November 9, 2026

Indonesia Raih Investasi Rp6,3 Triliun dari Forum di London

Indonesia berhasil menghimpun komitmen investasi sekitar Rp6,3 triliun atau US$385,1 juta melalui tiga kesepakatan strategis dalam Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 di London, Inggris, Kamis (5/11/2026). Penandatanganan dan penyampaian kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Ketiga komitmen investasi itu mencakup sejumlah sektor, mulai dari pengolahan timah, pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga fasilitas perakitan alat berat.

Investasi terbesar berasal dari Titanium Capital yang berencana mengembangkan sektor pengolahan timah senilai Rp4,16 triliun atau setara US$252,1 juta.

Selanjutnya, perusahaan Axelera menyampaikan rencana investasi senilai EUR50 juta atau sekitar US$56 juta untuk membangun pusat data berbasis AI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bisnis kedua pihak dalam Trade Expo Indonesia 2026.

Sementara itu, BlackInk Co-operation Limited berkomitmen menginvestasikan US$77 juta untuk memanfaatkan lahan kawasan industri sebagai lokasi pembangunan fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Rosan mengatakan, kepastian regulasi dan proses investasi menjadi faktor penting bagi investor dalam menentukan keputusan bisnis. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui pembenahan kebijakan dan regulasi.

“Ketika memutuskan untuk berinvestasi, saya selalu mengatakan bahwa investor tidak menyukai ketidakpastian. Investor menginginkan kepastian, prediktabilitas, serta proses yang kredibel. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya memperbaiki iklim investasi. Kami terus meninjau dan merevisi kebijakan serta regulasi untuk memberikan kepastian dan prediktabilitas yang lebih baik bagi investor. Indonesia juga terus melakukan pembenahan agar semakin kompetitif dalam menarik investasi asing ke Tanah Air,” jelas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sabtu (7/11/2026).

IIF 2026 mengusung tema “Fostering Resilient Investment Through a Robust Supply Chain”. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 delegasi yang berasal dari kalangan industri, perbankan, dan otoritas pemerintah.

Forum ini dimanfaatkan Indonesia untuk memperkenalkan berbagai peluang investasi sekaligus mempertemukan calon investor dengan pemangku kepentingan terkait.

Sejumlah agenda turut digelar, mulai dari diskusi tingkat tinggi atau C-Suite yang melibatkan pimpinan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia. Ada pula sesi business pitching yang menampilkan proyek-proyek dari Danantara Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, forum tersebut memfasilitasi pertemuan bisnis secara langsung atau 1-on-1 business matching untuk membuka peluang kerja sama investasi di Indonesia.

Bidik Investasi di Sektor Jasa Keuangan

Di sela kegiatan IIF 2026, Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia mengadakan pertemuan dengan Chairman Prudential plc Sir Douglas Flint di London.

Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan bisnis dan keberlanjutan investasi Prudential di Indonesia, terutama dalam industri asuransi dan layanan keuangan.

Dalam pembicaraan itu, Rosan mengidentifikasi tiga bidang yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak. Ketiganya meliputi penguatan ekosistem asuransi dan layanan kesehatan terintegrasi, peningkatan literasi serta inklusi keuangan, dan pengembangan talenta serta inovasi teknologi asuransi (InsurTech) dan kecerdasan buatan (AI).

Salah satu target yang turut dibahas adalah peningkatan penetrasi asuransi di Indonesia hingga 3,2% pada 2027.

Untuk mendorong investasi di sektor jasa keuangan, pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif. Di antaranya Super Tax Deduction hingga 200% bagi penyelenggara program vokasi serta fasilitas perpajakan untuk lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Rosan menambahkan, pemerintah terus membenahi proses perizinan dan penerbitan persetujuan guna memberikan kepastian lebih besar bagi investor.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan secara otomatis apabila seluruh persyaratan permohonan telah dipenuhi.

“Indonesia tidak hanya memiliki perekonomian yang besar dan potensial, tetapi juga terus melakukan reformasi, khususnya dalam proses perizinan dan penerbitan persetujuan. Oleh karena itu, pada 2025, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah baru (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025) yang memberikan kewenangan kepada kementerian kami (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan secara otomatis apabila seluruh persyaratan permohonan telah dipenuhi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian yang lebih besar bagi investor dalam memperoleh persetujuan dan perizinan,” pungkas Rosan.