Pemerintah Siapkan Rp 240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih selama 6 Tahun
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 240 triliun untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih selama enam tahun ke depan.
Program ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Selain itu, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok, barang bersubsidi, hingga layanan kesehatan bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Diungkap Purbaya Berpeluang Untung, Ini Alasannya
Anggaran Rp 240 Triliun Disiapkan Selama Enam Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 240 triliun untuk periode enam tahun.
“Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil,” ungkap Purbaya, Kamis (16/7/2026).
Menurut dia, pemerintah memperkirakan pembayaran pokok dan bunga pinjaman mencapai sekitar Rp 40 triliun setiap tahun.
Nilai tersebut akan menyesuaikan jumlah koperasi yang telah beroperasi.
“Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah enggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan,” papar dia.
Ia pun menegaskan bahwa persoalan pendanaan program saat ini tidak lagi menjadi kendala utama.
Pemerintah kini lebih fokus memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, transparan, dan minim kebocoran anggaran.
Purbaya menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana.
Tata kelola koperasi yang baik juga menjadi faktor penting ketika program mulai berjalan.
Dana Digunakan untuk Operasional dan Pengembangan Koperasi
Selain untuk membayar cicilan pinjaman, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasional bagi Kopdes Merah Putih pada masa awal pendirian.
Menurut Purbaya, dukungan tersebut mencakup pelatihan, pembiayaan operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.
Langkah itu dilakukan agar koperasi memiliki waktu untuk berkembang sebelum mampu menjalankan kegiatan usaha secara mandiri.
Purbaya juga optimistis terhadap prospek bisnis Kopdes Merah Putih. Keyakinan tersebut didasarkan pada keputusan pemerintah yang akan menyalurkan seluruh barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.
“Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman,” terang Purbaya.
Baca Juga: Cicilan Kopdes Rp40 T per Tahun Siap Dibayarkan Purbaya
Pemerintah Siapkan Pengawasan dan Audit Anggaran
Terkait isu dugaan markup pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya mengatakan pemerintah belum melakukan audit khusus.
Pasalnya, program tersebut masih berada dalam tahap pelaksanaan.
Meski demikian, ia memastikan penggunaan anggaran akan tetap diawasi melalui pemeriksaan acak maupun audit secara rinci.
“Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi,” imbuh Purbaya.
