Harga BBM di India Melonjak Pertama Kali dalam 4 Tahun
Perusahaan minyak milik negara di India resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir. Kebijakan ini ditempuh untuk menutup sebagian kerugian akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia.
Kenaikan harga BBM di India tercatat lebih dari 3 persen. Di ibu kota New Delhi, harga solar naik dari 87,67 rupee per liter menjadi 90,67 rupee per liter. Sementara harga bensin meningkat dari 94,77 rupee per liter menjadi 97,77 rupee per liter.
Baca Juga : Trump dan XI Bertemu, Soroti Isu Sensitif Taiwan
India sebagai salah satu importir minyak terbesar dunia ikut terdampak gejolak energi global setelah jalur distribusi minyak di Selat Hormuz terganggu akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Gangguan di jalur pelayaran strategis tersebut membuat pemerintah dan perusahaan energi India harus menyesuaikan harga BBM domestik demi menjaga pasokan dan stabilitas energi nasional.
Tiga perusahaan minyak pelat merah India yakni Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, dan Bharat Petroleum Corp diketahui menaikkan harga bensin dan solar secara bersamaan. Ketiganya menguasai lebih dari 90 persen dari sekitar 103.000 SPBU di India.
“Kenaikan harga ini belum cukup, bisa menjadi awal dari beberapa kenaikan bertahap,” kata Kepala Ekonom di Emkay Global Financial Services, Madhavi Arora dikutip dari Detik.com, Minggu (17/5/2026).
Untuk menekan konsumsi BBM dan mengendalikan tagihan impor minyak, pemerintah India mulai menerapkan sejumlah langkah penghematan energi.
Beberapa kebijakan yang mulai dijalankan antara lain penerapan work from home (WFH), pembatasan perjalanan dinas, hingga pengurangan kegiatan tatap muka.
Baca Juga : Kepercayaan ke AS Retak, Arab Saudi dan Kuwait Diam-diam Serang Irak
Sejumlah pemerintah negara bagian juga telah menginstruksikan departemen pemerintahan agar mengurangi perjalanan, memindahkan rapat ke platform daring, dan menerapkan kerja dari rumah selama dua hari dalam sepekan.
Langkah penghematan tersebut diperkirakan akan diperluas ke jutaan pegawai pemerintah federal, bank milik negara, serta perusahaan sektor publik sebagai bagian dari upaya menekan risiko fiskal di tengah naiknya biaya energi global.
