Februari 19, 2026

Wacana PNM Pindah ke Kemenkeu, Bos BRI Buka Suara

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Hery Gunardi, angkat bicara mengenai wacana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang disebut ingin mengambil alih anak usaha BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), guna mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ditemui wartawan, Hery menyatakan belum ada pembahasan terkait rencana pengalihan PNM ke Kementerian Keuangan.

“Belum ada. Belum ada [pembicaraan],” kata Hery saat ditemui di Wisma Danantara, belum lama ini, dikutip Rabu (18/2/2026).

Hery menjelaskan bahwa pemegang saham pengendali PNM saat ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dengan demikian, setiap keputusan strategis atau aksi korporasi, termasuk pelepasan anak usaha, menjadi kewenangan pemegang saham tersebut.

“Bukan, kan itu PNM kan BRI juga kan pemegang sahamnya Danantara. Jadi kalau misalnya ada kebijakan ataupun sifatnya corporate action itu tanyanya bukan ke saya tanya ke pemilik ya,” tuturnya.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PNM merupakan entitas bisnis publik. Menurutnya, apabila PNM dialihkan untuk menjalankan Public Service Obligations (PSO) atau kewajiban pelayanan umum, hal itu berpotensi mempengaruhi valuasi BRI sebagai perusahaan terbuka.

“Jadi saya pikir kalau untuk unit yang menjalankan PSO kebanyakan dipakai pemerintah aja, saya sedang bicara dengan Pak Rosan [Roeslani, CEO Danantara] bisa apa nggak? kalau dia gak ngasih ya udah,” pungkas Purbaya secara terpisah saat ditemui di Wisma Danantara belum lama ini.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa perbankan tetap dapat menyalurkan KUR seperti biasa. Namun, ia tengah merancang skema agar program KUR pemerintah dapat disalurkan melalui PNM.

“Kira-kira begitu [skemanya], anda hitung sekarang, saya [bayar] subsidi bunga [KUR] berapa? Rp40 triliun hilang, kalau saya salurkan ke PNM asal gak hilang, bunga rendah kan masih ada uangnya. Setiap tahun saya inject segitu kan besar lama-lama,” jelasnya.

Ia kembali menekankan bahwa rencana tersebut masih memerlukan persetujuan Danantara dan saat ini baru dibahas pada level teknis.