Malaysia Terdesak Reformasi, Ada Ancaman Ekonomi Mengintai

Pemerintah Malaysia mendapat dorongan kuat untuk segera melakukan reformasi ekonomi. Seruan tersebut datang dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang menilai Negeri Jiran perlu melakukan pembaruan kebijakan agar pertumbuhan tetap kuat dalam jangka panjang.

Dorongan reformasi tersebut disampaikan OECD melalui laporan OECD Economic Survey of Malaysia yang dipaparkan di Putrajaya, Selasa (28/7/2026).

Mengutip Bernama, OECD melihat Malaysia masih memiliki prospek ekonomi yang cukup solid. Namun, pemerintah perlu memanfaatkan momentum untuk memperkuat keberlanjutan fiskal, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga daya saing ekonomi.

Baca Juga : Trump Ada Agenda Besar, Temui Presiden Ukraina dan Netanyahu

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pendidikan. OECD menilai perbaikan kualitas pendidikan menjadi faktor penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia tidak kehilangan momentum.

Kemajuan ekonomi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memang telah mendorong peningkatan pendapatan per kapita lebih cepat dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan. Namun, OECD menilai capaian tersebut tetap membutuhkan dukungan reformasi agar dapat dipertahankan.

“Untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan tangguh, Malaysia dapat mengoptimalkan belanja dan pendapatan publik, meningkatkan produktivitas melalui regulasi yang lebih mendukung persaingan, serta memperbaiki hasil pembelajaran di semua jenjang sistem pendidikan,” kata Direktur Studi Negara OECD Luiz de Mello saat memaparkan “OECD Economic Survey of Malaysia” di Putrajaya, Selasa, dikutip Rabu (29/7/2026).

Ekonomi Malaysia Diprediksi Melambat

OECD memperkirakan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia akan mengalami perlambatan pada 2026.

Ekonomi Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,9% pada 2026, lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan 5,2% pada 2025. Pertumbuhan kemudian diperkirakan kembali meningkat menjadi 5% pada 2027.

Meski masih tumbuh positif, prospek tersebut menghadapi sejumlah risiko eksternal. Di antaranya adalah eskalasi ketegangan perdagangan global, kenaikan harga komoditas, serta potensi melemahnya permintaan dunia.

Tekanan juga datang dari inflasi. OECD memperkirakan inflasi Malaysia meningkat menjadi 2,1% pada 2026, dari 1,4% pada 2025, sebelum mencapai 2,3% pada 2027.

Karena itu, OECD mendorong pemerintah Malaysia memperkuat posisi fiskalnya untuk menjaga kondisi keuangan negara sekaligus mengendalikan utang publik.

“Penguatan keberlanjutan fiskal diperlukan untuk membantu mengendalikan utang publik,” kata lembaga yang berpusat di Paris itu.

Salah satu kebijakan yang disarankan adalah mengubah pola pemberian subsidi energi. OECD menilai subsidi yang diberikan secara menyeluruh dapat dialihkan menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran.

“Pengalihan subsidi energi yang bersifat menyeluruh menjadi bantuan langsung yang lebih tepat sasaran akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien,” tambahnya.

OECD juga merekomendasikan reformasi sistem perpajakan. Malaysia dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara melalui penerapan kembali pajak konsumsi dengan cakupan luas serta memperbesar basis pajak penghasilan orang pribadi.

Selain itu, perluasan skema pensiun sosial berbasis uji kelayakan ekonomi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat ketika Malaysia menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

Penyetaraan BUMN & Swasta

Dalam aspek produktivitas, OECD meminta Malaysia mengurangi sejumlah hambatan yang menghalangi pelaku usaha memasuki pasar.

Salah satu yang disoroti adalah pembatasan kepemilikan asing dan persyaratan yang berlaku terhadap layanan digital lintas batas. Pelonggaran aturan tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Malaysia dalam rantai pasok global.

Kebijakan tersebut juga berpotensi memperbesar transfer pengetahuan dan mempercepat inovasi, khususnya di sektor ekonomi digital.

OECD turut menyoroti pentingnya menciptakan arena persaingan yang lebih seimbang antara badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Perlakuan yang setara dinilai dapat mendorong persaingan usaha yang lebih sehat.

Selain itu, kebijakan pengendalian harga secara bertahap disarankan untuk dikurangi dan digantikan dengan bantuan yang lebih terarah. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi perekonomian.

Pendidikan hingga Perubahan Iklim Jadi Sorotan

Reformasi pendidikan menjadi salah satu agenda utama yang direkomendasikan OECD. Pembenahan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

OECD menilai pendidikan prasekolah gratis dan wajib bagi anak berusia tiga hingga empat tahun dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Malaysia.

Baca Juga : Kolombia Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Israel, Kenapa?

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, insentif berbasis kinerja untuk guru serta pemberian otonomi lebih besar kepada sekolah dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sementara itu, perguruan tinggi perlu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. OECD menilai langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan keterampilan yang masih menjadi tantangan tenaga kerja.

Tak hanya ekonomi dan pendidikan, OECD juga menyoroti risiko perubahan iklim yang dihadapi Malaysia. Peningkatan frekuensi serta intensitas banjir dinilai membutuhkan strategi adaptasi yang lebih terintegrasi.

Penguatan data mengenai risiko iklim, perluasan perlindungan asuransi bencana, dan pengurangan ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar fosil menjadi beberapa langkah yang direkomendasikan.

OECD juga mendorong penerapan harga karbon dan percepatan investasi energi terbarukan. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Malaysia sekaligus membantu negara tersebut menekan emisi.