November 5, 2026

Demokrat Kuasai DPR dan Senat AS, Trump Terancam Diselidiki

Partai Demokrat berhasil merebut kendali dua lembaga legislatif Amerika Serikat (AS), yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat, dalam pemilihan sela (midterm elections) yang berlangsung Selasa (3/11/2026). Kepastian kemenangan tersebut berdasarkan analisis NPR terhadap hasil penghitungan dan penetapan pemenang pemilu (race calls) yang dirilis Associated Press (AP).

Hasil ini menandai kembalinya kendali Kongres ke tangan Demokrat setelah terakhir kali mereka menguasainya pada 2023. Situasi tersebut juga membuat pemerintahan AS memasuki periode pemerintahan terbelah (divided government), sebab Presiden Donald Trump harus menjalankan pemerintahan di tengah dominasi partai oposisi di Kongres.

Kondisi ini diperkirakan meningkatkan pengawasan legislatif terhadap pemerintahan Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya. Keberhasilan Demokrat merebut mayoritas juga didorong kampanye yang mengangkat persoalan tingginya biaya hidup serta dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Di Senat, Demokrat berhasil merebut tujuh kursi yang sebelumnya ditempati Partai Republik. Kursi tersebut berasal dari North Carolina, South Carolina, Ohio, Texas, Kansas, Iowa, dan Maine.

Demokrat juga mampu mempertahankan kursi Senat di Georgia, salah satu negara bagian yang selama ini menjadi arena persaingan ketat antara kedua partai.

Sementara itu, di DPR, Demokrat merebut sejumlah distrik strategis, termasuk sedikitnya tiga distrik di Florida. Sebelumnya, badan legislatif negara bagian yang dikuasai Republik telah mengubah peta distrik tersebut untuk mempersempit peluang kandidat Demokrat.

Di Pennsylvania, Demokrat juga berhasil mengalahkan empat anggota DPR petahana dari Partai Republik di wilayah-wilayah dengan persaingan ketat.

Anggota DPR dari New York sekaligus politikus Demokrat Hakeem Jeffries, yang diproyeksikan menjadi Ketua DPR berikutnya, mengatakan hasil pemilu memperlihatkan keinginan masyarakat AS terhadap perubahan politik.

“Rakyat Amerika telah berbicara dan memperjelas bahwa mereka sudah muak dengan ekstremisme, muak dengan korupsi,” kata Jeffries.

“Mereka menginginkan Kongres yang akan bekerja untuk rakyat Amerika, dan itulah yang akan dilakukan Demokrat di DPR segera setelah kami mulai menjabat pada Januari,” lanjutnya.

Demokrat Berhasil Membalikkan Keunggulan Republik

Perolehan mayoritas Demokrat di Senat menjadi salah satu hasil yang mengejutkan dalam pemilu sela kali ini. Padahal, pada awal tahun, Partai Republik masih unggul dengan komposisi 53 berbanding 47 kursi. Saat itu, peluang mereka kehilangan mayoritas di Senat belum banyak diperkirakan.

Namun, persoalan biaya hidup yang menjadi perhatian masyarakat membuat sejumlah kandidat Republik harus mempertahankan kursi di negara bagian yang sebelumnya dimenangkan Trump dengan selisih suara dua digit pada pemilu 2024.

Kondisi serupa terjadi di DPR. Demokrat berhasil memenangkan sejumlah distrik yang sebelumnya dianggap sebagai basis aman Partai Republik.

Salah satunya adalah distrik di sekitar Lexington, Kentucky. Dalam pemilu 2024, wilayah tersebut dimenangkan Trump dengan perolehan 57 persen suara. Namun, pada pemilu sela kali ini, kandidat Demokrat berhasil merebut kemenangan di wilayah tersebut.

Politikus Demokrat Shomari Figures dari Alabama juga berhasil mempertahankan kursinya di Kongres. Distriknya yang berada di kawasan Black Belt sebelumnya mengalami perubahan peta wilayah yang dinilai lebih menguntungkan Republik. Perubahan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang Hak Pilih.

Menjelang hari pemungutan suara, Trump bahkan turun langsung untuk mengampanyekan kandidat Partai Republik. Ia meminta para pemilih memberikan dukungan kepada kandidat partainya seolah-olah dirinya sendiri ikut bertarung dalam pemilu sela.

Meski demikian, langkah kampanye tersebut tidak berhasil mempertahankan dominasi Republik di Kongres. Pada periode yang sama, tingkat kepuasan publik terhadap Trump tercatat berada di bawah 40 persen, mendekati angka terendah sepanjang masa kepresidenannya.

Kekalahan Republik Jadi Pukulan bagi John Thune

Hasil pemilu sela juga menjadi pukulan bagi Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik. Melalui unggahan di platform X pada Rabu (4/11/2026) pagi, Thune tetap menyoroti sejumlah pencapaian partainya selama memegang kendali Senat.

Ia menyebut Republik telah berkontribusi dalam meningkatkan keamanan, mendorong kenaikan pendapatan masyarakat, serta menciptakan peluang bagi keluarga dan pelaku usaha di AS.

“Saya bangga dengan tim kami dan semua yang telah kami lakukan untuk rakyat Amerika,” tulis Thune.

Sebaliknya, kemenangan Demokrat memperkuat posisi Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dari New York. Sebelumnya, Schumer sempat mendapat kritik dari sejumlah kelompok progresif di internal partainya karena dianggap kurang keras dalam merespons kebijakan Trump pada awal masa jabatan keduanya.

Dalam pidatonya di Senat pada Oktober lalu, Schumer menegaskan bahwa Demokrat akan mengambil sikap berlawanan terhadap sejumlah agenda Trump dan Partai Republik.

“Kami siap langsung bekerja untuk menurunkan biaya hidup, mengendalikan kekacauan, dan menghentikan korupsi,” kata Schumer.

Trump Berpotensi Hadapi Investigasi Kongres

Penguasaan Demokrat atas DPR dan Senat membuka peluang peningkatan penyelidikan terhadap pemerintahan Trump. Setelah anggota Kongres yang baru dilantik pada Januari 2027, sejumlah kebijakan dan aktivitas pemerintah berpotensi menjadi objek pengawasan legislatif.

Anggota DPR dari California Robert Garcia, yang diperkirakan akan memimpin Komite Pengawasan DPR, bahkan memberikan sinyal mengenai kemungkinan langkah penyelidikan melalui unggahan di platform X.

Ia menuliskan frasa “LAWYER UP” yang berarti bersiap menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan pengacara.

Demokrat sebelumnya telah mengindikasikan beberapa bidang yang akan menjadi perhatian dalam penyelidikan. Di antaranya adalah independensi lembaga pemerintah, seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta kepentingan bisnis Trump dan keluarganya.

Meski menguasai kedua kamar Kongres, Demokrat tidak serta-merta dapat menjalankan seluruh agenda politiknya. Trump masih memiliki kewenangan untuk menggunakan hak veto guna menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui Kongres.

Dalam wawancara dengan podcast “Pod Force One” yang dipublikasikan pada Senin (2/11/2026), Trump menyatakan siap menggunakan kewenangan tersebut apabila Demokrat mengambil alih Kongres.

“Saya akan menjadi Tuan Veto,” kata Trump.

NPR menilai situasi ini dapat membuat agenda Demokrat untuk menekan biaya hidup lebih banyak dimanfaatkan sebagai materi kampanye menuju pemilu 2028. Pasalnya, perbedaan kepentingan antara Gedung Putih dan Kongres berpotensi menghambat realisasi sejumlah kebijakan.

Demokrat juga tetap membutuhkan dukungan Partai Republik untuk mengesahkan berbagai rancangan undang-undang penting. Salah satunya adalah 12 rancangan anggaran tahunan yang diperlukan untuk membiayai operasional pemerintahan federal.

Di sisi lain, kendali Demokrat atas Senat dapat memperlambat proses pengesahan hakim-hakim yang dicalonkan Trump. Para calon anggota kabinet yang diajukan Presiden AS tersebut juga membutuhkan dukungan dari sejumlah senator Demokrat agar dapat memperoleh persetujuan dan menduduki jabatan secara permanen.