Elon Musk Guyur Partai Republik Rp 9 Triliun, tetapi Kalah Pemilu Sela AS
Miliarder teknologi Elon Musk melontarkan candaan setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026, meski dirinya telah menyumbangkan hampir 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 9 triliun untuk mendukung partai tersebut.
Melalui media sosial X pada Rabu (4/11/2026), Musk menyindir upayanya memengaruhi hasil pemilu dengan teknologi luar angkasa yang disebutnya tidak berhasil.
“Sepertinya laser luar angkasa yang mengganggu pemilu saya tidak berfungsi kali ini,” tulis Musk di X, disertai emoji mengangkat bahu.
Dalam pemilu yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026), Partai Demokrat berhasil merebut kendali Kongres AS dengan memenangkan mayoritas kursi di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Presiden Donald Trump dan agenda politik Partai Republik.
Menurut pelacak pendanaan kampanye OpenSecrets, Musk menyumbangkan hampir 500 juta dollar AS untuk berbagai kegiatan politik Partai Republik.
Jumlah itu menjadikannya penyumbang individu terbesar dalam satu siklus pemilu federal sejak pembatasan belanja politik dilonggarkan pada 2010.
Sebagian besar dana disalurkan melalui America PAC, komite aksi politik yang cenderung mendukung Partai Republik, serta super PAC Republican Senate Leadership Fund (SLF).
Baca Juga: Eks Komisioner Kompolnas Duga Penyadapan Prabowo Bermotif Politik
Sumbangan Musk Rp 2,8 Triliun Tak Selamatkan Kandidat Republik di Texas
Salah satu penerima dana Musk adalah Ken Paxton, kandidat Partai Republik dalam pemilihan Senat di Texas.
Pada September 2026, SLF menggunakan 158 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,8 triliun dari sumbangan Musk untuk mendukung kampanye Paxton.
Namun, Paxton justru dikalahkan kandidat Partai Demokrat James Talarico.
Kemenangan Talarico sekaligus menjadikannya kandidat Demokrat pertama yang memenangkan jabatan tingkat negara bagian di Texas sejak 1994.
Pemilihan Senat Texas menjadi kontestasi dengan pengeluaran terbesar dalam pemilu tersebut.
Talarico menghadapi belanja politik lebih dari 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,6 triliun dari kelompok-kelompok eksternal yang menentangnya.
Dalam pidato kemenangan di Austin, Talarico menyinggung kekuatan finansial dan politik yang dihadapinya selama kampanye, termasuk Musk.
“Dalam pemilihan ini, kami menghadapi para Goliath. Orang terkaya di dunia, orang paling berkuasa di dunia, dan seluruh kelompok elite di Washington DC,” kata Talarico.
Ia juga mengkritik para miliarder yang dinilainya menguasai algoritma media sosial, jaringan berita kabel, serta para politisi yang tampil di layar.
Menurut Talarico, kekuatan tersebut digunakan untuk membuat masyarakat saling bermusuhan.
Demokrat Menang di Texas, Musk Singgung Pusat Data Luar Angkasa
Kekalahan Partai Republik di Texas tidak hanya terjadi dalam pemilihan Senat.
Kandidat Demokrat Gina Hinojosa juga berhasil mengalahkan petahana Gubernur Texas Greg Abbott.
Dalam pernyataan setelah kemenangannya, Hinojosa mempertanyakan apakah Texas benar-benar menjadi milik rakyat atau justru dikuasai para miliarder dan korporasi.
Ia turut menyoroti kekhawatiran mengenai pihak-pihak kaya yang berupaya membongkar sistem pendidikan dan perusahaan yang ingin menguasai lahan di negara bagian tersebut.
Talarico dan Hinojosa sama-sama mengusung kampanye untuk memperketat regulasi pusat data kecerdasan buatan (AI).
Pembangunan pusat data yang semakin meluas di Texas menjadi salah satu isu utama karena warga mengkhawatirkan kenaikan tagihan listrik, penggunaan air, serta tekanan terhadap jaringan listrik.
Baca Juga: Trump Ucapkan Selamat ke Demokrat Usai Republik Kalah Midterm
Isu tersebut berkaitan dengan sejumlah perusahaan milik Musk, yakni Tesla, SpaceX, dan X, yang telah memindahkan kantor pusatnya ke Texas.
Menanggapi hasil pemilu, Musk kembali melontarkan candaan melalui X.
“Pusat data di luar angkasa terlihat cukup menarik saat ini,” tulisnya.
Besarnya sumbangan Musk juga mencerminkan meningkatnya peran miliarder dalam pendanaan politik AS.
Pada 2010, Mahkamah Agung AS memutuskan pemerintah tidak dapat membatasi pengeluaran politik perusahaan, serikat pekerja, dan kelompok lain selama dana tersebut digunakan secara independen dari kandidat.
Putusan pengadilan tingkat lebih rendah kemudian memungkinkan organisasi-organisasi tersebut menghimpun dana tanpa batas dari para donatur.
Melalui mekanisme itu, donatur besar dapat menggelontorkan dana dalam jumlah sangat besar untuk memengaruhi pemilu.
Mereka juga dapat menyembunyikan identitas dengan menyalurkan sumbangan melalui organisasi perantara.
