Trump Abaikan Peringatan Sebelum Serang Iran, Ini Risikonya
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan tetap memutuskan menyerang Iran pada Februari 2026 meski sejumlah pejabat senior di lingkaran pemerintahannya telah memperingatkan risiko besar dari perang tersebut.
Peringatan itu mencakup potensi krisis energi global, gangguan perdagangan minyak, hingga kemungkinan munculnya kelompok garis keras yang lebih kuat di Iran.
Laporan tersebut diungkap The Wall Street Journal, sebagaimana dikutip Rabu (26/8/2026), berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang mengetahui rangkaian pertemuan sebelum perang dimulai.
Salah satu peringatan datang dari Direktur Intelijen Nasional AS saat itu, Tulsi Gabbard. Ia disebut mengingatkan Trump bahwa pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran dapat menghasilkan penerus yang memiliki sikap lebih keras terhadap Washington.
“Pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran berpotensi memunculkan penerus yang lebih garis keras,” demikian peringatan Gabbard dalam laporan tersebut.
Baca Juga : NATO Siaga, Drone Dekati Rumania di Tengah Eskalasi Perang
Ancaman lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis tersebut menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia, dengan sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas global melintasinya.
Jika akses tersebut terganggu, dampaknya dapat menjalar ke pasar energi internasional dan berpotensi mendorong kenaikan harga minyak serta bahan bakar.
Wakil Presiden AS JD Vance juga dilaporkan mengambil posisi lebih hati-hati. Ia mendorong Trump mengutamakan negosiasi karena kesepakatan diplomatik dinilai memiliki biaya dan risiko yang lebih rendah dibandingkan perang dengan konsekuensi yang sulit dikendalikan.
Berbeda dengan pendekatan diplomatik tersebut, sejumlah pejabat militer senior justru memberikan pilihan serangan kepada Trump.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine disebut menyodorkan opsi operasi militer yang dinilai dapat memberikan hasil menentukan.
Namun, di lingkungan militer juga muncul kekhawatiran mengenai keterbatasan persediaan amunisi serta risiko terhadap pasukan AS yang dinilai telah berada dalam kondisi terbebani.
Trump dilaporkan tidak terlalu terpengaruh oleh peringatan tersebut. Ia meyakini militer AS mampu menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul selama operasi.
Ketika perang dimulai, Trump bahkan disebut menunjukkan kepuasan atas perkembangan awal operasi.
Dalam sebuah acara penggalangan dana di Mar-a-Lago, Trump dilaporkan menunjukkan ekspresi puas setelah memperoleh kabar mengenai tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Namun, situasi kemudian berubah ketika dampak ekonomi perang mulai terasa. Harga bahan bakar melonjak dan perkembangan konflik tidak berjalan sesuai ekspektasi awal pemerintah AS.
Tekanan terhadap Washington juga datang dari negara-negara Arab. Pemimpin Arab Saudi dan Qatar dilaporkan mendesak Gedung Putih mencari jalan keluar melalui diplomasi.
Di dalam negeri AS, tekanan politik turut meningkat. Jajak pendapat internal menunjukkan hampir 80% warga Amerika mendukung kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Tekanan tersebut ikut mendorong Trump mengupayakan gencatan senjata sementara pada Juni.
Baca Juga : Indonesia Masuk Daftar Pembeli, AS Setujui Kontrak F-15
Sejumlah anggota Partai Republik juga mulai mengkhawatirkan dampak politik perang berkepanjangan terhadap posisi partai menjelang pemilihan paruh waktu pada November.
Di tengah tekanan tersebut, jalur diplomasi juga belum menghasilkan penyelesaian permanen.
Periode negosiasi nuklir selama 60 hari berakhir pada 17 Agustus tanpa menghasilkan kesepakatan final antara Washington dan Teheran.
Setelah proses diplomasi kembali menemui jalan buntu, pemerintahan AS dilaporkan menghidupkan kembali Operation Economic Outcast.
Operasi tersebut merupakan kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran yang mencakup sanksi berkelanjutan serta upaya blokade laut untuk melemahkan pemerintahan Teheran.
