Indonesia Kecam Israel yang Tolak Peta Jalan Pemulihan Gaza
Indonesia mengecam keras keputusan Israel menolak peta jalan 15 poin untuk pelaksanaan rencana komprehensif pemulihan Jalur Gaza. Pemerintah Indonesia menilai penolakan tersebut berpotensi menggagalkan upaya komunitas internasional untuk memulihkan kehidupan masyarakat Palestina di Gaza.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A Mulachela mengatakan peta jalan tersebut merupakan hasil upaya bersama masyarakat internasional untuk mengakhiri konflik dan memulihkan kondisi Gaza.
Baca Juga: Anggaran Bea Cukai Ditambah Purbaya untuk Berantas Penyelundupan
“Kami menolak setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (13/8/2026), sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Nabyl, rencana pemulihan Gaza yang bersifat komprehensif dan didukung berbagai pihak tersebut dirancang untuk mengakhiri perang sekaligus menciptakan stabilitas bagi Palestina dan negara-negara di kawasan.
Ia menambahkan, rencana tersebut sebelumnya telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025.
“Indonesia mengingatkan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan komitmen implementasi penuh dari peta jalan rencana komprehensif tersebut,” ujar Nabyl.
Penolakan Israel disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (9/8/2026). Netanyahu menolak rencana pemulihan Gaza yang disusun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan Dewan Perdamaian untuk Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video seusai rapat kabinet, sebagaimana dikutip harian Yedioth Ahronoth.
Netanyahu juga menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza selama Hamas belum sepenuhnya dilucuti.
Baca Juga: Sudaryono Bantah MBG Cuma Habiskan Anggaran, Kenapa?
“Pasukan Israel tidak akan melaksanakan penarikan diri hingga Hamas sepenuhnya dilucuti,” tambahnya.
Sementara Israel menolak peta jalan tersebut, kelompok pejuang Palestina Hamas justru menyatakan kesediaannya untuk mematuhi rencana 15 poin yang digagas Trump.
Hamas menyatakan siap terlibat secara bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana tersebut dan menyusun jadwal yang jelas untuk setiap tahap implementasinya.
Menurut Hamas, pelaksanaan peta jalan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi dimulainya rekonstruksi Gaza serta memungkinkan Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) segera menjalankan kewenangannya.
