November 11, 2026

Sidang Perdana Knesset Israel Memanas, Partai Arab Jadi Pemicu Cekcok

Sidang perdana parlemen Israel atau Knesset pada Selasa (10/11/2026) diwarnai ketegangan antarpemimpin partai politik.

Perdebatan terjadi menyusul munculnya kemungkinan pembentukan pemerintahan baru yang mendapat dukungan dari partai-partai Arab.

Pelantikan anggota parlemen baru tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian politik karena tidak satu pun dari dua blok utama berhasil mengamankan mayoritas kursi.

Dalam pemilu pada 27 Oktober 2026, dua partai Arab, yakni Joint List (Daftar Bersama) dan Raam, berhasil memperoleh 19 dari total 120 kursi Knesset.

Perolehan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah bagi partai-partai Arab di parlemen Israel dan menempatkan keduanya sebagai penentu pembentukan pemerintahan atau kingmaker.

Namun, sejumlah tokoh politik dari kedua kubu masih meragukan kemungkinan pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Ketegangan pecah saat pelantikan anggota parlemen ketika politikus sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, melontarkan ejekan kepada Yousef Jabareen, pemimpin Joint List.

“Kepada siapa dia bersumpah setia, kepada Hamas?” teriak Ben Gvir kepada Jabareen.

Tak lama kemudian, Ben Gvir kembali melontarkan kritik melalui platform X.

“Siapa pun yang tak setia tidak boleh berada di Knesset (parlemen) Israel!” tulis Ben Gvir, dikutip dari AFP.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah jurnalis AFP melihat beberapa anggota parlemen dari Joint List meninggalkan ruang sidang saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan.

Aksi tersebut diduga sebagai bentuk penolakan mereka untuk berdiri saat lagu kebangsaan diputar dan langsung memicu kehebohan di ruang sidang.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyayangkan sikap dua partai Arab utama yang menolak mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Padahal, pemimpin Raam, Mansour Abbas, sebelumnya pernah mengakui hal tersebut.

Oposisi Israel Terbelah soal Koalisi dengan Partai Arab

Pernyataan Netanyahu langsung mendapat perlawanan dari kubu oposisi.

Yair Golan, pemimpin partai sayap kiri Democrats, bahkan meninggalkan ruang sidang saat Netanyahu menyampaikan pidatonya.

Setelah itu, Golan melontarkan kritik melalui platform X.

“Netanyahu sulit menerima kenyataan bahwa publik Israel telah ‘memecatnya’. Kini, ia berbohong dan menghasut publik untuk melawan masyarakat Arab demi mempertahankan kekuasaan dengan cara paksa,” tulis Golan.

Meski demikian, tidak semua pihak dalam blok oposisi mendukung pembentukan koalisi dengan partai-partai Arab.

Sejumlah tokoh politik, termasuk dari blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot, turut memperingatkan agar tidak membentuk pemerintahan dengan mengandalkan dukungan partai-partai tersebut.

Avigdor Liberman, pemimpin partai sayap kanan Israel Beiteinu, juga mengkritik aksi anggota parlemen Arab yang meninggalkan ruang sidang saat lagu kebangsaan dikumandangkan.

“Apakah Anda ingin membentuk koalisi dengan mereka?” tulis Liberman di X.

Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu (8/11/2026) telah menugaskan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Herzog menggelar konsultasi dengan para pemimpin partai politik sepekan sebelumnya.

Mayoritas pemimpin partai merekomendasikan nama Eisenkot untuk mendapatkan mandat pembentukan pemerintahan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Jika tidak berhasil, dia dapat meminta tambahan waktu selama 14 hari.

Apabila batas waktu tersebut kembali terlewati, mandat pembentukan pemerintahan akan diberikan kepada anggota parlemen lainnya yang kemungkinan besar adalah Netanyahu.