Presiden Bolivia Tetapkan Keadaan Darurat Usai Gelombang Protes Meluas
Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan keadaan darurat nasional selama 90 hari di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang telah berlangsung lebih dari enam minggu.
Keputusan tersebut diambil setelah aksi demonstrasi dan blokade jalan yang dilakukan oleh serikat pekerja, kelompok masyarakat adat, serta petani koka menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok di berbagai wilayah negara itu.
Pemerintah juga mengerahkan tentara dan alat berat untuk membersihkan penghalang jalan yang dipasang para demonstran.
Peringatan Presiden Bolivia
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional sebelum fajar, Rodrigo Paz memperingatkan bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen hukum untuk mengakhiri krisis yang sedang berlangsung.
Baca Juga : Media AS Ramai Kritik Trump Terkait Kesepakatan dengan Iran
Ia mengumumkan status keadaan darurat yang membatasi hak untuk berdemonstrasi sekaligus memberikan kewenangan kepada militer untuk membantu menjaga ketertiban di dalam negeri.
Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, pasukan militer dan polisi terlihat bergerak di sejumlah wilayah, termasuk kota El Alto. Buldoser juga dikerahkan untuk membersihkan berbagai penghalang jalan yang selama berminggu-minggu menghambat mobilitas masyarakat.
Sebagian warga menyambut langkah tersebut karena merasa aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari telah terganggu cukup lama.
“Rakyat Bolivia tidak bisa terus-menerus disandera oleh blokade yang mencegah mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, mendapatkan pasokan, dan membawa makanan ke rumah mereka,” kata Paz.
Menurutnya, kebijakan keadaan darurat bukan bertujuan menghapus kehidupan normal masyarakat, melainkan memulihkannya.
Tuntutan Pengunjuk Rasa
Para demonstran menuntut Presiden Paz menghentikan reformasi ekonomi liberal yang dijalankan pemerintah dan mengundurkan diri dari jabatannya meski belum genap satu tahun memimpin negara tersebut.
Selama beberapa pekan terakhir, aksi blokade jalan telah menyebabkan kekurangan bahan bakar, makanan, dan obat-obatan di sejumlah kota besar Bolivia.
Pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai miliaran dolar AS.
Meski Paz telah membuka ruang dialog dan mencapai kesepakatan dengan salah satu serikat pekerja terbesar di negara itu, sebagian kelompok masyarakat adat tetap melanjutkan aksi protes.
Mereka menilai pemerintah belum memenuhi tuntutan utama yang diajukan sejak awal demonstrasi.
“Kami ingin dia pergi. Kami tidak ingin dia menjadi orang yang memerintah,” ujar Lidia Callisaya, salah satu pemimpin komunitas Aymara.
Kebuntuan Politik
Situasi politik Bolivia semakin memanas setelah Presiden Paz menuding adanya keterlibatan kelompok yang disebutnya sebagai “teroris narkoba” dalam aksi protes yang berlangsung.
Di tengah ketegangan tersebut, nama mantan Presiden Evo Morales kembali menjadi sorotan. Tokoh sayap kiri yang memimpin Bolivia pada periode 2006 hingga 2019 itu masih memiliki basis pendukung kuat, terutama di wilayah Chapare.
Baca Juga : Wapres AS Sebut Trump Sekutu Terkuat Tel Aviv!
Morales saat ini menghadapi tuduhan perdagangan anak di bawah umur yang telah dibantahnya. Ia juga disebut masih mendapat perlindungan dari ribuan pendukung masyarakat adat yang menghalangi upaya aparat untuk menangkapnya.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan operasi penegakan hukum terhadap mantan presiden tersebut apabila dianggap diperlukan.
Menteri Dalam Negeri Marco Antonio Oviedo menegaskan bahwa pasukan keamanan siap menjalankan operasi yang diperlukan sesuai situasi di lapangan.
Sementara itu, Morales menuduh gelombang protes yang terjadi merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintahan konservatif yang menurutnya terlalu dekat dengan kepentingan Amerika Serikat.
Dengan lebih dari 40 titik blokade jalan yang masih bertahan, krisis politik Bolivia diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat dan berpotensi menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Rodrigo Paz sejak menjabat sebagai presiden.
