Indonesia-Norwegia Buka Dana FOLU Rp20 Miliar, Ini Sasarannya

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, mewakili Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui mekanisme Result-Based Contribution (RBC) untuk mendukung target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Peluncuran periode kelima menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan sekaligus memperkuat aksi iklim di tingkat tapak.

Rohmat mengatakan program tersebut merupakan kelanjutan dari langkah strategis pemerintah yang telah dilakukan sebelumnya.

“Peluncuran ini dilakukan dengan alokasi dana sebesar Rp 20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujarnya, melansir Kehutanan.go.id, Selasa.

Dana akan disalurkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Masyarakat akan dilibatkan secara aktif dan inklusif dalam berbagai kegiatan pelestarian hutan serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Baca Juga : New York Tetapkan Darurat Usai Wabah Campak Meningkat

Rohmat menjelaskan, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima memiliki tiga tema utama kegiatan.

Pertama, FOLU Biodiversity yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua, FOLU Goes to School yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Ketiga, FOLU Terra yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.

Hingga periode keempat, program tersebut telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat. Total penerima manfaat mencapai 49.653 orang yang tersebar di 36 provinsi.

Mendukung Aksi Iklim dan Pengelolaan Hutan

Pembukaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan serta masyarakat di tingkat tapak.

Program tersebut diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus membantu pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Mewakili Pemerintah Norwegia, Ambassador Designate untuk Indonesia HE Kaja Glomm mengatakan hutan Indonesia beserta lanskapnya memiliki arti penting secara global.

Menurutnya, perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan pada akhirnya sangat bergantung pada tindakan di lapangan. Karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan menggantungkan kehidupannya pada hutan perlu dilibatkan.

Glomm menyebut masyarakat lokal, masyarakat adat, generasi muda, serta organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan, komitmen, dan pengalaman praktis yang penting dalam keberhasilan aksi iklim dan kehutanan.

Ia menilai Community Small Grant Facility memiliki peran penting karena membantu mengubah pengetahuan serta kepemimpinan lokal menjadi aksi konkret. Fasilitas tersebut juga membuat akses pendanaan menjadi lebih mudah bagi masyarakat yang bekerja langsung di lapangan.

Glomm turut mengapresiasi skala yang telah dicapai melalui Layanan Dana Masyarakat.

“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami,” katanya.

Sejauh ini, Pemerintah Norwegia melalui kontribusi berbasis hasil telah menyalurkan US$216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

“Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia,” ujarnya.

Dalam kerja sama tersebut, Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme RBC. Sementara itu, Kemenhut bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pengurangan emisi dari sektor FOLU serta pelibatan berbagai pihak, termasuk implementing partner dan penerima manfaat.

Dana Diarahkan agar Berdampak di Tingkat Tapak

BPDLH berperan mengelola sekaligus menyalurkan dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan keberhasilan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang telah disalurkan.

“Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama,” ucapnya.

Menurut Joko, dukungan pendanaan tersebut dapat menjadi pemantik perubahan, menumbuhkan semangat, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat.

“Selain itu, dukungan ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” terangnya.

Ketika dana diterima kelompok masyarakat, mereka tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi.

Melalui program tersebut, pemerintah hadir bersama masyarakat yang menjaga hutan, memulihkan lingkungan, dan membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan.

Di lapangan, penerima manfaat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti menanam dan merawat pohon, mengembangkan usaha berbasis perhutanan sosial, mengikuti pelatihan, menjaga keanekaragaman hayati, hingga melakukan aksi bersih sungai.

Melalui Layanan Dana Masyarakat, pemerintah terus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam aksi iklim dan pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Kami mencoba untuk menciptakan satu mata rantai terintegrasi. Jadi dari petani sampai ke pasar, itu kami bikin satu closed loop ekosistem,” imbuh Joko.

Pendanaan Usaha Perhutanan

Selain hibah melalui Layanan Dana Masyarakat, keberlanjutan usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan juga membutuhkan dukungan pendanaan dalam jangka panjang.

Karena itu, diperlukan berbagai model pembiayaan yang dapat menopang usaha secara berkelanjutan, salah satunya melalui skema microfinance.

Baca Juga : WHO Terus Pantau Kontak Peneliti yang Meninggal di Rusia

Dalam kerangka tersebut, BPDLH menghadirkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang bekerja layaknya microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan/atau agroforestri.

BPDLH tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga membantu membuka akses pasar. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.

Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan pembukaan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima.

Dalam kerja sama tersebut, BPDLH menyediakan pembiayaan melalui FDB. JB Cocoa berperan menyerap hasil produksi, sementara Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan pengembangan rantai nilai komoditas.

Kemitraan ini diarahkan untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, menjaga kesinambungan produksi, serta mendukung kelayakan usaha penerima FDB.

Kolaborasi tersebut diharapkan membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung antara petani perhutanan sosial, kelompok agroforestri, dan mitra usaha.

Pada akhirnya, ekosistem itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memitigasi risiko usaha dan pembiayaan, sekaligus berkontribusi terhadap perlindungan kawasan hutan.

Joko menegaskan kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi menjadi upaya membangun jembatan dari hutan menuju pasar.

“Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar,” ujarnya.

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dapat diakses masyarakat melalui laman resmi layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id.