Agustus 27, 2026

Trump Kirim Kesepakatan Nuklir Saudi ke Kongres AS

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres pada Senin (24/8/2026).

Perjanjian yang dikenal sebagai 123 Agreement tersebut membuka peluang bagi Riyadh untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium di wilayahnya.

Mengutip CNN International, kesepakatan itu akan mulai berlaku dalam waktu 90 hari setelah diserahkan ke Kongres, kecuali DPR dan Senat AS menyetujui resolusi penolakan berdasarkan Undang-Undang Energi Atom.

Namun, proses tersebut masih menghadapi hambatan politik. Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi tidak akan dilanjutkan apabila Riyadh belum bergabung dalam Abraham Accords, yaitu inisiatif normalisasi hubungan antara sejumlah negara Arab dan Israel.

Seorang pejabat pemerintahan Trump menegaskan bahwa posisi tersebut masih tetap berlaku.

“Posisi Trump tidak berubah … perjanjian itu hanya akan berlanjut jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” katanya.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pembahasan kerja sama nuklir dan negosiasi Abraham Accords akan berjalan secara bersamaan.

Menurut Wright, kesepakatan tersebut memang memberikan jalur bagi Arab Saudi untuk melakukan pengayaan uranium. Namun, pelaksanaannya membutuhkan proses panjang dan harus memenuhi pertimbangan komersial serta keamanan nasional kedua negara.

Kesepakatan Nuklir Saudi Jadi Sorotan soal Pengawasan

Dalam perjanjian tersebut, Arab Saudi berpotensi memproduksi bahan bakar nuklir sendiri untuk kebutuhan reaktor sipil melalui mekanisme studi bersama dengan AS.

Namun, langkah tersebut menimbulkan perhatian karena Riyadh disebut tidak diwajibkan langsung menerapkan Protokol Tambahan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Protokol tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada pengawas nuklir PBB untuk melakukan inspeksi terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas nuklir.

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan pihaknya tetap akan meninjau mekanisme perlindungan dalam kesepakatan tersebut.

“Idenya adalah kita akan memiliki sejumlah langkah tambahan … menambahkan lapisan verifikasi yang sangat ketat,” ujar Grossi.

Selain isu pengawasan, isi kesepakatan juga menuai kritik karena dokumen yang dikirim ke Kongres diklasifikasikan.

Sejumlah pakar menilai langkah tersebut tidak biasa karena dalam kerja sama nuklir sipil AS, biasanya hanya bagian tertentu yang dirahasiakan.

Scott Roecker dari Nuclear Threat Initiative mengatakan pemerintahan Trump masih memiliki kemungkinan untuk menahan proses penyelesaian perjanjian tersebut setelah masa peninjauan Kongres.

“Kami memasuki wilayah yang belum dipetakan dengan Perjanjian Saudi 123,” kata Roecker.

Menurutnya, proses tersebut masih dapat tertunda apabila Arab Saudi belum menyetujui langkah normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.

Kesepakatan nuklir sipil ini menjadi bagian dari hubungan strategis AS dan Arab Saudi yang mencakup sektor energi, keamanan, serta diplomasi kawasan Timur Tengah.