Parlemen Hungaria Copot Presiden Tamas Sulyok
Parlemen Hungaria menyetujui amandemen konstitusi yang membuka jalan bagi berakhirnya masa jabatan Presiden Tamas Sulyok. Langkah ini menjadi bagian dari agenda pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Peter Magyar untuk melakukan reformasi terhadap sejumlah institusi negara setelah berakhirnya pemerintahan Viktor Orban.
Mengutip Al Jazeera, keputusan tersebut disahkan melalui sidang parlemen pada Senin (13/7/2026). Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 139 anggota parlemen mendukung amendemen konstitusi, sementara enam lainnya menyatakan penolakan.
Dengan disahkannya aturan tersebut, masa jabatan Sulyok dapat diakhiri lebih cepat sehingga parlemen memiliki kewenangan untuk memilih presiden baru.
Pemerintahan Baru Lakukan Reformasi Institusi
Perubahan politik di Hungaria terjadi setelah Partai Tisza yang dipimpin Peter Magyar memenangkan pemilu pada April 2026 dan mengakhiri dominasi Partai Fidesz yang dipimpin Viktor Orban selama 16 tahun.
Baca Juga : Purbaya Percaya Investor Kembali Meski Rupiah Melemah
Sejak mulai memimpin pemerintahan, Magyar mengusung berbagai reformasi yang ditujukan untuk mengubah sejumlah kebijakan dan struktur kelembagaan yang dibentuk pada era pemerintahan sebelumnya.
Selain mengakhiri masa jabatan presiden, amandemen konstitusi tersebut juga mencakup reformasi di bidang peradilan, pembatasan masa jabatan anggota parlemen menjadi maksimal 12 tahun, serta pembentukan lembaga khusus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada pemerintahan terdahulu.
Sulyok Diberi Waktu Lima Hari
Berdasarkan ketentuan yang telah disahkan, Presiden Tamas Sulyok memiliki waktu lima hari untuk menandatangani amandemen konstitusi tersebut.
Pemerintah menyatakan apabila Sulyok menolak menandatangani aturan tersebut hingga batas waktu berakhir, parlemen akan memulai proses pemakzulan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut, Sulyok bersama anggota parlemen dari Partai Fidesz tidak menghadiri sidang pengesahan amandemen. Meski demikian, aksi boikot tersebut tidak memengaruhi hasil pemungutan suara karena koalisi pemerintahan baru menguasai mayoritas kursi parlemen.
Peter Magyar Nilai Sulyok Tak Lagi Layak Menjabat
Tamas Sulyok sebelumnya dipilih parlemen sebagai presiden pada Februari 2024, setelah menggantikan Katalin Novak yang mengundurkan diri akibat kontroversi pemberian pengampunan kepada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Setelah Partai Tisza memperoleh mayoritas dua pertiga kursi parlemen dalam pemilu April 2026, Peter Magyar menyatakan Sulyok tidak lagi tepat menjadi simbol persatuan nasional.
“Tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria,” tegas Magyar sesaat setelah memenangkan pemilu dan menuntut Sulyok segera menanggalkan jabatannya begitu pemerintahan baru resmi terbentuk.
Baca Juga : Purbaya Tanggapi Tuduhan Pemerintah Bikin Kebijakan Liar
Pada Juni 2026, Magyar kembali meningkatkan tekanan terhadap Sulyok setelah presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela. Ia kemudian meluncurkan program reformasi bertajuk “Operasi Api Pembersih”, yang mencakup revisi konstitusi, restrukturisasi lembaga publik, serta pembentukan kantor anti korupsi independen.
Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan agar agenda reformasi tidak terhambat. Meskipun jabatan presiden di Hungaria lebih banyak bersifat seremonial, kepala negara tetap memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang atau mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali.
