Agustus 30, 2026

Saudi Tegaskan Syarat Normalisasi dengan Israel: Palestina Merdeka

Arab Saudi kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum terbentuk negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah laporan mengenai upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengaitkan kerja sama nuklir sipil antara Washington dan Riyadh dengan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel.

Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintah AS telah menyerahkan perjanjian kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres untuk ditinjau. Namun, kesepakatan tersebut disebut tidak akan berjalan apabila Riyadh tidak bergabung dalam Abraham Accords, inisiatif normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel.

“Posisi presiden tidak berubah, dan perjanjian itu tidak akan bergerak maju kecuali Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata seorang sumber pemerintah AS, seperti dikutip dari The Wall Street Journal, Jumat (28/8/2026).

Laporan tersebut muncul setelah Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil pada bulan lalu.

Namun, sumber pemerintah Saudi membantah adanya hubungan antara kerja sama nuklir tersebut dengan keputusan Riyadh untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Posisi Saudi jelas, tegas, dan tak tergoyahkan,” kata sumber tersebut, dikutip Middle East Monitor.

“Tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina independen dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” lanjutnya.

Menurut sumber tersebut, program nuklir sipil Arab Saudi merupakan bagian dari kemitraan strategis yang lebih luas dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kerja sama tersebut dinilai tidak seharusnya dikaitkan dengan keputusan politik Riyadh terkait hubungan diplomatik dengan Israel.

Sikap Arab Saudi menunjukkan bahwa isu Palestina masih menjadi faktor utama dalam kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Washington yang selama ini berupaya memperluas Abraham Accords di kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Amerika Serikat mendorong Arab Saudi untuk mengikuti langkah sejumlah negara Arab lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko yang telah membuka hubungan resmi dengan Israel melalui skema Abraham Accords.

Namun, Riyadh secara konsisten menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina menjadi prasyarat utama sebelum hubungan diplomatik dengan Israel dapat terwujud.