Iran “Jual Mahal” ke AS soal Negosiasi, Taktik atau Tekanan Balik?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, beberapa jam sebelum masa berlaku sebelumnya berakhir, demi memberi ruang bagi kelanjutan negosiasi damai antara kedua negara.

Keputusan tersebut diambil pada Selasa (21/4/2026), dengan Trump menyebut langkah itu sebagai respons atas permintaan Pakistan selaku mediator dalam proses perundingan.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim kondisi internal Iran menjadi salah satu pertimbangan utama.

Ia menyebut pemerintah Iran saat ini “sangat terpecah belah, dan itu tidak mengejutkan,” merujuk pada situasi politik di negara tersebut.

Baca Juga: Iran Mau Negosiasi dengan AS di Pakistan, Apa Syaratnya?

Iran Disebut Menolak Hadir, Analis Soroti Sikap Teheran

Di sisi lain, laporan dari kantor berita semi-resmi Tasnim menyebut Iran tidak akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan lanjutan dengan AS di Islamabad, Pakistan.

“Terlepas dari semua pemberitaan media dan spekulasi oleh pejabat AS, tim negosiasi Iran, karena berbagai alasan, telah memberi tahu pihak AS lewat Pakistan, bahwa mereka tidak akan menghadiri pembicaraan di Islamabad,” demikian laporan Tasnim.

“Untuk saat ini, tidak ada prospek untuk berpartisipasi dalam pembicaraan,” lanjut laporan tersebut.

Peneliti senior di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, Abas Aslani, menilai sikap Iran bukan disebabkan perpecahan internal, melainkan hasil konsensus lembaga negara.

“Ada jalur yang jelas untuk keputusan sebesar ini,” ungkap Aslani.

“Dan itu adalah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, yang terdiri dari presiden, ketua parlemen, kepala kehakiman, anggota kabinet, dan komandan berpangkat tinggi. Mereka mengambil keputusan, dan biasanya, pemimpin mendukung keputusan tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh individu atau kelompok tertentu.

“Dalam kasus pergi ke Islamabad (Pakistan) dan bernegosiasi dengan AS, telah ada persatuan di antara berbagai pejabat dari reformis hingga konservatif, dari kabinet hingga lembaga pemerintah,” jelas dia.

“Semua sepakat untuk tidak pergi ke Islamabad, sampai AS mencabut blokade angkatan laut,” imbuh dia.

Aslani menilai, kehadiran Iran dalam perundingan saat blokade masih berlangsung justru akan dianggap sebagai tanda kelemahan.

“Dan itu akan menjadi lampu hijau bagi AS untuk melanggar ketentuan gencatan senjata, atau dengan cara apa pun untuk mundur dari kerangka negosiasi, yang dengan cara apapun tidak akan kondusif untuk diskusi yang bermakna,” terang dia.

Baca Juga: Sebut Permintaan Pakistan, Trump Perpanjang Gencatan AS-Iran

Sementara itu, pakar kebijakan luar negeri AS Barbara Slavin menilai langkah Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai strategi politis.

“Perang ini tidak berjalan seperti yang ia harapkan sejak awal, dan Iran telah menemukan daya tawar baru melalui kendalinya atas Selat Hormuz,” kata Slavin.

Ia juga menilai Washington seharusnya melonggarkan tuntutan dalam negosiasi.

Amerika, menurutnya, perlu “melepaskan tuntutan maksimalisnya” dan menawarkan kepada Iran “semacam isyarat bahwa Washington sungguh serius mencari penyelesaian”.