Kerusuhan Prancis Meluas, 2.400 Orang Ditangkap dan Macron Disorot

Prancis berupaya memulihkan keamanan setelah kerusuhan melanda sejumlah kota pada Sabtu. Presiden Emmanuel Macron menyerukan ketenangan di tengah demonstrasi yang dipicu kenaikan biaya hidup dan memburuknya kualitas layanan publik.

Gelombang kekerasan tersebut menjadi salah satu kerusuhan terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Demonstrasi yang awalnya menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat berkembang menjadi bentrokan dengan aparat, penjarahan toko, hingga pembakaran gedung pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyebut sekitar 2.400 orang telah ditangkap di berbagai wilayah. Hampir 1.000 personel kepolisian dilaporkan terluka selama rangkaian kerusuhan. Selain itu, satu orang meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung ketika demonstrasi berlangsung di Paris pada Sabtu.

Baca Juga : Setengah Juta Orang Ikut Demonstrasi, Ribuan Orang Ditangkap

Dalam pidato yang disiarkan pada Minggu, Macron mengecam tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan perusakan tersebut.

“Melihat gambar-gambar ini, kita semua bertanya-tanya: apa yang ada dalam pikiran mereka? Bagaimana orang Prancis bisa melakukan hal seperti ini terhadap Prancis?” ujar Macron.

Macron juga membedakan tuntutan masyarakat yang disampaikan secara damai dengan tindakan kelompok yang melakukan penjarahan dan kekerasan. Pemerintah tidak menetapkan keadaan darurat, tetapi Macron menyatakan pejabat daerah dapat diberi kewenangan untuk melarang demonstrasi jika diperlukan demi melindungi fasilitas publik dan tempat usaha.

Bentrokan Berlanjut, Situasi Paris Memanas

Ketegangan belum mereda pada Minggu. Bentrokan kembali terjadi di Paris dan Marseille ketika polisi antihuru-hara berusaha mencegah penjarahan terhadap sejumlah tempat usaha.

Di Paris, aparat kembali berhadapan dengan demonstran di Place de la République dan menggunakan gas air mata. Sejumlah orang juga membakar tumpukan sepeda di tengah kerumunan yang diperkirakan mencapai ratusan peserta.

Operasi pembersihan dilakukan di berbagai kota, mulai dari Lille di utara hingga Marseille di selatan, serta Strasbourg di timur dan Bordeaux di barat daya. Di Bordeaux, sekelompok orang bertopeng dilaporkan menerobos kediaman pejabat prefek setempat.

Tije De Boer, seorang pengusaha asal Belanda yang sedang berkunjung ke Paris bersama anak-anaknya, menggambarkan situasi ibu kota Prancis seperti zona perang. Ia mengaku harus meninggalkan hotelnya di sekitar Place de la République akibat kerusuhan.

Reuters melaporkan lebih dari 500.000 orang mengikuti demonstrasi di puluhan kota pada Sabtu. Aksi tersebut mempertemukan gerakan pelajar yang telah berlangsung selama sebulan dengan kelompok masyarakat yang mempersoalkan kenaikan biaya hidup dan penurunan kualitas layanan publik.

Pemerintah menyalahkan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas kekerasan yang terjadi. Namun, ratusan ribu peserta lainnya disebut tetap menyampaikan aspirasi secara damai.

Balai Kota Limoges Terbakar, Puluhan Gerai Carrefour Rusak

Salah satu kerusakan terparah terjadi di Limoges, kota yang dikenal dengan industri porselennya. Balai kota bersejarah di wilayah tersebut terbakar hingga menara jamnya runtuh.

Peristiwa itu mengingatkan masyarakat pada kebakaran Katedral Notre-Dame di Paris pada 2019. Wali Kota Limoges Guillaume Guerin menilai jumlah personel kepolisian nasional yang dikerahkan ke wilayahnya tidak mencukupi.

Baca Juga : Trump Kritik Zelensky, Bela Penangguhan Sanksi Rusia

Guerin juga mengklaim terdapat indikasi kuat bahwa pembakaran balai kota telah direncanakan. Ia bahkan mengancam mundur dari jabatannya apabila pemerintah tidak menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki bangunan tersebut.

Sektor bisnis turut terdampak oleh kerusuhan. Ratusan toko dilaporkan mengalami kerusakan, sementara sejumlah butik mewah dan supermarket menjadi sasaran penjarahan.

CEO Carrefour, Alexandre Bompard, mengatakan kepada BFMTV bahwa sekitar 50 gerai perusahaan tersebut mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 20 gerai dilaporkan dijarah. Kerugian akibat kerusakan diperkirakan mencapai puluhan juta euro.

Menteri Ekonomi Prancis Roland Lescure berjanji pemerintah akan membantu para pemilik usaha yang terdampak. Ia juga menegaskan bahwa pelaku perusakan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Kerusuhan Menambah Tekanan Politik terhadap Macron

Gelombang kekerasan tersebut menambah tekanan terhadap Macron menjelang pemilihan presiden Prancis 2027. Setelah hampir satu dekade memimpin negara itu, pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan, termasuk ketidakpuasan sosial, perlambatan ekonomi, dan peningkatan utang negara.

Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan National Rally, menyerukan masyarakat agar tetap tenang. Ia memperingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap kerusakan dan penjarahan sebagai sesuatu yang biasa terjadi.

Baca Juga : Demo Prancis Picu Kebangkitan Rompi Kuning!

“Kekerasan bukanlah opini. Penghancuran bukanlah bentuk ekspresi. Dan kekacauan tidak bisa menjadi agenda bagi Prancis,” ujar Le Pen dalam sebuah pernyataan video.

Sementara itu, Jean-Luc Mélenchon dari partai sayap kiri France Unbowed mendesak Macron untuk menanggapi tuntutan para pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam demonstrasi.

Perbedaan respons dari para tokoh politik tersebut memperlihatkan beragam pandangan mengenai cara menghadapi krisis. Pemerintah menekankan pemulihan keamanan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan, sedangkan sebagian pihak oposisi meminta agar tuntutan sosial yang melatarbelakangi demonstrasi turut mendapat perhatian.

Situasi ini menempatkan pemerintah Prancis pada dua tantangan sekaligus, yakni memulihkan ketertiban umum dan merespons keresahan masyarakat terkait biaya hidup serta layanan publik menjelang pemilihan presiden tahun depan.