu di Indonesia mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau memiliki kualifikasi yang setara.

Sejumlah elemen masyarakat kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena mempertanyakan bukti kelulusan pendidikan Gibran.

Mereka menilai Gibran hanya menyerahkan surat keterangan yang seharusnya tidak diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, MK menolak permohonan diskualifikasi tersebut karena menilai persoalan itu tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024.

Meski demikian, Hakim Adies Kadir menyampaikan bahwa MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kesetaraan ijazah pendidikan Gibran.

“mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan kelulusan sekolah menengah atas, atau sekolah lain yang setara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.”

Adies juga mengatakan, kewenangan untuk menangani persoalan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden berada di tangan lembaga lain.

Baca Juga: Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden

Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA).

MA membatalkan aturan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar dalam Pilpres 2024.

Putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memicu desakan pemakzulan Gibran dari sejumlah anggota DPR.

Sebelum proses pemakzulan berlanjut, Gibran akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Terkait langkah selanjutnya, ABC menjelaskan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden tidak membuat jabatan presiden ikut kosong.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti.

Presiden akan mengajukan dua nama calon yang kemudian diperiksa persyaratannya oleh MPR sebelum dipilih melalui sidang paripurna.

Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden.

Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan akan diulang satu kali.

Jika hasilnya tetap sama, presiden berwenang menentukan salah satu calon untuk mengisi jabatan tersebut.