Pemerintah Targetkan Rupiah Stabil Rp16.800-Rp17.500 di 2027

Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per US$ pada 2027.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Kebijakan ini menjadi bagian dari arah kebijakan moneter pemerintah pada 2027.

Baca Juga : Cadangan Devisa RI Turun, BI Jaga Rupiah Tetap Stabil

“Kebijakan moneter tahun 2027 diarahkan untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1,0 persen (YoY) dan stabilitas nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per US$, dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendukung pertumbuhan,” dikutip dari dokumen rancangan awal RKP 2027, Jumat (8/5/2026).

Strategi Intervensi Pasar Disiapkan

Untuk menjaga kurs rupiah tetap berada di rentang tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah stabilisasi baik di pasar domestik maupun luar negeri.

Strategi yang disiapkan antara lain intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi operasi moneter berbasis pasar atau pro-market guna memperkuat transmisi kebijakan moneter, menarik arus modal asing melalui optimalisasi instrumen SRBI, serta memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing.

BI-Rate hingga Cadangan Devisa Jadi Fokus

Dalam dokumen tersebut, pemerintah juga menegaskan penetapan BI-Rate akan dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan dinamika global maupun domestik.

Baca Juga : Prabowo Dorong Percepatan Energi Bersih di ASEAN

Di sisi lain, penguatan cadangan devisa juga menjadi fokus untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung pembayaran utang luar negeri pemerintah.

“Juga dengan penguatan kebijakan transaksi valas melalui penyesuaian threshold transaksi jual-beli valas dan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), serta penguatan komunikasi kebijakan untuk membangun ekspektasi positif dan kepercayaan pasar,” dikutip dari dokumen RKP 2027.