Januari 19, 2026

Trump Umumkan Tarif Baru ke Eropa, Konflik Greenland jadi Pemicu

Presiden Donald Trump, secara pribadi mengumumkan strategi terbarunya untuk menguasai Greenland melalui sebuah unggahan media sosial pada Sabtu pagi.

Dalam unggahan tersebut, ia menyatakan akan memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara Eropa sebagai bentuk tekanan agar mereka bersedia bernegosiasi dan menyetujui penjualan Greenland.

Greenland yang merupakan wilayah Denmark akan dikenakan tarif sebesar 10 persen untuk seluruh barang yang diekspor ke Amerika Serikat mulai 1 Februari, sebagaimana ditulis Trump dalam unggahan tersebut.

Selain Denmark, sejumlah negara Eropa lain seperti Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, yang merupakan sesama anggota NATO dan telah menyatakan dukungan terhadap Denmark, juga akan dikenai tarif serupa. Trump menegaskan bahwa apabila negara-negara tersebut tidak mengalah, tarif akan dinaikkan menjadi 25 persen pada 1 Juni, “sampai tercapai kesepakatan untuk pembelian Greenland secara lengkap dan total.”

Pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari para pemimpin Eropa pada hari Sabtu, yang secara serempak mengecam langkah Trump. Penolakan juga datang dari Washington, yang termasuk dari beberapa anggota Partai Republik. Selain itu, kebijakan tarif mendadak ini menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sebelumnya telah disepakati.

Dalam unggahannya, Trump menyatakan bahwa penguasaan Greenland diperlukan sebagai langkah strategis untuk menghadapi ambisi Tiongkok dan Rusia di kawasan Arktik. Pernyataan ini muncul meskipun Amerika Serikat sejatinya telah memiliki hak untuk memperluas kehadiran militernya di Greenland berdasarkan perjanjian tahun 1951 dengan Denmark.

Ancaman tarif tersebut muncul di tengah proses Mahkamah Agung yang tengah mempertimbangkan kemungkinan pencabutan kewenangan hukum yang dapat digunakan presiden untuk memberlakukan tarif.

Mahkamah Agung dijadwalkan mengambil keputusan dalam beberapa minggu kedepan terkait penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional oleh Trump, yang selama setahun terakhir menjadi dasar ancaman tarif terhadap berbagai negara. Jika Mahkamah Agung memutuskan menentang presiden, maka kebijakan tarif tersebut berpotensi tidak dapat diterapkan.

Saat ini, Amerika Serikat telah mengenakan tarif 10 persen terhadap impor dari Inggris dan 15 persen terhadap impor dari Uni Eropa setelah tercapainya kesepakatan perdagangan terbatas tahun lalu. Tarif baru yang diumumkan Trump diperkirakan akan diberlakukan di luar tarif yang sudah ada. Perlu dicatat bahwa tarif dibayarkan oleh importir, bukan negara asal barang, dan beban biaya tersebut kerap dialihkan kepada konsumen di Amerika Serikat.

Sehari sebelum pengumuman resmi, Trump sempat menyinggung kemungkinan penerapan kebijakan ini dalam sebuah acara perawatan kesehatan di Gedung Putih. “Saya mungkin akan mengenakan tarif pada negara-negara jika mereka tidak mengikuti Greenland,” katanya, dikutip dari The New York Times.

Keesokan harinya, unggahan sepanjang 445 kata yang ia buat menunjukkan sikap keras terhadap sekutu-sekutu Amerika. Unggahan tersebut mencerminkan pandangan lama Trump bahwa Amerika Serikat telah dirugikan oleh mitra-mitra internasionalnya dan bahwa pembalasan sudah lama tertunda.

Dikutip dari The New York Times, Trump menuliskan di media sosialnya, “Kami telah mensubsidi Denmark, dan semua negara Uni Eropa, dan lainnya, selama bertahun-tahun dengan tidak mengenakan tarif kepada mereka, atau bentuk remunerasi lainnya.”

“Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk membalas budi, Perdamaian Dunia dipertaruhkan!” tambahnya.

Ia juga menyinggung peran Amerika Serikat dalam memberikan perlindungan keamanan. Ia menulis tentang “semua yang telah kita lakukan untuk mereka, termasuk perlindungan maksimal, selama beberapa dekade.”

Ancaman tarif ini menandai eskalasi signifikan dalam kampanye tekanan Trump, yang segera direspons oleh para pemimpin Eropa. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan sikap tegas melalui media sosial, dengan menyatakan, “Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan mempengaruhi kita, baik di Ukraina, maupun di Greenland, atau di mana pun di dunia ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu.”

Macron menambahkan bahwa “ancaman tarif tidak dapat diterima” dan bahwa “Eropa akan merespons secara bersatu dan terkoordinasi jika hal itu dikonfirmasi. Kami akan memastikan bahwa kedaulatan Eropa ditegakkan.”

Perdana Menteri Swedia juga menyampaikan kemarahan serupa dengan mengatakan, “Kami tidak akan membiarkan diri kami diperas. Denmark dan Greenland sendirilah yang memutuskan masalah yang memengaruhi Denmark dan Greenland.”

Dari Inggris, Perdana Menteri, Keir Starmer, menyampaikan pernyataan resmi bahwa “menerapkan tarif pada sekutu untuk mengejar keamanan kolektif sekutu NATO sepenuhnya salah,” dan menambahkan, “Tentu saja kami akan menindaklanjuti hal ini secara langsung dengan pemerintahan AS.”

Kecaman juga datang dari para pemimpin oposisi Inggris. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menyebut Trump “sepenuhnya salah” dan menilai kebijakan tarif tersebut sebagai “ide yang mengerikan” bagi Amerika Serikat dan Inggris.

Bahkan Nigel Farage, sekutu Trump dari partai Reform U.K., menyatakan penolakan secara terbuka. “Kami tidak selalu setuju dengan pemerintah AS dan dalam hal ini kami tentu saja tidak. Tarif ini akan merugikan kami,” tulisnya.

Lukas A. Lausen, Direktur Perdagangan Global Konfederasi Industri Denmark, memperingatkan bahwa kebijakan tarif ini akan memicu kenaikan harga dan menghilangkan lapangan kerja di kedua sisi Atlantik.

Sebelumnya, delegasi Denmark dan Greenland telah mengunjungi Washington untuk bertemu dengan pejabat pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden, JD Vance, dan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kemajuan berarti.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen menyebut unggahan Trump sebagai “mengejutkan” dan menyatakan bahwa Denmark tengah berkoordinasi erat dengan Komisi Eropa dan mitra lainnya.

Kebijakan ini bahkan mengejutkan sejumlah politisi Partai Republik. Perwakilan Don Bacon dari Nebraska menyebut langkah tersebut sebagai “kebijakan bodoh” dan membandingkannya dengan tindakan Presiden Rusia, Vladimir V. Putin. Ia menegaskan, “Saya merasa bahwa orang-orang seperti saya berkewajiban untuk angkat bicara dan mengatakan bahwa ancaman dan intimidasi terhadap sekutu ini salah.”

Bacon juga memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland akan berdampak serius terhadap dukungan politik Trump. “Hanya untuk berjaga-jaga jika ia serius ingin menyerang Greenland, saya ingin memberitahu dia bahwa itu mungkin akan menjadi akhir dari masa kepresidenannya,” katanya. Bacon juga menegaskan bahwa, sebagian besar Republikan tahu, kebijakan tersebut tidak bermoral dan salah, dan akan menentangnya.

Situasi semakin tegang setelah beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, mengirim pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan militer bersama Denmark.

Senator Thom Tillis, menyebut tarif tersebut “buruk bagi Amerika, buruk bagi bisnis Amerika, dan buruk bagi sekutu Amerika,” serta menguntungkan musuh geopolitik Barat. Senator Lisa Murkowski, menilai kebijakan itu sebagai “tidak perlu, bersifat menghukum, dan kesalahan besar.”

Jacob Funk Kirkegaard, dari lembaga think tank Bruegel menilai kebijakan ini berpotensi mengakhiri kesepakatan tarif sebelumnya dengan Uni Eropa. “Ini berarti berakhirnya kesepakatan Turnberry dan kita berada dalam perang dagang yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ursula von der Leyen dan para pemimpin Uni Eropa berupaya meredakan ketegangan dengan menekankan pentingnya dialog. Ia menegaskan bahwa latihan militer Denmark yang dilakukan bersama sekutu tidak menimbulkan ancaman dan bertujuan memperkuat keamanan Arktik. “Uni Eropa sepenuhnya bersolidaritas dengan Denmark dan rakyat Greenland,” tulisnya, serta menegaskan komitmen untuk melanjutkan proses dialog yang telah dimulai sebelumnya.