Agustus 31, 2026

Turki-Saudi-Pakistan Bentuk Pakta Pertahanan Baru

Pejabat tinggi Turki, Arab Saudi, dan Pakistan bertemu di Istanbul pada Senin (31/8/2026) untuk menggelar pertemuan perdana komite pertahanan ketiga negara. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas kesepakatan pertahanan bersama yang diteken pada awal Agustus.

Mengutip CNBC International, Senin (31/8/2026), kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Pertahanan Gabungan Mekkah yang disepakati pada 7 Agustus. Pakta ini mempererat koordinasi pertahanan antara tiga negara mayoritas Muslim Sunni yang selama ini memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat (AS).

Pembentukan kerja sama tersebut berlangsung ketika kawasan Timur Tengah menghadapi ketegangan tinggi akibat perang Iran dan konflik regional yang turut memicu serangan rudal ke sejumlah negara Teluk yang merupakan produsen serta eksportir energi utama dunia.

Melalui perjanjian itu, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan sepakat memperkuat kemampuan pencegahan terhadap potensi agresi militer. Salah satu poin utama kesepakatan menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.

Mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan prinsip pertahanan kolektif yang diterapkan NATO melalui Pasal 5.

Sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki menyebut pertemuan di Istanbul dihadiri oleh menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta kepala staf angkatan bersenjata dari masing-masing negara.

“Masalah keamanan internasional akan menjadi agenda utama,” ungkapnya.

Pembahasan diperkirakan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas militer, interoperabilitas antarangkatan bersenjata, hingga penguatan industri pertahanan. Ketiga negara juga berpeluang memperluas kerja sama dalam produksi dan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Pakta Pertahanan Berpotensi Meluas

Kerja sama pertahanan tiga negara tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap perkembangan konflik di kawasan. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan memiliki kepentingan keamanan yang sama terkait aktivitas militer Israel maupun ketegangan dengan Iran.

Situasi semakin kompleks setelah perang AS-Israel dengan Iran memasuki bulan keenam. Hingga kini, proses diplomasi untuk mengakhiri konflik masih belum menghasilkan terobosan berarti.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga terus memberikan tekanan ekonomi terhadap Teheran melalui berbagai kebijakan sanksi. Washington bahkan meningkatkan kampanye ekonominya terhadap Iran yang disebut Trump sebagai “Hari-H ekonomi”.

Turki, yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO, menilai pakta tersebut masih terbuka bagi negara lain. Mesir disebut menjadi salah satu negara yang berpotensi bergabung dalam kerja sama pertahanan tersebut.

Di sisi lain, keberadaan pakta baru ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan organisasi atau aliansi pertahanan yang telah ada. Kerja sama tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan pertahanan kolektif ketiga negara menghadapi perubahan situasi keamanan di kawasan.