Impor Solar RI Dihentikan Mulai April 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penghentian total impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mulai April 2026. Pada periode tersebut, seluruh kebutuhan solar nasional akan dipenuhi sepenuhnya dari produksi kilang dalam negeri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa kebijakan penghentian impor solar akan berlaku secara menyeluruh, termasuk bagi badan usaha swasta yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari luar negeri. Pemerintah menilai tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan impor solar seiring meningkatnya kapasitas produksi domestik.

Baca Juga : Ini Penjelasan Ekonom Tentang Konflik AS-Venezuela, Terhadap Ekonomi

Menurut Laode, kebijakan tersebut dimungkinkan berkat mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Timur. Meski kilang tersebut telah beroperasi, pemerintah tetap memberikan masa transisi sekitar tiga bulan untuk memastikan kesiapan operasional secara penuh sebelum impor benar-benar dihentikan.

Ia menjelaskan bahwa setelah masa persiapan tersebut rampung, penghentian impor solar akan diberlakukan sepenuhnya mulai April 2026, baik untuk Pertamina maupun badan usaha swasta.

Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh badan usaha swasta agar segera menjalin koordinasi dengan Pertamina dalam rangka memperoleh alokasi solar dari produksi dalam negeri. Mekanisme distribusi dan alokasi tersebut nantinya akan tercatat secara otomatis dalam Sistem Informasi Neraca Komoditas Nasional (SINAS NK).

Laode menegaskan bahwa langkah penghentian impor solar diambil karena kapasitas produksi kilang nasional saat ini dinilai telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri dapat dikurangi secara signifikan.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum berlaku untuk seluruh jenis BBM. Pemerintah memastikan impor BBM jenis lain, seperti bensin, masih akan dilakukan. Hal ini disebabkan kemampuan kilang dalam negeri yang dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional untuk jenis BBM tersebut.

Baca Juga : PM Netanyahu Dukung Trump Tangkap Maduro, Apa Alasannya?