Purbaya Balas Kritik The Economist soal Defisit RI, Bagaimana?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik majalah The Economist terhadap sejumlah kebijakan fiskal pemerintah Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibanding sejumlah negara lain, khususnya di kawasan Eropa.
Baca Juga: Kebijakan Nikel RI Disorot Media China, Investasi Tertekan
Menurut dia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap terkendali dan berada di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9% lho, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi, enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” kata Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Purbaya membantah pandangan The Economist yang menilai kondisi fiskal Indonesia sedang bermasalah.
Ia justru meminta media tersebut membandingkan kondisi anggaran negara-negara Eropa yang menurutnya memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi.
“Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100% semua loh dari PDB,” katanya.
Menurut Purbaya, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen terhadap PDB sehingga kondisi fiskal nasional masih tergolong aman.
“Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita,” ujarnya.
Sebelumnya, The Economist menerbitkan dua artikel pada 14 Mei 2026 yang mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Rupiah dan iHSG Melemah, Purbaya Sebut Hanya Sementara
Dua artikel tersebut berjudul “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” dan “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy”.
Dalam tulisannya, The Economist menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari proyek unggulan, program sosial, hilirisasi industri, koperasi desa, pembentukan Danantara, hingga gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilai berisiko terhadap ekonomi dan demokrasi Indonesia.
