September 4, 2026

AS-Saudi Sepakati Nuklir, Risiko Bom Jadi Sorotan

Rincian terbaru mengenai kesepakatan program nuklir sipil antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi yang didorong Presiden AS Donald Trump menuai kritik dari sejumlah pihak.

Kesepakatan yang disebut bersejarah tersebut dinilai belum memiliki jaminan yang cukup kuat untuk mencegah risiko proliferasi atau penyebaran senjata nuklir.

Teks perjanjian beserta sejumlah dokumen pendukungnya telah diberikan kepada anggota parlemen AS pada pekan lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat peta jalan pengayaan uranium di Arab Saudi yang memungkinkan tingkat pengayaan mendekati 20 persen setelah melalui konsultasi lanjutan.

Tingkat pengayaan tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk kebutuhan sipil, termasuk pengoperasian reaktor modular kecil. Namun, tanpa sistem pengawasan yang ketat, kemampuan memperkaya uranium hingga level tersebut dinilai meningkatkan potensi pengalihan material nuklir untuk kepentingan militer.

Di sisi lain, pejabat AS menilai kesepakatan tersebut memberikan keuntungan ekonomi dan geopolitik bagi Washington.

Perusahaan-perusahaan AS bersama pemasok asingnya berpeluang mendapatkan posisi utama dalam pengoperasian fasilitas pengayaan uranium yang nantinya dibangun. Langkah ini sekaligus dapat membatasi pengaruh Rusia dan China di sektor nuklir Arab Saudi.

Mantan pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang pernah menangani isu nonproliferasi, Robert Einhorn, menilai kesepakatan tersebut memiliki sejumlah keuntungan strategis bagi Washington.

“Perjanjian ini memberikan beberapa manfaat penting bagi Amerika Serikat, termasuk revitalisasi industri nuklir AS dan penguatan hubungan strategis AS-Arab Saudi,” kata Einhorn.

Namun, Einhorn juga mengingatkan Kongres AS agar mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari kerja sama tersebut.

“Pertanyaan bagi Kongres AS adalah apakah manfaat-manfaat tersebut, serta pembatasan yang tertuang dalam perjanjian, cukup untuk mengimbangi risiko proliferasi yang melekat dalam kerja sama nuklir sensitif dengan negara yang pernah menyatakan minat pada senjata nuklir,” ujar Einhorn, sebagaimana dilansir Wall Street Journal, Selasa (2/9/2026).

Pengayaan Uranium 20 Persen Jadi Sorotan

Potensi pengayaan uranium hingga mendekati 20 persen menjadi salah satu bagian yang paling dikhawatirkan para pakar keamanan.

Sebagai perbandingan, kesepakatan nuklir Iran pada 2015 membatasi pengayaan uranium Teheran maksimal 3,67 persen selama 15 tahun.

Setelah Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut, Iran kemudian meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya hingga 60 persen sebelum akhirnya terjadi serangkaian serangan militer AS dan Israel.

Sementara itu, uranium dengan tingkat pengayaan sekitar 90 persen umumnya dianggap sebagai material dengan kadar yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Mantan pejabat Departemen Energi AS yang kini menjabat Wakil Presiden Nuclear Threat Initiative, Scott Roecker, mengatakan pengayaan hingga 20 persen memang memiliki alasan untuk kebutuhan sipil. Namun, tingkat tersebut juga membuat proses menuju material kelas senjata menjadi jauh lebih dekat.

“Ada alasan sipil untuk hal itu,” kata Scott Roecker.

“Namun sisi sebaliknya adalah bahwa pada tingkat pengayaan tersebut, Anda sudah sebagian besar jalan menuju pembuatan material kelas senjata dalam hal pekerjaan yang perlu dilakukan,” tambah Roecker.

“Jadi Anda harus memastikan tahu persis di mana material itu berada dan memastikan Anda mengendalikannya,” lanjutnya.

Standar Pengawasan Dinilai Terlalu Lemah

Kekhawatiran serupa disampaikan Direktur Eksekutif Arms Control Association, Daryl Kimball. Ia menilai mekanisme verifikasi yang tercantum dalam kesepakatan AS-Arab Saudi masih terlalu lemah.

Kekhawatiran tersebut semakin besar mengingat sikap Putra Mahkota sekaligus pemimpin de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang sebelumnya menyatakan kerajaan akan mengembangkan senjata nuklir apabila Iran memilikinya.

“Perjanjian ini menetapkan standar yang jauh lebih rendah daripada yang dipersyaratkan oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia,” tutur Daryl Kimball.

“Dan dalam kasus ini, kita berhadapan dengan negara yang pernah mengancam akan mengejar senjata nuklir,” tambahnya.

Perdebatan tersebut kini menempatkan kesepakatan nuklir AS-Arab Saudi dalam sorotan. Di satu sisi, Washington melihat kerja sama ini sebagai peluang memperkuat industri nuklir AS sekaligus hubungan strategis dengan Riyadh.

Namun di sisi lain, kemampuan pengayaan uranium dan lemahnya mekanisme pengawasan dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko perlombaan atau penyebaran senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.