Bank Bangkrut Picu Gelombang Demonstrasi di Iran?

Krisis yang melanda Iran memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah dan telah merenggut sekitar 2.500 korban jiwa. Namun, sinyal paling mengkhawatirkan bahwa situasi akan semakin memburuk justru bukan berasal dari kemarahan politik oposisi atau frustrasi generasi muda yang menuntut kebebasan lebih luas. Tanda bahaya itu muncul dari runtuhnya sebuah institusi keuangan besar.

Mengacu pada laporan The Wall Street Journal, pada akhir 2025 Bank Ayandeh, lembaga keuangan yang dikelola oleh figur-figur dekat rezim, resmi dinyatakan bangkrut setelah menanggung kerugian hampir US$ 5 miliar akibat tumpukan kredit bermasalah. Pemerintah Iran bergerak cepat dengan melebur bank tersebut ke dalam bank milik negara dan mencetak uang dalam jumlah besar guna menutup lubang kerugian. Langkah ini memang meredam kepanikan sesaat, namun tidak menyentuh akar persoalan.

Alih-alih meredakan krisis, kejatuhan Bank Ayandeh justru menjadi simbol sekaligus pemicu runtuhnya perekonomian nasional, yang kemudian mendorong gelombang protes terluas dan paling berbahaya bagi rezim sejak berdirinya Republik Islam hampir 50 tahun lalu.

Runtuhnya bank tersebut menegaskan rapuhnya sistem keuangan Iran yang telah lama tertekan oleh sanksi internasional, kredit macet, serta kebijakan pencetakan uang yang memperparah inflasi. Kondisi ini membuat ekonomi Iran semakin kekurangan likuiditas dan kesulitan memenuhi kewajiban utang. Sejumlah analis memperkirakan sedikitnya lima bank lain berada dalam kondisi yang sama gentingnya.

Krisis ini datang pada momentum terburuk. Kepercayaan publik terhadap pemerintah telah runtuh setelah perang singkat selama 12 hari melawan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu, yang menunjukkan ketidakmampuan negara melindungi warganya dari serangan eksternal.

Di sisi lain, para pemimpin Iran tetap bersikukuh menolak kompromi dalam perundingan program nuklir, membuat pencabutan sanksi hampir mustahil. Pada November, Israel dan AS bahkan mengeluarkan ancaman akan melancarkan serangan lanjutan jika Iran kembali mengembangkan program rudal balistik atau nuklirnya.

Baca Juga : Kisruh AS – Iran Memanas, Saudi Sampaikan Pesan ke Trump

Mata Uang Tertekan

Nilai tukar rial Iran kembali jatuh dalam tren penurunan tajam yang sulit dibendung. Penegakan hukum Amerika Serikat telah memutus akses Iran terhadap aliran dolar dari Irak, salah satu sumber devisa terpenting yang secara signifikan mengurangi likuiditas valuta asing. Pada saat yang sama, pendapatan dari ekspor minyak menyusut dan cadangan devisa Iran tetap terblokir akibat sanksi.

Setelah puluhan tahun bertahan dengan berbagai solusi darurat dan jaringan ekonomi gelap, pemerintah Iran kini berada di titik buntu. Opsi untuk menyelamatkan ekonomi atau sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat semakin terbatas. Situasi ini mendorong kelompok yang biasanya apolitis, seperti ratusan pedagang, turun ke jalan-jalan Teheran untuk menuntut bantuan.

Runtuhnya Bank Ayandeh memperjelas bagaimana sistem perbankan Iran telah lama menjadi alat untuk memperkaya elite tertentu. Kebangkrutan ini semakin mempercepat hilangnya legitimasi rezim, terutama setelah tekanan militer dari Israel.

Sejarah Bank Ayandeh

Bank Ayandeh berdiri pada 2013 atas inisiatif Ali Ansari, pengusaha kaya Iran yang menggabungkan dua bank milik negara dengan bank swasta miliknya. Ansari dikenal sebagai bagian dari salah satu keluarga terkaya di Iran dan memiliki properti mewah bernilai jutaan dolar di London.

Secara politik, ia kerap diasosiasikan dengan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Inggris menjatuhkan sanksi kepada Ansari pada 2025, menyebutnya sebagai bankir korup yang terlibat dalam pendanaan jaringan bisnis elite Iran dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Ansari sendiri membantah tudingan tersebut dan menyalahkan kebijakan di luar kendali manajemen bank sebagai penyebab kegagalan Ayandeh.

Bank ini dikenal menawarkan suku bunga tertinggi di Iran, menarik jutaan deposan dan bergantung besar pada pinjaman bank sentral. Para ekonom menyebut kebijakan pencetakan uang untuk menopang Ayandeh justru memperparah inflasi. Seperti banyak bank bermasalah lainnya, Ayandeh dibebani kredit macet dalam jumlah besar.

Investasi Serampangan

Investasi terbesar Bank Ayandeh adalah proyek Iran Mall yang dibuka pada 2018. Proyek ini mencolok karena kemewahan ekstrem di tengah stagnasi ekonomi nasional.

Sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia, Iran Mall dilengkapi bioskop IMAX, perpustakaan, kolam renang, taman dalam ruangan, hingga aula megah bergaya istana Persia kuno. Para ekonom menilai proyek ini sebagai contoh nyata pinjaman mandiri, di mana bank pada dasarnya membiayai perusahaan-perusahaannya sendiri.

Ketika Ayandeh bangkrut, laporan media lokal mengungkap bahwa lebih dari 90% aset bank terikat dalam proyek-proyek internal tersebut.

Virus yang Dibiarkan Hidup

Selama bertahun-tahun, Bank Ayandeh berada di bawah pengawasan politisi lintas kubu yang mendesak penutupannya. Mereka menilai dukungan bank sentral terhadap Ayandeh hanya memperparah inflasi karena bergantung pada pencetakan uang.

Tekanan mencapai puncaknya pada akhir 2025. Kepala peradilan Iran secara terbuka meminta bank sentral mengambil tindakan tegas dan mengancam langkah hukum. Sehari setelah pernyataan itu, bank sentral mengumumkan pembubaran Ayandeh.

Pemerintah kemudian mengambil alih kewajiban utang bank dan memaksanya bergabung dengan Bank Melli, bank milik negara terbesar. Sejumlah bank lain, termasuk Bank Sepah, diperkirakan akan mengalami nasib serupa.

Ekonomi Iran Runtuh

Keruntuhan ekonomi Iran sebenarnya telah berlangsung lama, namun percepatannya terasa tajam dalam beberapa bulan terakhir. Nilai mata uang anjlok, sementara harga pangan melonjak dengan inflasi tahunan mencapai 72%.

Iran juga menghadapi krisis energi dan air yang parah, hingga Presiden Masoud Pezeshkian mengusulkan pemindahan ibu kota dari Teheran ke wilayah dekat Samudra Hindia.

Upah tidak sebanding dengan kenaikan harga, membuat banyak warga kesulitan membeli makanan. Nilai rial yang terus jatuh membuat pedagang kesulitan menentukan harga, sementara importir merugi bahkan sebelum barang dijual.

Di tengah upaya menyelamatkan bank-bank bermasalah, pemerintah justru memangkas berbagai subsidi. Rancangan anggaran Desember lalu mencakup penghapusan insentif nilai tukar impor, pemangkasan subsidi roti, dan penjualan bensin impor dengan harga pasar.

Pelarian Modal dari Iran

Para ekonom menilai krisis keuangan ini berpadu dengan tekanan lain seperti sanksi internasional yang makin ketat, dampak perang dengan Israel, serta salah urus ekonomi bertahun-tahun.

Industri minyak Iran kini bergantung pada “armada bayangan” tanker internasional untuk mengekspor minyak, yang membuat pendapatan negara bocor ke perantara. Sementara itu, tindakan AS terhadap pencucian uang di Irak menutup salah satu jalur dolar terpenting bagi Iran.

Ancaman konflik militer baru mempercepat pelarian modal. Warga Iran menukar rial dengan dolar, emas, dan aset kripto. Seorang ekonom memperkirakan arus modal keluar Iran tahun lalu mencapai US$ 10–20 miliar.

Masyarakat Teriak & Turun ke Jalan

Krisis energi akibat kekurangan gas sejak 2024 memicu pemadaman listrik berkepanjangan, meskipun Iran kaya minyak dan gas. Pemadaman, kelangkaan air, dan jatuhnya nilai mata uang memperkuat kesan bahwa negara mulai gagal menjalankan fungsinya.

Pemerintah mencoba meredam amarah publik dengan subsidi tunai bulanan sekitar US$ 7 per orang dan janji menindak pelaku kenaikan harga. Namun, langkah ini tidak efektif.

Baca Juga : AS Diduga Dalangi Kerusuhan Iran, Apa Benar?

Protes yang dimulai akhir tahun terus meluas ke puluhan kota. Ribuan orang turun ke jalan meski menghadapi pemadaman internet dan penindakan keras aparat, yang dilaporkan telah menewaskan ribuan orang dan memperdalam krisis legitimasi pemerintahan Iran.