Inggris dan AS Longgarkan Sanksi Minyak Rusia, Uni Eropa Protes Keras
Pemerintah Inggris resmi membebaskan impor bahan bakar diesel dan avtur yang diproduksi dari minyak mentah Rusia, asalkan telah melalui proses penyulingan di negara ketiga.
Kebijakan tersebut menyusul langkah serupa yang diambil Amerika Serikat dalam memperpanjang kelonggaran sanksi terhadap Rusia.
Mengutip laporan The Guardian, Rabu (20/5/2026), perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 1.500 hari membuat sejumlah negara Barat mulai mengambil kompromi ekonomi demi menekan tekanan inflasi domestik.
Selama ini, minyak mentah Rusia diketahui dikirim ke negara-negara seperti India dan Turki untuk disuling sebelum diekspor kembali sebagai produk lokal.
Praktik tersebut dinilai para kritikus sebagai bentuk “pencucian minyak” yang secara tidak langsung tetap memberikan pemasukan bagi Kremlin untuk mendanai perang di Ukraina.
Pemerintah Inggris menyebut pelonggaran aturan impor energi dilakukan untuk membantu meredam lonjakan biaya hidup masyarakat.
“Aturan baru ini mulai berlaku pada hari Rabu dan akan berdurasi tanpa batas waktu, meskipun aturan tersebut akan ditinjau secara berkala dan dapat diubah atau dicabut,” demikian bunyi pengumuman resmi Pemerintah Inggris.
Selain produk diesel, Inggris juga meluncurkan lisensi khusus baru yang memungkinkan layanan transportasi maritim gas alam cair (LNG) dari proyek Sakhalin-2 dan Yamal milik Rusia tetap berjalan hingga 1 Januari 2027.
Baca Juga: Militer Siap Dikirim Jerman, Iran Diminta Negosiasi
Uni Eropa Kritik AS dan Inggris
Langkah pelonggaran sanksi yang diambil Washington dan London langsung memicu protes dari Uni Eropa.
Komisaris Ekonomi Uni Eropa Valdis Dombrovskis menilai keputusan tersebut tidak tepat dilakukan ketika Rusia sedang diuntungkan oleh kenaikan harga energi global akibat konflik di Iran.
“Dari sudut pandang Uni Eropa, kami tidak berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk meredakan tekanan terhadap Rusia,” kata Dombrovskis dalam konferensi pers, Selasa.
Ia juga menyinggung keputusan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.
“Menteri Bessent meyakinkan kami bahwa ini adalah tindakan sementara, tetapi kami tahu bahwa ini sudah merupakan perpanjangan kedua dari tindakan yang awalnya dimaksudkan hanya berlangsung selama 30 hari,” ujarnya.
Ketegangan Rusia dan Baltik Meningkat
Di sisi lain, ketegangan geopolitik antara Rusia dan negara-negara Baltik dilaporkan meningkat setelah Moskow melayangkan ancaman militer terbuka terhadap Latvia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Badan Intelijen Luar Negeri Rusia menuduh Ukraina berencana meluncurkan serangan drone ke wilayah Rusia dengan memanfaatkan wilayah Latvia, Lithuania, dan Estonia.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya bahkan memperingatkan bahwa keanggotaan NATO tidak akan melindungi negara-negara Baltik apabila membantu Ukraina.
“Keanggotaan NATO tidak akan melindungi Anda dari pembalasan,” ancam Nebenzya dalam sidang umum PBB.
Pernyataan itu langsung dibalas Duta Besar AS untuk PBB Tammy Bruce.
“Tidak ada tempat untuk ancaman terhadap anggota dewan. Amerika Serikat memegang teguh semua komitmen NATO-nya,” kata Bruce.
Sementara itu, perwakilan Latvia menilai ancaman Rusia sebagai bentuk keputusasaan.
“Kebohongan, disinformasi agresif, dan ancaman adalah tanda keputusasaan dan kelemahan,” ujar Perwakilan Latvia untuk PBB Sanita Pavļuta-Deslandes.
Baca Juga: AS Diklaim Trump Akhiri Perang, Putin Janjikan Bantuan ke Teheran
