PBB Hentikan Bantuan untuk 500.000 Warga Gaza, Ini Sebabnya

Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa menghentikan bantuan bulanan bagi 500.000 penduduk Gaza. Keputusan ini diambil karena keterbatasan pendanaan, sementara kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut masih memprihatinkan akibat perang berkepanjangan.

Setelah kebijakan ini diterapkan, WFP memperkirakan sekitar 1,1 juta warga Gaza masih akan memperoleh bantuan pangan atau uang tunai setiap bulan. Jumlah tersebut mencakup hampir separuh penduduk Gaza. Meski demikian, besaran bantuan yang diterima masyarakat juga akan mengalami pengurangan.

WFP menilai program bantuan yang telah dijalankan berperan penting dalam mengurangi dampak kelaparan yang melanda Gaza pada tahun lalu. Namun, penilaian mengenai kondisi kelaparan tersebut dibantah oleh Israel. WFP menegaskan, situasi keamanan dan kemanusiaan di lapangan masih belum memungkinkan penghentian bantuan.

Baca Juga : Iran Sindir Macron Terkait Demo Prancis, Terlambat Salahkan Perang

Direktur WFP untuk Palestina, Shaun Hughes, mengatakan bahwa warga Gaza masih menghadapi ancaman serangan dan pengungsian setiap hari. Pernyataan itu disampaikannya kepada AFP di kantor WFP di Yerusalem Timur, Senin (19/10/2026).

“Orang-orang tidak aman. Serangan udara terus terjadi setiap hari. Warga juga terus mengungsi,” kata Hughes.

Ia menambahkan, sebagian besar penduduk belum mempunyai tempat tinggal yang tetap dan masih hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat buruk.

“Hampir semua orang masih belum memiliki tempat tinggal permanen dan kondisi kemanusiaannya sangat buruk,” ujarnya.

Hughes menjelaskan, hasil penilaian terbaru menunjukkan sekitar 1,4 juta penduduk Gaza, atau hampir dua pertiga dari total populasi, masih menghadapi kerawanan pangan akut. Mereka tetap membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan hidup.

Pada Agustus tahun lalu, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang didukung PBB menyatakan Gaza berada dalam kondisi kelaparan. Namun, Israel menolak hasil penilaian tersebut dan menyebutnya sebagai kebohongan.

Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza dan melanjutkan serangan setelah Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023. Status kelaparan di Gaza kemudian dicabut pada Desember, dua bulan setelah pengumuman gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS).

Kendati kesepakatan gencatan senjata telah berlaku, serangan Israel masih berlanjut. Pemerintah Israel menyatakan operasi tersebut ditujukan untuk membunuh siapa pun yang terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Setelah gencatan senjata diumumkan, WFP sempat memperluas distribusi bantuan hingga menjangkau sekitar 1,5 juta–1,8 juta orang setiap bulan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran kini memaksa lembaga tersebut mengurangi cakupan programnya.

“Bantuan ini telah menjadi penyambung hidup. Namun, sekarang, alih-alih mempertahankan dan meningkatkan bantuan tersebut, kami justru harus menguranginya,” kata Hughes.

Ia menegaskan bahwa pemangkasan tersebut bukan disebabkan oleh hambatan akses untuk mengirimkan makanan kepada warga, melainkan karena minimnya dana operasional.

“Dan itu bukan karena kami tidak memiliki akses kemanusiaan untuk menyalurkan makanan, melainkan karena kami tidak memiliki pendanaan.”

Jumlah Bantuan Mulai Dipangkas

Pengurangan program WFP tidak hanya berdampak pada jumlah penerima, tetapi juga pada kuantitas bantuan yang diperoleh setiap keluarga. Kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat yang masih bergantung pada distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan catatan operasional WFP, setiap keluarga penerima bantuan pangan kini hanya mendapatkan satu paket bahan makanan. Sebelumnya, mereka menerima dua paket. Jatah tepung terigu yang disalurkan juga akan dikurangi.

Pemangkasan turut menyasar program bantuan tunai bagi 75.000 keluarga. Dana bulanan yang sebelumnya sebesar 1.250 shekel akan diturunkan menjadi 750 shekel. Jika dikonversi ke dolar AS, jumlah tersebut berkurang dari sekitar US$400 menjadi US$240.

WFP selama ini mengandalkan kontribusi pemerintah dan donor swasta untuk membiayai berbagai operasi kemanusiaannya. Namun, ketersediaan dana mengalami penurunan tajam, termasuk setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS dan memangkas kontribusi bagi badan-badan PBB serta program bantuan bilateral.

Untuk mempertahankan operasinya di Gaza dan Tepi Barat selama enam bulan mendatang, WFP memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai US$450 juta. Sementara itu, sepanjang 2026, pendanaan yang berhasil diterima untuk wilayah Palestina baru mencapai sekitar setengah dari jumlah yang biasanya diperoleh.

Baca Juga : Macron Kecam Kerusuhan di Prancis, Sebut Tidak Dibenarkan

Tekanan pendanaan juga dirasakan dalam operasi bantuan di Tepi Barat. Pada September lalu, WFP mengurangi jumlah penerima bantuan di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 tersebut, dari 400.000 menjadi 200.000 orang.

Hughes mengingatkan bahwa masyarakat internasional tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari penderitaan penduduk Palestina, terutama ketika kebutuhan kemanusiaan masih sangat besar.

“Sekarang bukanlah waktu yang tepat dalam sejarah Palestina dan Gaza untuk berpaling dari apa yang sedang terjadi di Gaza,” kata Hughes.

WFP mengakui bahwa situasi di Gaza mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Namun, lembaga tersebut memperingatkan bahwa kebutuhan bantuan bisa kembali meningkat saat musim dingin tiba, ketika masyarakat masih menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan kebutuhan pokok.

Dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Trump, Israel telah mengizinkan lebih banyak barang memasuki Gaza. Meski demikian, sejumlah pembatasan masih diberlakukan, terutama terhadap barang-barang yang dianggap berpotensi dimanfaatkan untuk keperluan militer.

PBB menyebut pembatasan itu turut mencakup alat prostetik atau anggota tubuh buatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap barang-barang penting bagi kehidupan warga masih menjadi persoalan.

Di tengah krisis yang belum berakhir, hubungan Israel dan PBB juga terus diwarnai ketegangan. Pemerintah Israel semakin sering mengkritik organisasi internasional tersebut dengan tuduhan bersikap bias dan mempertahankan ketergantungan warga Palestina terhadap bantuan kemanusiaan.