Iran Bantah Pungut Tarif Tol Kapal di Selat Hormuz, Ketegangan Meningkat

Pemerintah Iran membantah tuduhan bahwa mereka mengenakan tarif tol bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi pusat perdagangan minyak dan gas dunia. Tehran menegaskan biaya yang diterapkan hanya terkait layanan navigasi serta perlindungan lingkungan di kawasan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan pungutan itu bukan bentuk tarif transit bagi kapal internasional.

“Layanan yang diberikan — layanan navigasi selain langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman — memerlukan pengumpulan biaya tertentu,” kata Baqaei, Senin (25/5/2026), seperti dikutip Tasnim News Agency.

Baca Juga : Perkuat Ekonomi Pesisir, Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan di 2026

Ia menegaskan Iran tidak memiliki niat untuk memberlakukan pungutan tambahan terhadap kapal asing yang melintasi kawasan tersebut.

“Iran tidak berupaya mengenakan pungutan,” ujarnya.

Iran dan Oman Susun Jalur Aman Pelayaran

Menurut Baqaei, Iran bersama Oman saat ini tengah menyusun protokol pelayaran guna memastikan keamanan jalur navigasi di Selat Hormuz.

Ia menyebut langkah tersebut menjadi tanggung jawab kedua negara yang berbatasan langsung dengan selat strategis tersebut. Selain memastikan keamanan pelayaran, Iran juga menilai perlindungan lingkungan laut membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

Baqaei menambahkan tidak ada negara lain selain Iran dan Oman yang memiliki wilayah langsung di Selat Hormuz. Karena itu, kedua negara dinilai memiliki kewajiban untuk membangun sistem navigasi yang aman dan terkoordinasi.

Iran, lanjut dia, kini terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar mekanisme pengaturan pelayaran dapat segera diterapkan.

Klaim Kontrol Iran di Selat Hormuz Picu Penolakan Negara Teluk

Dilansir Euronews, Iran sebelumnya menerbitkan peta yang mengklaim kontrol regulasi atas sebagian wilayah Selat Hormuz, termasuk area yang diklaim berada di sekitar perairan Uni Emirat Arab dan Oman.

Melalui unggahan di platform X, Otoritas Selat Teluk Persia Iran menetapkan zona pengelolaan mulai dari Kuh-e Mobarak di Iran hingga selatan Fujairah di UEA pada sisi timur selat. Sementara pada bagian barat, area tersebut membentang dari Pulau Qeshm hingga Umm al-Quwain di UEA.

Dalam aturan itu, seluruh kapal yang melintas diwajibkan memperoleh otorisasi terlebih dahulu dari otoritas Iran.

Kebijakan tersebut memicu penolakan dari lima negara Teluk, yakni Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Kelima negara tersebut mengirim surat bersama kepada International Maritime Organization untuk memperingatkan perusahaan pelayaran agar tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Iran maupun menggunakan jalur pelayaran versi Tehran.

Ketegangan Selat Hormuz Tekan Ekonomi Global

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia karena sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas global melintas di kawasan tersebut dalam kondisi normal.

Euronews melaporkan Iran sempat menutup efektif jalur itu pada awal konflik, sebelum Amerika Serikat merespons dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran pada pertengahan April.

Baca Juga : Dony Oskaria Tanggapi Pertanyaan Moody’s soal Ekspor SDA

Ketegangan di kawasan itu memicu lonjakan harga minyak dan bahan bakar global. Dampaknya juga mulai dirasakan ekonomi Eropa.

Komisi Eropa memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Uni Eropa tahun 2026 menjadi 1,1 persen dari sebelumnya 1,4 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi zona euro direvisi turun menjadi 0,9 persen.

Komisi Eropa menyebut gangguan pasar energi global akibat meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang memperburuk prospek ekonomi kawasan tersebut.