Penjualan Senjata Rp148 Triliun ke Timur Tengah Disetujui AS

Pemerintah Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai 8,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp148,78 triliun kepada sejumlah sekutunya di kawasan Timur Tengah.

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya konflik antara AS dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026.

Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme darurat setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio menilai situasi mendesak, sehingga proses penjualan tidak melalui peninjauan Kongres.

Dalam keterangannya, Departemen Luar Negeri AS menyebut telah memberikan “pembenaran terperinci” atas langkah darurat tersebut “demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat”.

Baca Juga: Update Terbaru Timteng 2026: Ketegangan Masih Berlanjut

Rincian Paket Senjata untuk Sekutu

Dalam paket tersebut, Israel akan menerima sistem Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) senilai 992 juta dollar AS.

Sementara itu, Kuwait disetujui membeli sistem komando pertempuran senilai 2,5 miliar dollar AS.

Qatar juga memperoleh persetujuan untuk membeli APKWS sekaligus mengisi ulang sistem pertahanan udara Patriot dengan nilai hampir 5 miliar dollar AS.

Adapun Uni Emirat Arab mendapatkan persetujuan pembelian APKWS senilai 148 juta dollar AS.

Sistem Patriot sendiri dikenal sebagai salah satu alat pertahanan udara paling canggih yang digunakan untuk mencegat serangan rudal dan proyektil.

Sementara APKWS berfungsi mengubah roket tanpa pemandu menjadi amunisi berpemandu presisi tinggi.

Baca Juga: Trump Diperingatkan Putin soal Iran, Sebut risiko Konflik Picu Dampak Global

Kekhawatiran Stok Senjata dan Konflik Global

Lonjakan penggunaan persenjataan AS dalam konflik dengan Iran memicu kekhawatiran terkait ketersediaan stok militer ke depan.

Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kesiapan AS jika menghadapi konflik lain, termasuk potensi ketegangan dengan China terkait Taiwan.

Laporan dari Center for Strategic and International Studies menyebutkan bahwa stok senjata AS sebenarnya sudah terbatas bahkan sebelum konflik berlangsung.

“Persediaan sebelum perang sudah tidak mencukupi; tingkat persediaan saat ini akan membatasi operasi AS jika terjadi konflik di masa depan,” kata laporan tersebut.