Cara Korea Utara Melatih Hacker Kelas Dunia, Dijanjikan Apartemen Mewah hingga Kekayaan

Korea Utara memiliki program khusus untuk mencetak peretas atau hacker andal yang mampu melancarkan serangan siber ke berbagai negara.

Program tersebut dijalankan secara sistematis sejak usia sekolah menengah pertama (SMP), dengan menyeleksi anak-anak berkemampuan akademis tinggi untuk dididik menjadi ahli teknologi informasi.

Sebagai imbalannya, rezim Kim Jong Un menjanjikan berbagai fasilitas istimewa, mulai dari apartemen mewah di Ibu Kota Pyongyang hingga akses internet dan kesempatan bepergian ke luar negeri.

Para peretas tersebut diduga menjadi bagian penting dari strategi Korea Utara untuk memperoleh mata uang asing melalui pencurian aset digital dan serangan siber berskala internasional.

Dikutip dari Reuters, Jumat (6/11/2026), analis dan pembelot Korea Utara mengungkapkan bahwa program tersebut telah berkembang menjadi salah satu kekuatan strategis negara itu.

Korea Utara Seleksi Calon Hacker Sejak SMP

Korea Utara pertama kali membentuk unit siber pada 1998.

Namun, program tersebut mengalami peningkatan signifikan setelah Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan.

Pada 2013, Kim bahkan menyebut perang siber sebagai “pedang serbaguna” yang memiliki kekuatan setara dengan senjata nuklir dan rudal.

Kim Heung-kwang, mantan pelatih peretas Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan pada 2004, menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan proses seleksi secara terstruktur.

“Tidak ada negara lain yang membina peretas dengan cara seperti ini—mencari anak-anak paling cerdas secara sistematis, semata-mata untuk mengubah mereka menjadi agen operasional,” ujar Kim Heung-kwang.

“Apakah mereka ingin menjadi peretas atau tidak, itu tidak penting,” lanjutnya.

Proses seleksi dimulai ketika anak-anak berusia 11 atau 12 tahun atau saat duduk di bangku SMP.

Setiap tahun, pemerintah menyeleksi sekitar 150-200 anak untuk mendapatkan pendidikan khusus di bidang ilmu komputer.

Ketika berusia 17 tahun, siswa dengan prestasi terbaik akan dikirim ke universitas unggulan di Korea Utara.

Setelah melewati seleksi lanjutan, sejumlah kecil kandidat terpilih akan masuk ke unit siber militer.

Di sana, mereka mendapatkan pelatihan khusus mengenai protokol mata uang kripto, rekayasa balik perangkat keras asing atau reverse-engineering, matematika tingkat lanjut, hingga bahasa asing.

Sementara itu, kandidat yang tidak berhasil masuk ke unit peretas diarahkan menjadi pengembang perangkat lunak atau pekerja teknologi jarak jauh untuk perusahaan-perusahaan Barat.

Pemerintah Korea Utara juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan talenta teknologi muda.

Pada 2015, Pyongyang meresmikan proyek Jalan Ilmuwan Mirae atau Mirae Scientists Street yang diprakarsai langsung oleh Kim Jong Un.

Di negara tersebut, para peretas bahkan secara resmi disebut sebagai “ilmuwan” atau “peneliti”.

Profesor emeritus sekolah keamanan siber Universitas Korea, Lim Jongin, mengatakan Korea Utara mengarahkan talenta terbaiknya ke bidang siber dan nuklir.

“Saat siswa-siswa terbaik di Korea Selatan mungkin memilih menempuh pendidikan kedokteran atau mengejar karier bergengsi lainnya, Korea Utara mengarahkan talenta-talenta terbaiknya ke program nuklir dan siber, serta menjamin masa depan mereka,” jelas Lim.

Baca Juga: Demo di Perancis Ricuh, 350 Orang Ditangkap Polisi

Apartemen Mewah dan Imbalan Mata Uang Asing

Pemerintah Korea Utara menyiapkan berbagai fasilitas khusus bagi peretas yang berhasil menjalankan operasi siber.

Salah satu imbalannya berupa keuntungan dalam mata uang asing dari hasil pencurian siber.

Sekitar 30 persen dari hasil operasi tersebut dilaporkan disalurkan langsung kepada unit militer tempat para peretas bernaung.

Selain itu, peretas berprestasi berpeluang mendapatkan apartemen di Pyongyang dengan luas mencapai 132 meter persegi.

“Ada laporan yang menyebutkan bahwa personel siber yang sukses diberi apartemen di Pyongyang,” ungkap Lim Jongin.

Kim Heung-kwang menambahkan, fasilitas tersebut bahkan dapat ditempati bersama orangtua para peretas.

Keistimewaan lainnya mencakup peluang menjadi anggota partai berkuasa dan menikah dengan anggota keluarga elite.

Para peretas juga mendapatkan kesempatan bepergian ke luar negeri, termasuk ke China, sehingga memiliki akses internet yang lebih leluasa.

Meski demikian, jumlah peretas elite Korea Utara diperkirakan relatif terbatas.

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pada 2024 memperkirakan, keseluruhan operasi perang siber Korea Utara melibatkan sekitar 8.400 orang.

Dilindungi Negara, Kelompok Hacker Korea Utara Sulit Ditindak

Sejumlah kelompok peretas Korea Utara diketahui terlibat dalam pencurian aset digital berskala internasional.

Salah satunya adalah Lazarus Group atau APT38 beserta kelompok afiliasinya, TraderTraitor.

Pada 2022, Amerika Serikat menuduh Lazarus Group mencuri mata uang kripto senilai ratusan juta dollar AS dari jaringan blockchain Ronin.

Dalam kasus terbaru, FBI dan Binance mengaitkan TraderTraitor dengan aksi peretasan terhadap Binance.

Meski demikian, pemerintah Korea Utara secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai provokasi politik yang direkayasa.

Analis menilai, perlindungan negara membuat kelompok peretas Korea Utara lebih sulit ditindak dibandingkan pelaku kejahatan siber pada umumnya.

Alec Zebrick, manajer senior layanan global wilayah Asia-Pasifik di Chainalysis, menjelaskan bahwa pelaku kejahatan siber biasanya dapat ditangkap ketika melakukan kesalahan.

“Dalam dunia kejahatan siber, sering kali satu kesalahan saja sudah cukup bagi penegak hukum untuk menangkap pelakunya,” tutur Zebrick.

“Namun, karena mereka melakukan ini demi kepentingan rezim, mereka akan terus melanjutkannya, bahkan setelah meraih keberhasilan. Bahkan setelah mengalami kegagalan pun, mereka akan tetap melanjutkannya karena komunitas internasional sangat kesulitan untuk menindak mereka,” tambahnya.

Selain kemampuan teknis, para pekerja teknologi informasi Korea Utara juga dikenal memiliki kedisiplinan tinggi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam operasinya.

YouTuber Deeveeaar, yang mengaku pernah meretas kamera pengawas pekerja TI Korea Utara, menggambarkan kelompok tersebut memiliki struktur kerja menyerupai militer.

“Jelas terlihat struktur yang menyerupai militer. Jadwal ketat, kebiasaan membersihkan sepatu, dan sangat tertib,” kata Deeveeaar.

Ia juga menyoroti penggunaan berbagai perangkat AI dalam kegiatan mereka.

“Dibilang mereka ‘banyak menggunakan AI’, itu terlalu meremehkan. AI justru menjadi tulang punggung dari seluruh operasinya,” ujarnya.

Menurut Deeveeaar, para pekerja tersebut menggunakan akun berbayar ChatGPT, Claude Code, Cursor, dan perangkat AI lainnya untuk menyusun kode, memalsukan dokumen, serta merekayasa identitas dan riwayat pekerjaan.

Dalam kasus Binance, pelaku diduga menggunakan wawancara kerja palsu dan menyebarkan perangkat lunak berbahaya melalui iklan untuk menyusupi komputer karyawan.

Mereka kemudian memanfaatkan perangkat AI internal untuk mengambil alih sistem.

Laporan tim pemantau sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melibatkan 11 negara anggota pada 2025 juga menyebut kelompok TraderTraitor memperoleh akses ke akun ChatGPT dan DeepSeek.

Baca Juga: Israel Ancam Serang Iran Lagi, Katz Sebut Misi Belum Selesai

Di Balik Fasilitas Elite, Hacker Korut Hadapi Tekanan Berat

Meski mendapatkan berbagai fasilitas istimewa, kehidupan para peretas dan pekerja TI Korea Utara tidak selalu mudah.

Tekanan terutama dirasakan oleh mereka yang ditempatkan di luar negeri atau ditugaskan menjalankan misi khusus.

Laporan kelompok advokasi PSCORE mengungkapkan, sejumlah mantan pekerja TI Korea Utara harus tinggal berdesakan di ruangan sempit dan bekerja lebih dari 10 jam sehari.

Mereka juga berada di bawah pengawasan ketat serta dituntut terus menghasilkan uang.

“Selalu ada tekanan untuk terus menghasilkan uang,” tegas Direktur Eksekutif PSCORE Nam Bada.

“Tekanannya sangat ekstrem. Beban psikologis yang ditanggung membuat mereka mengalami masalah kesehatan yang sebelumnya tidak mereka miliki,” tambahnya.

Nam Bada menjelaskan, pekerja yang gagal memenuhi target pendapatan bulanan dalam dollar AS dapat menghadapi hukuman atau penghinaan.

Di tengah kondisi tersebut, analis memperkirakan Korea Utara akan semakin gencar melancarkan serangan siber dengan menyasar organisasi yang lebih besar.

Zebrick menyebut tren tersebut sebagai big game hunting atau perburuan target besar.

“Kami melihat mereka semakin sering menyasar apa yang kami sebut sebagai ‘perburuan mangsa besar’ (big game hunting),” papar Zebrick.

“Jadi, mereka menyasar beberapa organisasi lebih besar, yang mungkin memiliki cadangan dana lebih besar untuk bisa mereka peroleh. Ini target yang lebih sulit,” lanjutnya.

Ia menilai, potensi keuntungan besar dari operasi tersebut dapat membuat Korea Utara terus mengembangkan kemampuan serangan sibernya.

“Namun, seperti yang kita lihat dalam kasus Binance, hasil yang didapat tentu bisa membuat upaya mereka sepadan dengan waktu yang dihabiskan,” pungkas Zebrick.