April 13, 2026

Danantara Siapkan Skema Baru, Kemenkeu Ambil Kepemilikan Whoosh?

Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelolaan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, mengungkap sejumlah opsi yang tengah disiapkan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan Kereta Cepat Whoosh.

Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan, adalah kemungkinan pengalihan sebagian porsi kepemilikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan, Dony mengakui bahwa opsi tersebut memang masuk dalam daftar skenario yang sedang dibahas, termasuk kemungkinan pengambilalihan saham PT Kereta Cepat Indonesia China oleh Kementerian Keuangan.

“Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final, kita update nanti takut rame lagi,” kata Dony.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa alternatif solusi, yang disebut sebagai opsi A dan B, untuk mengatasi persoalan keuangan proyek Whoosh. Keputusan akhir ditargetkan dapat diambil dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, masih enggan mengungkapkan secara detail terkait rencana tersebut saat dimintai konfirmasi. Meski demikian, ia mengakui bahwa pembahasan bersama Danantara telah dilakukan dan kini tinggal menunggu tahap finalisasi.

“Anda kata siapa?” kata Purbaya saat di konformasi.

“Rapatnya sudah putus, sudah selesai, tinggal formalitas, tapi saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan mungkin, tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya,” tambahnya.

Dalam kesempatan lain, Dony kembali menegaskan bahwa pembahasan terkait penyelesaian masalah Whoosh telah dilakukan bersama Menteri Keuangan. Ia menyebutkan bahwa hasil keputusan final direncanakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Dalam minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dengan wartawan juga, dengan pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian Whoosh yang sudah selesai-selesai finalnya. Ini nanti akan kita sampaikan yang lainnya tentu saja pak presiden berharap bahwa pengelolaan BUMN ke depan semakin baik,” kata Dony, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/4/2026).

Dony juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan kesepakatan atas hasil kajian yang telah dilakukan sedang disiapkan. Namun, ia belum bersedia mengungkap secara rinci skema solusi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan persoalan utang proyek tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun Kementerian Keuangan nantinya memiliki porsi kepemilikan dalam proyek kereta cepat, operasional tetap akan dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Ia juga belum mengungkapkan besaran saham yang akan dialihkan dalam skema tersebut.

“Nah ini nanti akan kita sampaikan, kan gak surprise lagi nanti saya dan pak Menkeu tentunya akan barengan untuk menyampaikan kepada publik mengenai proses penyelesaian ini,” jelasnya.

WIKA Disebut Rugi Triliunan dari Proyek Kereta Cepat

Selain persoalan pengelolaan, proyek kereta cepat juga berdampak pada kinerja keuangan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Perusahaan konstruksi pelat merah tersebut disebut mengalami kerugian sekitar Rp1,7 hingga Rp1,8 triliun per tahun akibat keterlibatannya dalam proyek PT Kereta Cepat Indonesia–China.

WIKA diketahui menjadi salah satu pemegang saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium yang mewakili pihak Indonesia dalam perusahaan patungan KCIC.

Porsi kepemilikan WIKA tercatat sebesar 33,36 persen, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 58,53 persen. Sementara itu, pemegang saham lainnya meliputi PT Perkebunan Nusantara I sebesar 1,03 persen, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan 7,08 persen.

Di sisi lain, komposisi pemegang saham dari pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri dari beberapa perusahaan besar, seperti China Railway Engineering Corporation (42,88 persen), Sinohydro (30 persen), CRRC Corporation Limited (12 persen), China Railway Signal & Communication Corporation (10,12 persen), serta China Railway International Corporation (5 persen).

Dony menyampaikan bahwa WIKA ke depan tidak akan lagi dilibatkan dalam proyek kereta api karena dinilai tidak sejalan dengan lini bisnis utama perusahaan tersebut.

“Jadi mereka tidak akan terlibat lagi dalam kereta api, karena tidak inline dengan bisnisnya mereka,” kata Dony.

Ia menambahkan bahwa proses untuk melepaskan keterlibatan WIKA dari proyek kereta cepat membutuhkan waktu. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan BUMN terkait proyek tersebut.