Juli 22, 2026

Mamdani Tolak Kenaikan Gaji Rp840 Juta, Ini Alasannya

Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, memutuskan untuk tidak menerima kenaikan gaji sebesar 18 persen yang baru saja disahkan Dewan Kota New York. Keputusan tersebut diambil di tengah komitmennya untuk menekan pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak perlu.

Mengutip People, Mamdani menyampaikan langsung sikapnya dalam konferensi pers pada Kamis (16/7/2026).

“Saya tidak akan menerima kenaikan gaji,” ujar Mamdani, sebagaimana dilansir People.

“Saya belum pernah mengetuk pintu warga mana pun di New York City dan mendengar mereka mengeluhkan bahwa gaji wali kota terlalu kecil,” lanjutnya.

Dewan Kota Setujui Kenaikan Gaji Pejabat

Sebelumnya, Dewan Kota New York mengesahkan aturan kenaikan gaji bagi anggota dewan, wali kota, dan sejumlah pejabat tinggi melalui pemungutan suara dengan hasil 42 suara mendukung dan enam menolak. Ketua Dewan Kota dari Partai Demokrat, Julie Menin, memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Berdasarkan aturan baru itu, gaji tahunan anggota dewan naik dari US$164.500 (sekitar Rp2,9 miliar) menjadi US$175.500 (sekitar Rp3,1 miliar).

Sementara itu, gaji wali kota meningkat dari US$258.750 (sekitar Rp4,6 miliar) menjadi US$305.800 (sekitar Rp5,4 miliar) per tahun. Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar US$47.000 atau setara Rp840 juta setiap tahun.

Menurut data Business Insider, penghasilan Mamdani saat ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan gaji seluruh gubernur di 50 negara bagian Amerika Serikat.

Pilih Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

Selama ini, penyesuaian gaji pejabat publik di New York memang jarang dilakukan karena kerap memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Namun, Dewan Kota menilai kenaikan tersebut layak diberikan mengingat terakhir kali penyesuaian gaji dilakukan pada 2016, sementara biaya hidup di New York telah meningkat lebih dari 30 persen sejak saat itu.

Meski memimpin kota dengan jumlah penduduk yang melebihi populasi 39 negara bagian di Amerika Serikat, Mamdani menilai tambahan pendapatan bagi dirinya tidak akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa anggaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada program-program yang berdampak nyata bagi warga dibandingkan meningkatkan penghasilan pejabat.

Pada hari yang sama ketika mengumumkan penolakan kenaikan gaji, Mamdani juga meluncurkan sejumlah usulan kebijakan baru di sektor perumahan.

Paket kebijakan tersebut mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap pemilik properti yang melakukan pelanggaran serta penguatan perlindungan hak-hak penyewa, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih terjangkau.