Prabowo Belum Tentukan 2 Calon Pengganti Gibran, Ini Prosesnya
Presiden Prabowo Subianto belum menentukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah mengikuti rapat terbatas bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Saham Nvidia Anjlok 4,3 Persen Usai Jensen Huang Mundur sebagai CEO
Pertemuan tersebut membahas tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Menurut Yusril, rapat itu sama sekali tidak membahas nama-nama calon pengganti Gibran.
“Tidak sama sekali. Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk menentukan dua wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau,” kata Yusril kepada wartawan seusai rapat.
Dia menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih MPR.
Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Yusril mengatakan, rapat bersama pimpinan MPR dan DPR lebih banyak membahas agenda persidangan serta tahapan yang harus dilalui sebelum pemilihan wakil presiden baru.
MPR terlebih dahulu harus menggelar rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Setelah itu, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
“Jadi diperlukan waktu tiga hari dari sekarang ini MPR untuk mengadakan rapat mempersiapkan surat itu yang ditujukan kepada presiden, dan kemudian presiden mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan nama nama calon wakil presiden itu,” kata Yusril.
Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.
Baca Juga: Jensen Huang Mundur dari CEO Nvidia Usai Dua Skandal Perselingkuhan
Proses tersebut juga memperhitungkan rencana perjalanan luar negeri Prabowo yang dijadwalkan berlangsung sekitar 14 atau 16 November 2026.
Terkait kekosongan jabatan wakil presiden selama Prabowo berada di luar negeri, Yusril menegaskan tidak ada pejabat yang secara otomatis menggantikan posisi tersebut.
Menurut dia, presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan dengan dibantu para menteri sesuai tugas masing-masing.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada wakil presiden, presiden ya presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Ya wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden. Jadi kalau tidak ada wakil presiden ya tidak ada yang membantu tugas-tugas presiden dalam konteks sebagai seorang wakil presiden. Jadi presiden dapat menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu,” kata Yusril.
