AS Jatuhkan Ribuan Sanksi, Iran Tetap Bertahan dan Melawan

Amerika Serikat telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi terhadap Iran dalam 18 bulan terakhir dengan tujuan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil memaksa Iran mengubah kebijakannya.

Laporan The Wall Street Journal pada Sabtu (20/6/2026) menyebut Iran masih mampu memperoleh pendapatan miliaran dollar AS, terutama dari ekspor minyak ke China.

Di tengah situasi itu, Gedung Putih dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengurangi tekanan ekonomi sebagai imbalan atas kebebasan pergerakan kapal.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Washington disebut menawarkan pencabutan permanen sanksi jika Teheran mengambil langkah tertentu, termasuk membongkar program nuklirnya.

Baca Juga: Usai Kesepakatan dengan Iran, Media AS Ramai Kritik Trump

Penjualan Minyak Jadi Penopang Ekonomi Teheran

Meski berada di bawah tekanan ekonomi yang berat, Iran tetap mampu mempertahankan sumber pemasukan utamanya melalui sektor energi.

Ekspor minyak ke China menjadi salah satu faktor yang menopang perekonomian negara tersebut.

Iran diperkirakan memperoleh pendapatan sekitar 43 miliar dollar AS atau setara Rp 766 triliun dari ekspor minyak sepanjang 2024.

Kemampuan mempertahankan pendapatan tersebut membuat posisi tawar Teheran tetap kuat dalam berbagai perundingan dengan Washington.

Bahkan, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut sempat melakukan blokade fisik terhadap pelabuhan Iran untuk menghambat ekspor minyak dan meningkatkan tekanan terhadap Teheran.

Meski demikian, sejumlah analis menilai Iran masih memiliki sejumlah aset strategis, termasuk pengaruhnya terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz serta kemampuan mempertahankan arus pemasukan dari perdagangan minyak.

Di sisi lain, Iran disebut sangat membutuhkan pelonggaran sanksi karena tekanan ekonomi yang berlangsung lama telah memicu ketidakpuasan publik dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang.

Iran Bukan Satu-satunya Negara yang Bertahan dari Sanksi

Fenomena bertahannya Iran di bawah tekanan ekonomi bukanlah kasus yang berdiri sendiri.

Sejumlah negara lain yang menjadi target sanksi Amerika Serikat juga menunjukkan pola serupa.

Korea Utara tetap melanjutkan program nuklirnya dan disebut memiliki kondisi ekonomi yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Rusia juga masih mempertahankan kebijakannya dalam perang melawan Ukraina meski menghadapi tekanan ekonomi besar dari Barat.

Sementara itu, Venezuela mampu bertahan selama lebih dari satu dekade di bawah sanksi internasional, sedangkan Myanmar tetap berada di bawah pemerintahan junta militer.

Kuba juga masih mampu bertahan meski terus menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Dalam banyak kasus tersebut, masyarakat sipil disebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampak sanksi, sementara pemerintah negara yang menjadi target tetap mampu mempertahankan posisinya.

Baca Juga: Israel Diminta AS Hentikan Kritik, Vance Sebut Trump Sekutu Terkuat Tel Aviv

Jaringan Internasional Bantu Iran Hindari Pembatasan

Menurut laporan tersebut, Iran bersama Rusia dan Korea Utara telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mengurangi dampak sanksi.

Salah satunya melalui penggunaan perusahaan cangkang dan perantara yang beroperasi di China, Uni Emirat Arab, serta Turkiye.

Pada 2024, otoritas Amerika Serikat memasukkan pengusaha bernama Ramin Jalalian ke dalam daftar hitam.

Washington menuduh Jalalian membangun jaringan perusahaan di Hong Kong dan Uni Emirat Arab yang memindahkan dana hingga 30 juta dollar AS atau sekitar Rp 534 miliar, termasuk pembayaran yang berkaitan dengan minyak Iran.

Dana tersebut disebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Iran.

Namun, Departemen Keuangan AS menyatakan Jalalian tetap menjalankan aktivitasnya melalui perusahaan-perusahaan baru.

China juga disebut memainkan peran penting dalam membantu Iran dan Rusia mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan berbasis dollar AS.

Selain menjadi pembeli terbesar minyak Iran, bank-bank China disebut terlibat dalam pemindahan dana hasil penjualan minyak untuk digunakan perusahaan-perusahaan Iran dalam membeli barang dan jasa.

Di tengah perkembangan tersebut, pemerintahan Trump mengakui bahwa efektivitas sistem sanksi perlu dievaluasi kembali.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan pemerintah sedang meninjau sejumlah kebijakan sanksi yang dinilai sudah tidak lagi relevan.

“Kami sedang meninjau penetapan sanksi yang sudah usang dan tidak relevan,” kata Bessent.

“Sanksi seharusnya tidak bertahan terlalu lama sehingga dampak yang diinginkan justru menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan.”

Sementara itu, peneliti senior Center for Research of Terror Financing, Avi Vishnevitz, menilai masalah utama bukan terletak pada keberadaan sanksi, melainkan pada penerapannya.

“Sanksi itu sendiri tidak lunak. Yang terbukti terlalu lunak adalah penerapan dan penegakannya,” ujarnya.