Agustus 12, 2026

PBB: Militer Myanmar Intensif Gunakan Drone Serang Sipil

Militer Myanmar semakin sering menggunakan drone, paralayang bermotor, gyrocopter, dan pesawat berbiaya rendah lainnya untuk melancarkan serangan terhadap warga sipil. Temuan tersebut diungkap penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika pemerintahan yang didukung militer berupaya membangun citra stabilitas dan legitimasi setelah pemilu.

Laporan Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar yang dirilis Selasa (11/8/2026) menyebut penggunaan serangan udara terus meningkat sejak Juli 2025. Eskalasi signifikan terjadi menjelang pemilu yang digelar pada Desember 2025 dan Januari 2026.

Pemilu tersebut kemudian mengantarkan pemimpin junta saat itu, Min Aung Hlaing, menjadi presiden pada April 2026. Ia sebelumnya memimpin militer Myanmar yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021.

Serangan Udara Makin Intensif, Korban Sipil Bertambah

Menurut laporan PBB, militer Myanmar semakin mengandalkan paralayang bermotor, gyrocopter, dan drone untuk menyerang dari ketinggian rendah. Serangan dilakukan menggunakan bahan peledak tanpa sistem pemandu, termasuk mortir.

Di sejumlah wilayah Sagaing, penyelidik menemukan pilot paralayang mematikan mesin ketika mendekati target. Pesawat kemudian meluncur tanpa suara sehingga warga sipil memiliki waktu yang sangat terbatas untuk memperingatkan orang lain dan mencari tempat perlindungan.

Penyelidik PBB juga menyoroti pola serangan udara yang disebut “double-tap”. Dalam pola tersebut, militer menyerang suatu target kemudian kembali melakukan serangan dalam waktu singkat.

Serangan kedua diduga menyasar petugas tanggap darurat, orang-orang yang membantu korban luka, serta warga yang berusaha melarikan diri dari lokasi serangan.

Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar menyatakan hasil penyelidikannya menunjukkan frekuensi dan intensitas kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar dan berbagai kelompok bersenjata terus meningkat selama setahun terakhir.

Penyelidik juga mengumpulkan “bukti ekstensif” mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikelola militer. Sejumlah kasus disebut berkaitan dengan undang-undang pada 2025 yang mengkriminalisasi kritik terhadap pemilu.

Juru bicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal San Nyo Win, belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Temuan PBB tersebut berpotensi merusak upaya pemerintah yang didukung militer untuk menggambarkan pemilu sebagai langkah menuju kembalinya pemerintahan sipil setelah kudeta.

Partai yang menjadi perpanjangan tangan militer mendominasi perolehan suara dalam pemilu. Sementara itu, sejumlah lawan politik utama disingkirkan dan mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih berada dalam tahanan.

Sejumlah negara Barat menolak proses pemilu tersebut dan menilainya tidak bebas maupun adil.

Di sisi lain, Min Aung Hlaing terus memperluas hubungan diplomatik sejak menjabat sebagai presiden. Ia telah melakukan kunjungan ke China, India, Laos, dan Thailand.

Min Aung Hlaing sebelumnya berjanji memulihkan hubungan normal dengan negara-negara anggota ASEAN. Namun, pemerintahannya juga mengabaikan rencana perdamaian yang diusulkan blok tersebut dan kini mengalami kebuntuan.

Ia bahkan menuding sejumlah negara anggota ASEAN melakukan “diskriminasi yang tidak konstruktif.”