Investor Cemas Selat Malaka Ikut Terapkan Tarif Kapal

Wacana penerapan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz memicu kekhawatiran baru di pasar energi global. 

Investor mulai mencermati kemungkinan kebijakan serupa diterapkan di jalur pelayaran strategis lain, termasuk Selat Malaka.

Kekhawatiran itu muncul setelah Iran dan Oman dilaporkan mengajukan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengelola bersama Selat Hormuz. Dalam usulan tersebut, kapal yang melintas berpotensi dikenakan biaya administrasi.

Sebelumnya, AS dan Iran telah menyepakati nota kesepahaman yang menjamin kebebasan dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz selama 60 hari.

Setelah masa itu berakhir, pengelolaan jalur pelayaran akan dibahas lebih lanjut oleh Iran dan Oman bersama negara-negara di kawasan Teluk Persia.

Kesepakatan tersebut menyebut pengaturan baru akan dilakukan “sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak-hak kedaulatan negara-negara pesisir di Selat Hormuz.”

Selat Hormuz memiliki peran penting bagi perdagangan energi dunia. Sekitar 20 persen lalu lintas minyak global melewati kawasan tersebut.

Investor Khawatir Selat Malaka Jadi Target Berikutnya

Wacana tarif di Selat Hormuz langsung menarik perhatian pelaku pasar. Investor khawatir model serupa bisa diterapkan di jalur pelayaran lain yang memiliki peran strategis.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Selat Malaka.

Wakil Presiden Commodity Markets Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan sebagian investor mulai gelisah terhadap potensi gangguan baru di pasar minyak dunia.

“Saya pikir sebagian alasan kekhawatiran ini adalah jika kita melihat potensi adanya semacam gerbang tarif di Selat Hormuz yang diterapkan Iran, maka sesuatu yang serupa bisa saja diterapkan di tempat lain. Dan tentu saja yang paling penting dari sisi volume adalah Selat Malaka,” ungkap Shah kepada program Squawk Box Europe CNBC.

Menurut dia, penerapan mekanisme tersebut tidak mudah dilakukan. Selat Malaka memiliki volume lalu lintas kapal yang sangat besar.

“Bagaimana mekanisme itu nantinya diterapkan, sayangnya saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Namun kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lama karena dari sisi volume lalu lintas, Selat Malaka memiliki arti yang sangat besar,” papar dia.

Data US Energy Information Administration (EIA) menunjukkan sekitar 29 persen perdagangan minyak laut dunia melewati Selat Malaka pada semester I 2025.

Lebih dari 70 persen volume tersebut berupa minyak mentah. Sisanya merupakan produk minyak olahan.

Selat Malaka membentang sekitar 900 kilometer. Jalur ini menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa.

Baca Juga: Prabowo dan PM Singapura Sepakat Jaga Selat Malaka Tetap Terbuka

Wacana Tarif Pernah Muncul di Indonesia

Perhatian terhadap Selat Malaka juga meningkat karena Indonesia pernah menyinggung kemungkinan penerapan tarif.

Pada April lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengemukakan gagasan pengenaan tarif terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Namun usulan tersebut kemudian ditarik kembali.

Indonesia merupakan salah satu negara pesisir utama di Selat Malaka. Seluruh sisi selatan jalur pelayaran itu berbatasan dengan wilayah Indonesia.

Meski demikian, sejumlah ahli menilai pungutan terhadap kapal yang melintas berpotensi bertentangan dengan hukum internasional.

Aturan internasional menjamin kebebasan pelayaran di selat yang digunakan untuk navigasi internasional.

Komitmen menjaga keterbukaan Selat Malaka juga kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Usai pertemuan di Jakarta pada Senin, keduanya menyatakan Selat Malaka harus tetap terbuka bagi seluruh negara sesuai hukum internasional.

Ahli Sebut Selat Malaka Lebih Aman

Direktur Program Indo-Pasifik Atlantic Council, Jonathan Marston, menilai Selat Malaka memiliki kondisi yang berbeda dengan Selat Hormuz.

Menurut dia, keberadaan lembaga dan kerja sama regional menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas jalur tersebut.

“Institusi sangat penting,” kata Marston.

Ia menjelaskan, keamanan Selat Malaka dijaga melalui kerja sama Malacca Straits Patrol (MSP). Adapun MSP melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Menurut Marston, kerja sama tersebut membuat Selat Malaka tetap terbuka bagi perdagangan global.

“Pengaturan ini menguntungkan semua pihak sekaligus perekonomian global. Tanpa institusi ini, Selat Malaka akan sama rentannya terhadap penutupan secara sepihak seperti Selat Hormuz,” ujar dia.

Baca Juga: Sepakat, Prabowo dan Singapura soal Selat Malaka Bebas Tarif

CSIS Soroti Risiko Geopolitik di Asia

Sementara  itu, Analis Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai langkah Iran menunjukkan pentingnya penguasaan jalur pelayaran strategis.

Menurut mereka, risiko geopolitik serupa juga dapat muncul di Asia. CSIS pun menyoroti dua jalur penting, yakni Selat Malaka dan Selat Taiwan.

Dalam analisis yang dipublikasikan pada 1 Juli, CSIS menyebut kebijakan Iran telah memunculkan kembali kekhawatiran terhadap kemungkinan tindakan serupa di wilayah lain.

“Iran yang berupaya mengendalikan dan mengenakan tarif terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa negara-negara lain dapat mencoba melakukan hal yang sama terhadap Selat Malaka. Ancaman China untuk menggunakan kekuatan terhadap Taiwan juga telah menempatkan Selat Taiwan sebagai salah satu titik geopolitik paling sensitif di dunia,” tulis para analis CSIS.

CSIS pun menilai tersedia jalur alternatif apabila salah satu selat utama terganggu., Namun, biaya logistik dan perdagangan akan meningkat signifikan.

“Apabila salah satu dari dua selat utama ini terganggu, memang tersedia pilihan jalur alternatif, tetapi konsekuensinya akan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar,” pungkas CSIS.