Luhut Buka Suara terkait Bandara IMIP dan Status Izinnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya memberikan penjelasan mengenai polemik pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Dalam keterangan tertulis pada Senin (1/12/2025), Luhut menegaskan bahwa izin pembangunan lapangan terbang di kawasan industri itu diberikan melalui rapat resmi bersama berbagai instansi terkait. 

Ia menyebut fasilitas itu diberikan sebagai bentuk dukungan kepada investor, praktik yang menurutnya lazim dilakukan di sejumlah negara seperti Vietnam dan Thailand.

“Izin itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor. Jika mereka berinvestasi sampai 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 332 triliun), wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” jelas Luhut.

Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut telah melalui koordinasi penuh dan tidak pernah dijalankan secara sepihak.

Baca Juga:  Ekonomi RI Disebut Mulai Pulih saat Surplus Dagang Menipis

Hanya untuk Penerbangan Domestik, Bukan Bandara Internasional

Luhut menegaskan bahwa izin yang diberikan pemerintah hanya untuk melayani penerbangan domestik, sehingga bandara IMIP tidak membutuhkan layanan bea cukai maupun imigrasi. 

Ia memastikan tidak pernah memberikan izin agar bandara di Morowali ataupun Weda Bay berstatus sebagai bandara internasional.

“Bandara khusus diberikan hanya untuk penerbangan domestik dan memang tidak perlu bea cukai atau imigrasi sesuai perundang-undangan,” kata Luhut.

“Tidak pernah kami izinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegas dia.

Ia juga memastikan tidak ada konflik kepentingan selama dirinya bertugas, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait fasilitas tersebut.

Baca Juga: Januari-Oktober 2025, Perdagangan Indonesia-AS Cetak Surplus!

Menanggapi pihak-pihak yang menilai keputusan ini dilakukan tanpa pertimbangan menyeluruh atau didorong kepentingan tertentu, Luhut menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui koordinasi resmi dan berorientasi pada kepentingan Indonesia.

“Dipersilakan siapa pun datang dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak ke Tiongkok atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia,” terang dia.

“Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” pungkas dia.