RI Alihkan Ekspor Gas ke Singapura untuk Kebutuhan Domestik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalihkan sebagian pasokan gas bumi yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor ke Singapura guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pasokan tambahan tersebut, salah satunya, akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah terus memperkuat ketersediaan gas bumi untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi domestik.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan target ketersediaan energi primer berupa gas sebesar 548 ribu Billion British Thermal Unit (BBTU) untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hingga saat ini, realisasi pasokannya telah mencapai 513 ribu BBTU.
“Untuk energi primer yang lain, ini ketersediaan gas kita juga menyediakan gas untuk rencana ketersediaan 548 (ribu BBTU), ini progresnya sudah 513 ribu BBTU,” katanya dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Baca Juga : Ratusan Aktivis Duduki Proyek Pusat Data di Belanda
Yuliot menilai capaian tersebut menunjukkan pasokan gas nasional relatif mencukupi. Terlebih, pemerintah juga memperoleh tambahan produksi dari sejumlah sumber gas baru serta mengalihkan sebagian volume ekspor Singapura untuk kebutuhan domestik.
“Jadi seharusnya ini relatif tidak ada masalah karena untuk ketersediaan gas dengan adanya tambahan produksi gas baru dan juga pengalihan dari ekspor kita dari Singapura, itu ya ini kan seharusnya kebutuhan untuk gas ini kita bisa antisipasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
“Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketersediaan energi, kita bisa membagi. Yang pertama ketersediaan energi yang berasal dari bahan bakar minyak dan gas, dan juga ada energi yang berasal dari energi listrik, ini bisa dari energi baru terbarukan dan juga menggunakan energi fosil,” tandasnya.
RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura
Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan mengurangi ekspor gas bumi melalui jaringan pipa ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Djoko menegaskan bahwa pengurangan pasokan hanya dilakukan terhadap ekspor melalui pipa menuju Singapura, bukan negara tetangga lainnya.
“Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” jawab Djoko ketika ditanya mengenai kemungkinan penyesuaian ekspor gas ke negara lain.
Dalam kesempatan berbeda, ia menjelaskan bahwa pengalihan pasokan dilakukan untuk menjaga keandalan gas bumi bagi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.
“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS – Pulau Pemping – Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” katanya, Sabtu (24/10/2026).
“Dan, pengurangan supply gas ke Singapura dari Sumatra untuk keperluan Listrik di Batam, Bintan dan Sumatra sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI,” tambah Djoko.
Dengan demikian, total pengurangan ekspor sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari berasal dari dua jalur pasokan. Sebanyak 15 juta standar kaki kubik dialihkan dari Natuna untuk PLN Batam, sedangkan 16 juta standar kaki kubik lainnya berasal dari Sumatra untuk kebutuhan listrik Batam, Bintan, dan Sumatra.
Wacana Penghentian Ekspor Gas Sudah Disampaikan Bahlil
Rencana pengurangan ekspor gas ke Singapura sebelumnya telah disinggung Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 21 Oktober 2026 di Istana Negara.
Baca Juga : Aramco Tower Diserang Rudal, Lantainya Rusak!
Saat itu, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penghentian ekspor gas ke negara tetangga. Kebijakan tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Bahlil juga mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memperkuat ketahanan dan kemampuan bertahan di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” ungkap Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan energi, termasuk mempertimbangkan kembali perpanjangan kontrak ekspor gas apabila kebutuhan domestik belum terpenuhi.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.
