Ibrahim Traore, Pemimpin Burkina Faso yang Menantang Barat

Kapten Ibrahim Traore menjadi salah satu pemimpin Afrika yang paling dikenal dalam beberapa tahun terakhir.

Perwira militer berusia 38 tahun itu merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2022. Sejak saat itu, Traore dipuji pendukungnya sebagai simbol kedaulatan dan perlawanan terhadap pengaruh asing.

Namun, kepemimpinannya juga menghadapi berbagai kritik. Pemerintahannya ditandai dengan pembatasan aktivitas politik dan kondisi keamanan yang masih belum stabil.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana agenda pembaruan nasional Traore dapat menghasilkan perubahan jangka panjang.

Burkina Faso sendiri telah menjadi salah satu pusat krisis keamanan di kawasan Sahel selama hampir satu dekade. Kelompok bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) masih aktif di berbagai wilayah negara tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Ibrahim Traore dan apa saja kebijakan yang dijalankannya?

1. Ajak Rakyatnya Lupakan Demokrasi

Pada April 2026, Traore meminta rakyat Burkina Faso untuk “melupakan demokrasi”.

Ia beralasan, negaranya saat ini berada dalam fase revolusioner. Menurut dia, Burkina Faso belum berada dalam fase demokratis.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah memperpanjang masa transisi yang dipimpin militer. Pemerintah juga membubarkan sejumlah partai politik.

Langkah itu menunjukkan bahwa kembalinya pemerintahan sipil melalui pemilu belum menjadi prioritas utama Traore.

Kondisi tersebut menjadi kontras dengan popularitasnya di tingkat internasional. Di dalam negeri, pemerintahannya justru menghadapi kritik terkait pembatasan politik.

2. Melawan Intervensi Asing

Popularitas Traore tidak hanya berkembang di Burkina Faso. Namanya juga mendapat perhatian di sejumlah negara Afrika.

Ia memanfaatkan kekecewaan terhadap intervensi militer asing dan ketergantungan ekonomi. Traore juga mengkritik elite politik yang dinilai jauh dari masyarakat.

Sejak merebut kekuasaan pada September 2022, Traore mengusir pasukan Perancis dari Burkina Faso. Ia juga memperkuat hubungan keamanan dengan Rusia.

Selain itu, pemerintah mendorong industri dan pertanian lokal. Kemandirian ekonomi kemudian ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional.

Pemerintahan Traore juga bergabung dengan negara-negara Sahel lain yang dipimpin militer. Negara-negara tersebut mulai menjauh dari kerja sama keamanan tradisional dengan negara-negara Barat.

Pidato Traore kerap mengangkat sosok Thomas Sankara. Mantan pemimpin Burkina Faso itu dikenal sebagai simbol anti-imperialisme dan kemandirian Afrika.

Para pendukung Traore menilai kebijakannya telah mengembalikan kebanggaan nasional. Mereka juga melihat Traore sebagai pemimpin yang berani mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing.

“Apa yang terjadi di Burkina Faso adalah pemisahan nyata antara legitimasi dan kinerja,” kata Kabir Adamu, seorang analis keamanan dan pendiri Beacon Consulting Limited di Nigeria, kepada Al Jazeera.

“Traore telah merestrukturisasi arsitektur keamanan di sekitar kedaulatan daripada efektivitas.”

Baca Juga: Pembocor Stok Rudal AS Diancam Dipenjarakan Trump

Adamu menyebut sejumlah kebijakan Traore mendapat respons positif dari masyarakat.

Salah satunya adalah pembentukan Relawan untuk Pertahanan Tanah Air. Traore juga menarik Burkina Faso dari Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).

Hubungan keamanan dengan Rusia juga diperkuat. Kebijakan tersebut dinilai menarik bagi warga yang kecewa terhadap operasi militer yang didukung negara-negara asing.

Seorang diplomat Burkina Faso yang berbasis di Ghana juga menilai popularitas Traore berkaitan dengan keinginan masyarakat terhadap pemimpin yang tidak terlalu dipengaruhi kekuatan asing.

“Saya telah mengikuti pidato para pemimpin Barat selama beberapa dekade,” kata diplomat itu kepada Al Jazeera.

“Traore adalah pemimpin pertama dalam beberapa tahun yang tampaknya tidak membaca dari naskah mereka.”

Menurut diplomat tersebut, sebagian pendukung Traore bahkan melihat kritik negara-negara Barat sebagai bukti bahwa Burkina Faso mulai mengambil jalannya sendiri.

3. Mengurangi Ketergantungan Asing

Traore berupaya menerjemahkan agenda kedaulatan ke dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah memprioritaskan produksi lokal dan kontrol negara terhadap sektor strategis. Pengurangan ketergantungan terhadap mitra asing juga menjadi fokus.

Pejabat pemerintah mengatakan investasi di sektor pertanian terus ditingkatkan. Fokusnya antara lain pada komoditas pangan seperti beras dan jagung.

Pemerintah juga mendorong industri manufaktur dan pengolahan lokal. Sejumlah proyek infrastruktur turut dikembangkan.

Para pendukung Traore menilai kebijakan tersebut dapat menjadi dasar bagi kemandirian ekonomi.

Mereka berharap sumber daya nasional dapat lebih banyak digunakan untuk pembangunan di dalam negeri.

Pemerintah juga memperluas program Relawan untuk Pertahanan Tanah Air. Pasukan sipil tersebut dibentuk untuk membantu militer menjaga keamanan di wilayah yang sulit dikendalikan negara.

4. Fokus ke Keamanan

Keamanan menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Traore.

Ia merebut kekuasaan dengan janji membalikkan kondisi keamanan Burkina Faso. Negara tersebut telah lama menghadapi serangan kelompok bersenjata.

Kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) menyebar di kawasan Sahel. Situasi tersebut semakin memburuk setelah ketidakstabilan di negara tetangga, Mali.

Sejak 2022, militer Burkina Faso meningkatkan operasi di berbagai wilayah. Pemerintah juga beberapa kali mengumumkan keberhasilan merebut kembali kota dan posisi strategis.

Pejabat pemerintah mengklaim kondisi keamanan membaik di sejumlah daerah. Mereka juga menyebut sejumlah wilayah berhasil direbut dari kelompok bersenjata.

“Kepresidenan Traore pada akhirnya dinilai berdasarkan apakah keamanan telah membaik,” kata Mustapha Bature Sallama kepada Al Jazeera.

Sallama merupakan penyelidik swasta dan spesialis keamanan serta intelijen dari Ghana. Ia berbasis di sekitar perbatasan Ghana-Burkina Faso.

Menurut Sallama, Burkina Faso masih menghadapi ancaman serius dari kelompok bersenjata.

Ancaman tersebut antara lain berasal dari Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliasi al-Qaeda di Sahel, serta Provinsi Afrika Barat ISIL (ISWAP).

Jutaan orang masih membutuhkan bantuan kemanusiaan. Lebih dari dua juta orang juga dilaporkan mengungsi.

Sallama menyebut verifikasi independen terhadap klaim keamanan pemerintah masih terbatas. Burkina Faso dan Ghana tetap melakukan kerja sama intelijen untuk memantau ancaman lintas batas.

Meski pemerintah mengklaim adanya kemajuan, kekerasan masih berlangsung di sejumlah wilayah Burkina Faso.

Warga sipil masih menjadi korban serangan. Organisasi kemanusiaan juga melaporkan jutaan orang membutuhkan bantuan.

Akses ke sejumlah daerah terdampak pun masih terbatas. Verifikasi independen terhadap klaim militer semakin sulit dilakukan.

Kondisi itu terjadi karena akses bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi kemanusiaan semakin menyempit.

Baca Juga: Serangan Ditunda, Trump Pilih Diplomasi dengan Iran

5. Memperkuat Militer

Pemerintahan Traore kini bergerak dari sekadar transisi militer menuju konsolidasi kekuasaan.

Pada Januari, pemerintah membubarkan partai-partai politik dan menangguhkan aktivitas politik. Pemerintah beralasan partai politik dapat memicu perpecahan di tengah krisis nasional.

Kebijakan tersebut dilakukan setelah masa transisi militer diperpanjang. Akibatnya, kembalinya politik elektoral kembali tertunda.

Penguatan kendali pemerintah juga meluas ke sektor lain.

Pada bulan lalu, Traore menyatakan “pertempuran telah dimulai” terhadap ulama Muslim yang dituduh mempromosikan ekstremisme agama.

Pernyataan itu muncul setelah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang baru. Sejumlah ulama Sunni terkemuka juga ditangkap.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena sejumlah pemimpin Muslim sebelumnya dianggap sebagai bagian dari basis pendukung Traore.

Para pengkritik menilai kebijakan tersebut dapat mengancam kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.

Sementara itu, pemerintah berpendapat kebijakan luar biasa diperlukan dalam kondisi darurat keamanan nasional.

Kelompok hak asasi manusia juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka menyoroti pembatasan terhadap partai politik, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil.