Irak Tetapkan Hari Kedaulatan Usai Pasukan AS Pergi 

Irak akan menetapkan empat hari sebagai “Hari Kedaulatan” untuk menandai berakhirnya kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di negara tersebut. Penarikan pasukan ini menjadi momen simbolis bagi Irak setelah lebih dari dua dekade berada di tengah intervensi militer asing.

Batas waktu penarikan yang jatuh pada Rabu menandai keluarnya beberapa ratus personel militer AS terakhir dari Irak. Selama ini, mereka menjalankan tugas sebagai penasihat dalam operasi koalisi internasional untuk memerangi Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL/ISIS), yang dimulai pada 2015.

Mengutip Al Jazeera, Rabu (30/9/2026), rencana penarikan pasukan AS sebenarnya telah disusun sebelum Perdana Menteri Ali al-Zaidi menjabat. Berakhirnya misi tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintahannya untuk memperkuat kembali kewenangan negara Irak.

Baca Juga : Iran Jadi Pembahasan Pertemuan Netanyahu dengan Presiden UEA

Salah satu agenda tersebut adalah mempercepat upaya melucuti kelompok-kelompok milisi di dalam negeri paling lambat Juni 2027. Kebijakan ini mencakup sejumlah kelompok bersenjata kuat yang memiliki hubungan dengan Iran dan telah melancarkan berbagai serangan di kawasan selama perang AS-Israel dengan Iran.

Pemerintah Irak Ingin Kewenangan Negara Diperkuat

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pekan lalu, al-Zaidi mengatakan pemerintah Irak tengah berupaya memastikan negara menjadi pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan persoalan perang dan perdamaian.

“Pemerintah berupaya memastikan bahwa negara menjadi pengambil keputusan utama dalam masalah perdamaian dan perang, dan bahwa senjata serta alat-alat kekuasaan tetap berada di tangan lembaga-lembaga konstitusional,” kata al-Zaidi.

Ia mengatakan berakhirnya misi koalisi internasional akan membawa hubungan Irak dengan para mitra strategis memasuki tahap baru.

“Dengan berakhirnya misi koalisi internasional di Irak, kami sedang membawa hubungan kami dengan mitra strategis ke fase baru, bergerak dari kerja sama militer menuju kerja sama ekonomi dan pembangunan demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Mantan Duta Besar AS untuk Irak dan Kuwait, Douglas Silliman, menilai penarikan pasukan AS kemungkinan menjadi bagian dari strategi al-Zaidi untuk “melemahkan secara politik” kelompok-kelompok milisi berpengaruh, termasuk kelompok yang memiliki hubungan dengan Iran.

Menurut Silliman, kelompok-kelompok tersebut selama ini menggunakan keberadaan militer AS dan aktor asing lainnya, termasuk Turki, sebagai salah satu alasan untuk mempertahankan persenjataan serta struktur komando. Bahkan, beberapa milisi telah menyatakan tidak akan menyerahkan senjata mereka.

“Perdana menteri jelas sedang berupaya membangun alasan politik kepada rakyat Irak bahwa kelompok-kelompok yang lebih tunduk kepada Iran dan menggunakan senjata tanpa otorisasi pemerintah tidak lagi memiliki alasan politik untuk mempertahankan senjata tersebut,” kata Silliman, yang kini menjabat sebagai presiden Arab Gulf States Institute.

Namun, kebijakan tersebut juga menghadirkan risiko. Penarikan pasukan AS dapat membuka ruang bagi Iran untuk memperluas pengaruhnya di Irak dan berpotensi memicu konfrontasi domestik.

Tekanan dari Washington juga berpeluang meningkat jika kelompok-kelompok yang bermarkas atau beroperasi dari Irak terus menyerang aset-aset AS.

“Ini akan menjadi serangkaian keputusan yang sangat sulit,” kata Silliman. “Baik bagi kelompok-kelompok milisi maupun bagi Perdana Menteri al-Zaidi dan tim pertahanannya.”

Berakhirnya penempatan pasukan AS dalam operasi yang dikenal sebagai “Operation Inherent Resolve” akan menjadi ujian bagi pemerintah Irak dalam menghadapi perubahan lanskap keamanan. Dampaknya bukan hanya menyangkut keamanan domestik, tetapi juga arah hubungan Baghdad dengan Washington dan Teheran.

Irak Hadapi Risiko Keamanan Setelah Pasukan AS Pergi

Dalam beberapa tahun terakhir, situasi Irak relatif stabil setelah ISIL kehilangan wilayah kekuasaannya secara teritorial pada 2017. Stabilitas tersebut bertahan meski Irak berada di tengah kawasan yang masih menghadapi konflik dan ketidakamanan.

Kondisi relatif stabil itu juga berlangsung ketika AS mulai menarik pasukannya pada 2020, saat Donald Trump menjabat sebagai presiden AS. Pada akhir 2025, personel militer AS yang tersisa dipusatkan di sebuah pangkalan udara di Erbil, wilayah semiotonom Kurdi di Irak utara.

Al-Zaidi telah menyiapkan sejumlah langkah pengaman sebagai bagian dari proses yang lebih luas untuk melucuti dan mengintegrasikan kelompok milisi ke dalam pasukan pemerintah Irak. Salah satunya adalah memperpanjang batas waktu untuk menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara, dari semula 30 September 2026 menjadi Juni 2027.

Kepada The New York Times awal bulan ini, al-Zaidi mengatakan AS dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran telah memberikan jaminan tidak akan melakukan serangan selama 90 hari setelah penarikan pasukan AS. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mencegah situasi keamanan memburuk dalam jangka pendek.

Baca Juga : Trump Bantah Klaim Beri Keringan Sanksi untuk Iran

Namun, Renad Mansour, Direktur Iraq Initiative di Chatham House, mengatakan kelompok milisi yang berafiliasi dengan “poros perlawanan” Iran di kawasan masih berada dalam posisi siap berperang.

“Kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan ‘poros perlawanan’ Iran pada akhirnya masih berada dalam ‘mode perang total’, bekerja sama dengan IRGC (Korps Garda Revolusi Islam) di kawasan. Karena itu, mereka akan terus menargetkan AS dan kepentingan-kepentingan AS,” kata Mansour.

Menurut Mansour, meski al-Zaidi berulang kali menjanjikan integrasi dan kerja sama berkelanjutan dengan AS serta negara-negara Barat lainnya, pemerintah Irak kemungkinan masih memiliki kekhawatiran yang tidak seluruhnya disampaikan dalam pernyataan publik.

Keberadaan AS selama ini dipandang sebagian pihak sebagai penyangga terhadap perubahan kebijakan yang lebih luas. Setelah pasukan ditarik, muncul kekhawatiran bahwa Washington tidak lagi menganggap Irak penting atau bahkan melihat negara tersebut sebagai pihak yang harus dijauhi karena terlalu dekat dengan Iran.

“Kekhawatiran pemerintah Irak sekarang adalah bahwa AS mungkin tidak lagi membutuhkan Irak, atau dalam skenario terburuk, memandang Irak sebagai negara yang dikucilkan, terlalu dekat dengan Iran, dan karena itu menjadi target lainnya,” ujarnya.

Mansour mengatakan tekanan terhadap Irak pada akhirnya dapat berbentuk sanksi maupun peningkatan serangan AS dan Israel di wilayah Irak.

Perubahan situasi keamanan regional juga membuat sebagian pejabat Irak tidak sepenuhnya menyambut penarikan pasukan AS dengan antusiasme seperti yang tercermin dalam pernyataan resmi maupun penetapan hari libur nasional.

Mohammad Salih, peneliti senior non-residen di Foreign Policy Research Institute sekaligus pakar Irak, mengatakan pemerintah Irak berhati-hati menghadapi perubahan status quo keamanan, terutama di tengah gejolak kawasan.

Ia menyebut sejumlah ancaman yang masih dihadapi Irak, termasuk sel-sel tidur ISIL, perubahan dinamika lintas perbatasan setelah jatuhnya rezim Assad di Suriah, serta perang AS-Israel dengan Iran.

“Retorika resmi berusaha memberi sinyal bahwa Irak kurang lebih baik-baik saja, bahwa Irak mampu mengurus dirinya sendiri dan menginginkan hubungan komersial serta diplomatik yang lebih kuat dengan AS, dan bahwa tidak ada kebutuhan akan kehadiran militer AS,” kata Salih.

“Namun pada kenyataannya, ada kekhawatiran besar bahwa Irak bisa menjadi medan berikutnya bagi perkembangan besar di kawasan,” lanjutnya kepada Al Jazeera.

Kerja Sama AS-Irak Diprediksi Berubah

Dampak operasional dari berakhirnya misi koalisi pimpinan AS untuk memerangi ISIL masih belum sepenuhnya jelas.

Menurut Salih, setelah penarikan pasukan, hubungan Washington dan Baghdad kemungkinan kembali mengacu pada Strategic Framework and Security Agreement 2008 yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden AS George W. Bush. Kesepakatan tersebut menjanjikan dukungan keamanan AS bagi Irak, meski tidak bersifat mengikat.

Pemerintah Irak maupun Pentagon belum memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk kerja sama keamanan setelah penarikan pasukan, khususnya terkait dukungan intelijen dan logistik yang sebelumnya membantu pasukan Irak merebut kembali wilayah dari ISIL.

Seorang sumber regional yang memahami situasi tersebut mengatakan hubungan AS-Irak kemungkinan akan bergeser dari kehadiran militer secara langsung menuju kerja sama yang lebih institusional dan tidak terlalu terlihat.

Hubungan itu “kemungkinan akan menjadi kurang berpusat pada kehadiran militer yang terlihat dan lebih fokus pada intelijen, pelatihan, dukungan teknis, pembangunan kapasitas, dan kerja sama kelembagaan,” kata sumber tersebut.

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi “ujian apakah hubungan yang dibangun selama periode intervensi militer dapat berkembang menjadi kemitraan yang lebih konvensional antara negara-negara berdaulat”.

Sejumlah pakar juga menilai pasukan keamanan Irak telah mengalami kemajuan dalam menghadapi ISIL. Kemampuan tersebut mencakup militer, kepolisian, pasukan antiterorisme, hingga kelompok milisi yang bertempur sebagai bagian dari Popular Mobilisation Forces.

Kemampuan tersebut berpotensi mengurangi dampak operasional dari keluarnya personel militer AS secara fisik dari Irak.

“Ada kemampuan nyata dan pengalaman nyata di dalam pasukan keamanan Irak. Orang-orang yang saya ajak bicara di militer cukup yakin bahwa mereka dapat menghadapi sebagian besar ancaman terhadap kedaulatan Irak,” kata Silliman.

Meski parlemen Irak telah menyetujui sebagian susunan kabinet pada Mei, sejumlah posisi penting di sektor keamanan masih kosong, termasuk jabatan menteri pertahanan.

Irak juga belum memiliki kemampuan pertahanan udara yang memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi salah satu titik lemah apabila keamanan domestik kembali memburuk.

“Ini adalah salah satu area yang akan menjadi kerentanan karena jelas bahwa milisi pro-Iran bersedia menggunakan drone, roket, dan rudal untuk menyerang target-target Irak di dalam Irak, sementara saat ini militer Irak benar-benar tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri dari serangan tersebut,” kata Silliman.

Pejabat Kurdi menjadi salah satu pihak yang paling vokal mengkritik penarikan pasukan AS. Mereka menyoroti serangkaian serangan Iran dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran terhadap wilayah Kurdi yang memiliki status semiotonom.

Serangan tersebut sepanjang tahun ini berhasil digagalkan dengan bantuan sistem antirudal dan antidrone milik AS.

Sejumlah pakar memperkirakan AS masih mungkin mempertahankan kemampuan pertahanan udara terbatas di Irak untuk melindungi aset diplomatiknya. Namun, militer AS dilaporkan telah menarik sistem pertahanan Patriot dan C-RAM yang sebelumnya ditempatkan di Erbil sebagai bagian dari proses penarikan.

“Ancaman itu nyata, kami rentan, kami sedang diserang,” kata Perdana Menteri Pemerintah Regional Kurdistan Masrour Barzani kepada Financial Times pekan ini.

“Sekarang, ditinggalkan sendirian tanpa, katakanlah, sistem pertahanan yang memadai,” lanjutnya, “itu memalukan.”

Irak Ingin Alihkan Hubungan ke Ekonomi

Penarikan seluruh pasukan AS menjadi salah satu bagian dari proses panjang untuk mengubah hubungan Washington dan Baghdad, dari hubungan yang berorientasi militer menjadi kerja sama ekonomi.

Setelah menginvasi Irak pada 2003 sebagai bagian dari “perang global melawan teror”, AS sebelumnya telah menarik pasukannya dari negara tersebut pada 2011. Namun, Washington kembali mengirim pasukan setelah ISIL berkembang dan menguasai wilayah luas di Irak serta Suriah.

Dalam pidatonya di UNGA, al-Zaidi menjanjikan “kebangkitan” ekonomi Irak. Ia berkomitmen memperkuat industri petrokimia dan membangun jalur baru pengiriman bahan bakar di luar Selat Hormuz.

Gangguan lalu lintas di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel dengan Iran memberikan dampak besar terhadap Irak. Produksi minyak negara tersebut bahkan dilaporkan turun hingga 60 persen pada Maret.

Baca Juga : AS Tarik Pasukan dari Irak, Iran Sebut Kemenangan 

Sementara itu, dalam pertemuan di Gedung Putih pada Juli, Presiden AS Donald Trump menjanjikan akan ada “banyak kesepakatan” dengan Irak. Trump juga menyoroti besarnya cadangan minyak yang dimiliki negara tersebut.

Hamzeh Hadad, peneliti di Middle East Security Program pada Centre for a New American Security, mengatakan belum ada tanda-tanda Washington akan mengubah pendekatannya terhadap Irak secara menyeluruh.

Irak masih menjadi lokasi kedutaan AS terbesar di dunia di Baghdad serta konsulat AS terbesar di Erbil.

Namun, penguatan hubungan ekonomi kedua negara dalam waktu dekat berpotensi menghadapi hambatan.

“Penting untuk dicatat, agar hal ini berhasil, situasi di kawasan perlu membaik,” kata Hadad.

“Konflik di sekitar Irak akan selalu membuat kerja sama ekonomi menjadi lebih sulit. Belum lagi, konflik memberikan alasan bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk terus eksis,” lanjutnya.

Lahib Higel, Wakil Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group, meminta Washington lebih mengutamakan kerja sama dengan Baghdad dan tidak mendorong al-Zaidi untuk menghadapi kelompok-kelompok pro-Iran secara militer.

Ia menilai pemerintah Irak belum tentu mampu memenangkan konfrontasi tersebut.

“Pendekatan yang lebih baik adalah bagi AS untuk mempertahankan kerja sama keamanan bilateral dan mendukung upayanya memperkuat institusi negara dari waktu ke waktu,” kata Higel dalam unggahan di media sosial.

“Washington tidak dapat mendikte hubungan Baghdad dengan Teheran, begitu pula Teheran tidak dapat mendikte hubungan Irak dengan Washington,” ujarnya.

“Yang dibutuhkan Irak adalah ruang untuk menemukan keseimbangannya sendiri,” lanjut Higel.