Prabowo Bahas MBG dan Kopdes, Ini Keputusan Rapat
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB hingga sekitar 20.00 WIB itu membahas berbagai langkah percepatan dan penyempurnaan kedua program tersebut.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan sejumlah keputusan yang dihasilkan.
“Tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor satu, nomor dua mengenai Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulhas kepada wartawan, Rabu (15/7/2026) malam.
Baca Juga: Pajak Orang Kaya DIkejar Purbaya, Tapi Tak Ingin Usaha Mati
Menurut dia, pemerintah menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak akan berfungsi sebagai ritel atau pasar swalayan.
Koperasi tersebut akan menjadi infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Kopdes Jadi Penyalur Bantuan dan Pembeli Hasil Pertanian
Zulhas menjelaskan berbagai barang bantuan sosial maupun barang subsidi nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih.
“Infrastruktur apa? untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi keputusan sudah,” ujar Zulhas.
Selain menjadi saluran distribusi bantuan, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil pertanian masyarakat.
Peran itu dijalankan ketika harga komoditas di tingkat petani berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah. Maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” terang Zulhas.
Sementara itu, pemerintah juga menyoroti berbagai hambatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: Purbaya Sebut Total Aset Negara Tembus Rp14.600 Triliun
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa seluruh persoalan yang menghambat pelaksanaan program akan dibenahi dalam waktu satu bulan.
“Kami minta waktu satu bulan. Ya satu bulan lagi untuk menyelesaikan, merapikan, setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan bapak presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” tutur Zulhas.
Ia menjelaskan hambatan yang dimaksud antara lain masih adanya wilayah yang sudah layak menerima program MBG, tetapi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, Mayjen TNI Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.
