Juli 21, 2026

Prabowo: Restrukturisasi 250 BUMN Hemat Rp 50 Triliun

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penataan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil menghemat anggaran dalam jumlah besar.

Langkah tersebut dilakukan melalui penutupan dan penggabungan sejumlah perusahaan pelat merah oleh Danantara Indonesia.

Prabowo mengatakan, penghematan yang diperoleh mencapai Rp 50 triliun. Dana itu berasal dari biaya rutin atau overhead yang sebelumnya harus ditanggung oleh BUMN yang kini telah direstrukturisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan dia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

“Mereka laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun,” ungkap Prabowo.

Ia menjelaskan, penghematan berasal dari berbagai pos pengeluaran operasional. Biaya tersebut selama ini melekat pada setiap perusahaan negara.

“Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar rapat kerja. Rp 50 triliun,” ujar dia.

Jumlah BUMN Ditargetkan Menyusut

Prabowo pun mengaku terkejut saat menerima laporan jumlah BUMN yang mencapai 1.077 entitas.

Angka itu jauh lebih besar dibanding perkiraannya yang hanya sekitar 300 hingga 350 perusahaan.

Menurut dia, jumlah tersebut membengkak karena banyak BUMN membentuk anak usaha, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan.

Akibatnya, struktur perusahaan negara menjadi terlalu besar dan kompleks.

Karena itu, pemerintah melakukan konsolidasi melalui Danantara Indonesia. Langkah yang ditempuh meliputi penutupan, penggabungan, dan penyederhanaan sejumlah entitas BUMN.

Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran Danantara. Sebab, dalam 18 bulan pertama, lembaga tersebut berhasil merestrukturisasi 250 BUMN.

Adapun pemerintah menargetkan jumlah BUMN turun menjadi maksimal 350 entitas pada akhir 2026.

Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi perusahaan negara yang sedang dijalankan pemerintah.

Diketahui, Danantara Indonesia merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk pada Februari 2025.

Saat ini, lembaga tersebut mengelola aset negara dengan nilai lebih dari 1 triliun dollar AS.