Trump Sulit Bertemu Kim Jong Un Usai Republik Kalah di AS 

Rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dalam kunjungannya ke Asia pada November 2026 dinilai semakin sulit terwujud. Sejumlah analis menilai kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela AS pada 3 November 2026 telah melemahkan posisi politik Trump. Kondisi tersebut juga dinilai mengurangi alasan bagi Pyongyang untuk kembali membuka dialog dengan Washington.

Sebelumnya, Trump sempat menyampaikan kemungkinan bertemu Kim pada bulan ini dan menyebut rencana tersebut menarik. Namun, sikapnya mulai berubah pada Oktober lalu ketika ia mengungkapkan keraguan mengenai pertemuan tersebut.

“Saya tidak tahu. Saya tidak yakin ada pihak yang meminta pertemuan,” katanya, meski menambahkan bahwa hubungannya dengan Kim Jong Un sangat baik.

Sikap enggan juga ditunjukkan Korea Utara. Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Pyongyang, pada Rabu menyatakan negaranya tidak memiliki alasan untuk berunding dengan pihak yang dianggap tidak dapat dipercaya dan bersikap bermusuhan.

Baca Juga : Trump Apresiasi Kemenangan Demokrat Usai Republik Kalah

“Pilihan untuk mencapai perdamaian tentu mencakup dialog, namun bagi kami, hal itu tidak serta-merta disamakan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah FBI menuding Korea Utara mencuri aset senilai 6 miliar dollar AS dari bursa mata uang kripto Binance. Kim Yo Jong sebelumnya menyebut tuduhan itu sebagai bentuk provokasi politik yang serius.

Profesor Institut Studi Timur Jauh Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, menilai pernyataan terbaru Kim Yo Jong mencerminkan sikap Pyongyang yang semakin tegas terhadap Washington.

“Pernyataan terbaru ini menggunakan isu (serangan siber) tersebut sebagai kesempatan untuk mengecam seluruh kebijakan tekanan AS terhadap Korea Utara,” kata Lim kepada AFP.

Posisi Politik Trump Melemah

Trump dan Kim Jong Un pernah beberapa kali menggelar pertemuan ketika Trump masih menjabat pada periode pertama. Namun, pertemuan tingkat tinggi di Hanoi, Vietnam, pada 2019 tidak menghasilkan kesepakatan. Kim bahkan harus menjalani perjalanan kereta selama sekitar 60 jam untuk kembali ke Korea Utara tanpa membawa hasil dari perundingan tersebut.

Lim mengatakan kondisi saat ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Trump beberapa kali menyampaikan keinginan untuk bertemu, tetapi Korea Utara justru memperlihatkan sikap yang semakin tertutup.

“Bagi Kim Jong Un, mempertahankan status quo adalah pilihan terbaik saat ini,” ujarnya.

Situasi politik di Washington turut berubah setelah Partai Demokrat berhasil mengambil alih kendali Kongres melalui pemilu sela. Dengan demikian, Trump harus menghadapi pemerintahan terbelah selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Mantan rektor University of North Korean Studies, Yang Moo-jin, memperkirakan Trump masih akan berusaha membuka jalur diplomasi langsung dengan Kim. Meski demikian, melemahnya posisi politik Trump kemungkinan menjadi salah satu pertimbangan bagi Pyongyang.

Direktur Parley Policy Institute Michael Bosack juga menilai Korea Utara meragukan kemampuan Trump untuk menawarkan kesepakatan yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

“Rezim Kim menginginkan perubahan yang substansial dan tahan lama dalam kebijakan AS terhadap Korea Utara. Saat ini, tidak ada satu pun tawaran Trump yang disertai jaminan bahwa kebijakan tersebut akan tetap berlaku setelah Januari 2029,” katanya.

Selain itu, hubungan Korea Utara yang semakin erat dengan Rusia dan China dinilai turut memperkuat posisi Kim Jong Un dalam menghadapi Washington.

Perekonomian Korea Utara bahkan diperkirakan mencatat pertumbuhan lebih dari tiga persen selama tiga tahun berturut-turut hingga 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh semakin kuatnya kerja sama ekonomi dengan Rusia.

Program Nuklir Masih Jadi Penghalang

Jika pertemuan Trump dan Kim Jong Un benar-benar terlaksana, persoalan program nuklir Korea Utara diperkirakan tetap menjadi tantangan utama. Pyongyang berulang kali menegaskan tidak lagi bersedia membahas upaya denuklirisasi.

Baca Juga : Iran Ejek Kekalahan Trump di Pemilu Sela AS 2026

Pada September lalu, Kim Yo Jong menyatakan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar.

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengusulkan pendekatan secara bertahap untuk menangani persoalan tersebut. Usulan itu mencakup pembekuan program nuklir Korea Utara sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.

Namun, kemenangan Demokrat dalam pemilu sela AS berpotensi mempersulit upaya tersebut. Partai Demokrat masih mendorong denuklirisasi Korea Utara, sementara Kongres memiliki kewenangan dalam proses pelonggaran sanksi terhadap negara itu.

Lim memperkirakan meningkatnya ketidakpercayaan Pyongyang terhadap Washington justru dapat mendorong Korea Utara semakin bertekad mengembangkan persenjataan nuklir secara mandiri.

Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara juga dilaporkan telah menguji sejumlah jenis persenjataan. Pengujian tersebut mencakup hulu ledak bom klaster, drone serang, sistem torpedo berpemandu presisi, hingga rudal hipersonik jarak menengah.

“Pengembangan, pengujian, dan pelatihan senjata baru akan menjadi kegiatan yang rutin dan biasa dilakukan,” kata Lim.