Puluhan Ribu Warga Filipina Demo Usut Skandal Banjir Triliun Peso
Puluhan ribu warga Filipina memenuhi Ibu Kota Manila pada Minggu, menuntut Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte mundur dari jabatan mereka. Aksi besar-besaran ini dipicu oleh “Skandal Triliun Peso”, kasus dugaan korupsi terkait proyek penanganan banjir.
Demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Bonifacio tersebut secara langsung memprotes dugaan penyelewengan dana infrastruktur. Massa yang tergabung dalam Kilusang Bayan Kontra-Kurakot (KBKK) bergerak dari Luneta National Park menuju Istana Kepresidenan Malacanang.
Menurut laporan Al Jazeera, para demonstran membawa patung raksasa Marcos dan Duterte yang digambarkan sebagai “buaya korup”, simbol yang menuding keduanya mengumpulkan kekayaan secara ilegal.
Baca Juga : Perdagangan Indonesia dan AS, Cetak Surplus 2025
Lebih dari 12.000 aparat kepolisian dikerahkan dan seluruh akses menuju istana diblokir dengan barikade kawat berduri serta kontainer. Namun, hal itu tidak menghentikan massa. Para demonstran merobek patung buaya tersebut di depan barikade sambil meneriakkan “jail all the corrupt!” dan menuntut keduanya mundur dari jabatan.
Sementara KBKK mendesak Presiden dan Wakil Presiden turun, kelompok oposisi utama yang didukung Gereja Katolik Roma mengadakan “Trillion Peso March” terpisah yang fokus menuntut pengunduran diri Sara Duterte. Mereka mengatakan masih menunggu bukti kuat sebelum menuntut Marcos mundur.
Kronologi dan Penyebab Skandal
Skandal ini berpusat pada proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (Rp150,59 triliun) yang tengah diinvestigasi. Kerugian akibat praktik korupsi diperkirakan mencapai 118,5 miliar peso (Rp33,47 triliun) sejak 2023.
Tuduhan paling serius disampaikan mantan anggota parlemen yang kini buron, Zadly Co. Co mengklaim bahwa Presiden Marcos memerintahkan penambahan 100 miliar peso (Rp28,45 triliun) untuk proyek-proyek fiktif dalam anggaran 2025. Co juga menuduh Marcos menerima suap hingga 50 miliar peso (Rp14,26 triliun) dan bahkan menyebut dirinya pernah menyerahkan koper berisi 1 miliar peso (Rp284,46 miliar) ke kediaman presiden pada 2024.
Marcos menolak keras seluruh tuduhan tersebut dan menantang Co untuk kembali ke Filipina serta membuktikan klaimnya.
Namun, Raymond Palatino dari aliansi Bayan menilai presiden tetap memiliki tanggung jawab besar, dan menuduh Marcos berpura-pura kaget atas merebaknya korupsi, padahal dia sendiri yang menyusun dan menandatangani anggaran yang sarat proyek pork barrel dan sejumlah kejanggalan.
Kemarahan publik semakin meluas setelah beberapa topan dan badai menghantam Filipina. Skandal ini diduga menjadi penyebab program mitigasi bencana tidak berjalan optimal, sehingga memperburuk dampak kerusakan.
Profesor Sol Iglesias dari University of the Philippines menyatakan bahwa pemerintahan Marcos tengah kehilangan legitimasi, serta menilai akan sangat sulit bagi presiden untuk memulihkan citra publiknya.
Baca Juga : Klaim Asuransi di Astra Melonjak, Akibat dari Banjir Sumatera
