BGN Pastikan Tak Ada Belanja Modal pada 2027, Pengadaan LED Rp535 M Dibatalkan
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan mengalokasikan belanja modal dalam anggaran 2027. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi dan memastikan setiap anggaran negara digunakan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, tidak adanya belanja modal pada 2027 juga berarti tidak akan ada pengadaan barang yang dinilai tidak diperlukan.
“Anda bisa lihat di tahun 2027 itu tidak ada belanja modal. Jadi tidak ada pengadaan yang aneh-aneh,” kata Sudaryono saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.
Baca Juga: 86 Ton Cadangan Emas Dipindahkan Belanda ke London, Kenapa?
Pengadaan LED Rp535 Miliar Dibatalkan
Sudaryono juga menanggapi isu pengadaan layar LED yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Pengadaan tersebut disebut memiliki nilai mencapai Rp535 miliar.
Ia memastikan pengadaan layar LED tersebut telah dibatalkan setelah dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.
“Jadi yang di Sosmed ramai itu (layar) LED seolah-olah kita belanja Rp500 miliar lebih, nggak. Saya masuk sebagai Kepala Badan Gizi, kemudian kami batalkan,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, proses pengadaan layar LED tersebut sudah berlangsung sebelum dirinya masuk ke BGN. Ia menyebut proses tersebut dimulai pada April 2026, sementara dirinya mulai menjabat pada Juli 2026.
“Betul, saya yakin yang memposting itu melihat halaman Inaproc ini. Jadi, begitu kami masuk, kami dilaporkan terkait ini dan ini, 1 April prosesnya, jadi kami belum ada di situ. Dan begitu Juli masuk, dan dilaporkan ini, ini keputusannya kami batalkan,” tegas dia.
Ia menjelaskan, terdapat dua alasan utama pengadaan tersebut dibatalkan. Pertama, barang yang akan dibeli dinilai tidak dibutuhkan. Kedua, pengadaan tersebut tidak memiliki pagu anggaran.
“Satu, alasannya mengada-ada. Kedua, pagu anggarannya nggak ada. Jadi kalaupun diadakan pasti keliru, apalagi diadakan saja sudah keliru,” tutur Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, BGN tidak akan melakukan pengadaan hanya karena tersedia anggaran. Menurut dia, setiap belanja harus didasarkan pada kebutuhan dan manfaat yang jelas.
“Jadi kita fokus pada asas manfaat. Jadi kalau kita pengadaan itu bukan pengadaan karena pengen, tapi pengadaan itu karena memang diperlukan dan dibutuhkan. Sementara ini tidak dibutuhkan,” ucapnya.
Ia pun memastikan pengadaan layar LED senilai Rp535 miliar tersebut tidak akan dilanjutkan.
Baca Juga: Saudi-AS Sepakati Nuklir, Risiko Bom Jadi Sorotan
Anggaran BGN 2027 Rp240,21 Triliun
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Sudaryono memaparkan pagu anggaran BGN untuk 2027 sebesar Rp240,21 triliun.
Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, yakni sebesar Rp232,5 triliun atau sekitar 96,8 persen. Sementara itu, dukungan manajemen mendapatkan alokasi Rp7,32 triliun atau 3,05 persen.
Pada 2027, jumlah penerima manfaat ditargetkan mencapai 72.464.886 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 60.599.777 peserta didik di seluruh jenjang pendidikan serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Meski telah memiliki pagu anggaran Rp240,21 triliun, Sudaryono mengatakan efisiensi masih dapat dilakukan. Bahkan, ia membuka kemungkinan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun depan berada di bawah Rp200 triliun.
“Ya kami untuk di bawah Rp200 triliun tahun depan, ya bisa. Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin,” ujarnya.
BGN, kata Sudaryono, akan kembali menghitung kebutuhan anggaran dan membahasnya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti kami coba bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan, dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” kata dia.
Ia menegaskan efisiensi menjadi penting karena anggaran BGN berasal dari uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal.
“Intinya begini, anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah.. satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai kepala kemudian menggunakan ini seenaknya, seolah-olah itu uang nenek saya, bukan. Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya” tegas Sudaryono.
Ia kembali memastikan tidak akan ada pengadaan yang dinilai tidak diperlukan selama dirinya memimpin BGN.
“Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami, itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada, kami pastikan itu,” pungkasnya.
