Ramai Tentara AS Menolak Perang dengan Iran, Ini Faktanya
Penolakan di kalangan prajurit terhadap keterlibatan militer Amerika Serikat dalam perang melawan Iran dilaporkan meningkat. Informasi ini terungkap dari data organisasi nirlaba Center on Conscience & War.
Direktur eksekutif organisasi tersebut menyebut, adanya penentangan yang cukup kuat di internal militer terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Sejumlah tentara disebut menolak untuk bertugas dalam operasi militer tersebut.
“Telepon terus berdering. Jauh lebih banyak unit yang baru saja diaktifkan untuk dikerahkan daripada yang diketahui publik,” tulis direktur eksekutif Mike Prysner, di X, dikutip Selasa (10/3/2026).
Baca Juga : Iran Keluarkan Peringatan Keras untuk Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
Laporan ini muncul setelah adanya wacana pengiriman pasukan khusus Amerika Serikat ke Iran. Situasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa Washington kemungkinan akan melakukan mobilisasi militer dalam skala yang lebih besar.
Di tengah meningkatnya spekulasi pengerahan pasukan, dilaporkan pula adanya pembatalan latihan militer besar yang melibatkan prajurit dari 82nd Airborne Division, unit elite militer Amerika yang dikenal memiliki spesialisasi dalam pertempuran darat.
Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi apakah pembatalan latihan tersebut berkaitan langsung dengan laporan penolakan prajurit untuk terlibat dalam perang di Iran.
“Kemarin saya menerima telepon dari seorang anggota militer yang akan dikerahkan, yang tidak hanya mengajukan diri sebagai penolak wajib militer karena alasan keyakinan, tetapi juga melaporkan adanya penentangan luas terhadap Perang Iran di dalam unit mereka dan akan membagikan nomor kami kepada semua orang,” kata organisasi tersebut dalam unggahan lain di X.
“Secara khusus, mereka menyampaikan rasa jijik atas pembantaian sekolah perempuan oleh AS serta serangan terhadap fregat Iran di perairan internasional,” tambah unggahan tersebut.
Dalam wawancara dengan Fox News, sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah Amerika Serikat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan wajib militer.
Terakhir kali kebijakan tersebut diberlakukan adalah pada Desember 1972, menjelang akhir Perang Vietnam.
Sementara itu, laporan lain menyebutkan sedikitnya 165 orang, sebagian besar gadis muda, tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, wilayah selatan Iran.
Media Middle East Eye melaporkan bahwa sekolah tersebut diserang dua kali. Serangan kedua disebut terjadi saat para korban selamat serta petugas penyelamat berada di lokasi, dalam pola serangan yang dikenal sebagai “double tap”.
Laporan dari The New York Times juga menambah indikasi bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangan tersebut. Sebuah video yang dirilis oleh Mehr News Agency memperlihatkan rudal jelajah Tomahawk missile menghantam pangkalan angkatan laut yang berada di dekat sekolah tersebut.
Baca Juga : Harga Minyak Dunia Meroket, Nasib Harga BBM Mulai Dibahas
Pemerintahan Presiden Donald Trump menolak memberikan komentar ketika dimintai keterangan terkait serangan itu, meskipun berbagai bukti mulai bermunculan. Pada Sabtu sebelumnya, Trump justru menyalahkan Iran atas insiden tersebut dengan menyebut amunisi Iran “tidak akurat”, tanpa menyertakan bukti.
Sebagai respons terhadap serangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah target militer Amerika Serikat dan Israel.
Serangan tersebut menargetkan stasiun radar canggih, pangkalan militer, hingga fasilitas milik Central Intelligence Agency (CIA) yang berada di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi.
Selain itu, sejumlah infrastruktur energi strategis di negara-negara kawasan Teluk juga dilaporkan turut terdampak oleh eskalasi konflik tersebut.
